Rapat koordinasi sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan Karhutla di Riau.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), diprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung mulai Juli hingga Oktober 2019, dan lebih kering daripada tahun sebelumnya.
Seiring dengan prediksi tersebut, beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara telah mengalami kekeringan sejak dasarian II Juli 2019.
Selain itu, di beberapa wilayah juga telah mengalami kenaikan jumlah hotspot yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), salah satu yang terparah adalah di provlnsi Riau.
Karena itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menggelar rapat koordinasi sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan Karhutla. Rapat ini dihadiri Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.
Dalam Rakor tersebut dibahas berbagai upaya antisipasi yang diperlukan daerah dalam menangani bencana. Diantaranya terkait langkah antisipasi Karhutla dan aksi lapangan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK.
Kemudian pembahasan terkait pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca dalam upaya pembasahan lahan sebagai antisipasi Karhutla dari Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT.
Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dody Usodo HGS, mengatakan bahwa salah satu tujuan Rakor adalah menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kebakaran hutan.
"Peningkatan kesiapsiagaan dan kesinambungan penanggulangan bencana Karhutla di Riau ini penting. Karena itu perlu sinergi antara pemangku kepentingan dalam penguatan manajemen penanggulangan bencana Karhutla Riau," cakapnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Lingkungan, Riau |