Gedung KPK/int
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Korwil Wilayah II (Jambi, Sumsel, Kepri, Riau) Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdul Haris, menyebutkan bahwa Riau termasuk daerah yang menarik perhatian khusus KPK dalam kasus korupsi.
"Kan sudah tahu nih, kepala daerah gubernur hattrick tersangkut korupsi. Bupati sudah dua, bahkan itu baru-baru ini bupati tersangka. Luar biasa ini. Riau masuk menarik perhatian khusus kami," kata Abdul Haris menjawab pertanyaan CAKAPLAH.com, di Pekanbaru.
Untuk itu, Abdul Haris mengatakan, KPK mendatangi dua lembaga penting di Riau yakni kantor gubernur dan DPRD Riau untuk mewanti-wanti masalah korupsi.
"Disini lah fungsi kami untuk pencegahan, membantu mencegah jangan melakukan korupsi. Juga kita membantu bagaimana memperbaiki sistem," cakapnya lagi.
Setelah sistem diperbaiki, lanjutnya, bagaimana agar sistem yang baik tersebut bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan dari PAD yang meningkat pendapatan pegawai dan anggota legislatif meningkat.
Selanjutnya di bidang politik, KPK ingin agar perpolitikan di Indonesia lebih baik. KPK RI di pusat telah melakukan kajian dan meminta agar saksi dari partai saat Pemilu dibiayai negara, akan tetapi permintaan tersebut belum terwujud.
"KPK melakukan kajian, mengusulkan agar saksi-saksi itu dibiayai negara, ternyata belum bisa. Kita berharap agar sistem politik itu lebih baik. Sehingga lahir pula wakil rakyat yang terbaik, tanpa beban. Karena kalau terbebani ini lah yang akan memicu korupsi," ujarnya.