Hal ini ditegaskan Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Deputi Pencegahan KPK, Anto Ikayadi. Anto mengatakan, KPK memang sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan HAKI di Provinsi Riau. Termasuk kontribusi dari seluruh pihak, yang ingin berpartisipasi dalam peringatan HAKI.
"KPK lebih menggalang dana dikumpulkan anggaranya. Bagaimana kontribusi dari seluruh pihak berpartisipasi dalam rangka peringatan HAKI ini," ujar Anto.
Dijelaskan Anto, bentuk penggalangan dana tersebut seperti, adanya BUMN atau dari Kementerian yang ingin menyumbangkan baju pada acara ini, pihak panitia menerimanya. Termasuk peralatan-peralatan lainnya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan.
"Semua perusahaan dibebaskan untuk berpartisipasi, kita tidak memaksa mau ikut apa tidak. Kalau ada yang ingin menyumbangkan baju, atau yang lainnya tentu dipersilahkan. Itu dari anggaran mereka sendiri," ungkap Anto.
Disinggung mengenai banyaknya kehawatiran masyarakat, pelaksanaan HAKI di Riau sarat dengan gratifikasi dari perusahaan maupun dari pihak yang lain, Anto menyangkalnya. Menurutnya, selagi perusahaan atau instansi lainnya sebatas berpartisipasi tanpa ada memberikan anggaran tidak termasuk gratifikasi.
"Kontribusi beda dengan gratifikasi, ini kan mereka ingin berpartisipasi dalam HAKI, tidak ada terkait dengan pemberian lainnya. Semua perusahaan dibebaskan bukan pemaksaan. Kalau mau ikut menyumbang silahkan," kata Anto.
Sementara itu, asisten III Setdaprov Riau, Kasiaruddin menjelaskan, sebagai tuan rumah program yang ada terkait dengan kelola keuangan tidak dibebankan ke APBD. Pihaknya juga tidak menggalang dana dari manapun.
"Kami tidak ada menggalang dana, apa yang ada itulah yang dijalankan. Bukan berarti tanpa ada dana, karena kegiatan ada dari corporate yang ikut berpartisipasi," jelasnya.
Kasiaruddin menambahkan hingga saat ini pihaknya belum ada menerima anggaran dari pihak manapun. Jika pun ada pihak yang menyumbangkan anggaran langsung, pihaknya tidak akan menerimanya.
"Kita tidak menerima dalam bentuk uang, kita hanya mengarahkan saja ada pihak yang menyumbang, silahkan menyelesaikannya untuk menunjang infrastruktur yang dibutuhkan pada acara HAKI nanti," tegasnya.
Sementara itu, untuk persiapan peringatan HAKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 8-10 Desember mendatang, baik dari pihak KPK maupun Pemprov sendiri terus berkoordinasi. Termasuk acara festival anti korupsi yang dilaksanakan di jalan Gajahmada dan Diponegoro.
Selain itu Presiden RI Joko Widodo, juga dijadwalkan akan menghadiri dan sekaligus meresmikan monumen anti korupsi, yang diberinama monumen tunjuk ajar integritas, di ruang terbuka hijau (RTH) jalan Ahmad Yani atau jalan Riau.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Ciptada), Dwi Agus Sumarno, yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan monumen dan RTH tersebut, mengatakan pengerjaan untuk kegiatan tersebut sudah mencapai 75 persen.
"Kita sudah menggesa pengerjaan hingga pada hari HAKI sudah selesai. Termasuk monumen tunjuk ajar integritas, sudah hampir selesai pengerjaannya di Yogyakarta. Kita juga sudah menyiapkan penempatan kegiatan pada HAKI nanti," terang Dwi Agus.
Peringatan HAKI tahun ini mengambil motto "Bersihkan hati, Tegakkan Integritas, Kerja Profesional"
Penulis | : | Bhimo |
Kategori | : | Peristiwa |