PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sempena Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Riau masih ada segudang pekerjaan rumah Gubernur Riau Syamsuar bersama Wakil Gubernur Edy Natar Nasution yang harus dituntaskan.

Namun dari berbagai pekerjaan yang paling krusial yakni masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), narkoba dan korupsi.

Berangkat dari tiga persoalan itu CAKAPLAH.com bekerjasama dengan Ceria TV mengadakan diskusi "Cakap Cakap Lepas" (CCL) yang berlangsung pada Kamis (8/8/2019) malam.

Diskusi yang mengangkat tema "Riau 62 Tahun Kini dan Akan Datang, Lebih Baikkah Kedepan?" tersebut dipandu DR Zulkarnain Kadir SH MH. Pria yang akrab disapa ZK ini merupakan Dewan Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Indonesia (YLPI) Riau.

Ia juga merupakan salah satu pendiri grup diskusi WhatsApp Cakaplah yang beranggotakan 150 lebih member dari berbagai latar belakang. ZK juga merupakan salah satu founding media online CAKAPLAH.COM.

Dalam edisi perdana ini, CCL menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten mulai dari akademisi, anggota DPRD Riau terpilih hingga pegiat lingkungan.

Mereka adalah Agung Nugroho anggota DPRD Riau terpilih dari Partai Demokrat daerah pemilihan Kota Pekanbaru. Ia juga tercatat sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Pekanbaru.

Narasumber lainnya dari kampus adalah DR Aidil Haris SSos MSi. Ia merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau (Umri). Kemudian DR Rawa El Amady MA yang merupakan pakar antropologi politik Provinsi Riau yang kini aktif sebagai pegiat lingkungan dan menjabat Direktur Scale Up.

Ketiga narasumber tersebut beradu argumen saat pemandu acara CCL melemparkan pertanyaan terkait tiga persoalan tersebut.

Diskusi pertama membahas soal peredaran narkoba yang sangat luar biasa. Dimana Riau masuk lima besar peredaran narkoba di Indonesia.

Menyikap persoalan itu, Aidil Haris menilai memang narkoba ini sudah menjadi penomenal. Dan ini menjadi potret negatif Riau yang perlu sikapi semua pihak. "Masalah narkoba kalau kita amati memang harus ada tindak tegas aparat hukum," ujarnya.

Aparat hukum diharapkan bisa menutup semua pelabuhan-palabuhan tikus yang menjadi pintu masuknya narkoba.

"Masuknya narkoba ini karena banyak pelabuhan masyarakat yang tidak bisa dipantau oleh aparat. Maka aparat seperti BNN harus mengidentifikasi kawasan mana yang potensi masuk," ujarnya.

Di samping itu, menurutnya harus ada semacam pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai jenjang atas. "Karena jika ini tidak diantisipasi, maka masalah narkoba bisa menjadi lembah hitam bagi generasi muda," cetusnya.

Sementara, Agung Nugroho mengatakan sebagai generasi muda melihat persoalan narkoba karena dua faktor, uang dan pekerjaan.

"Kenapa masyarakat jual narkoba, ini karena uang yang dengan mudah didapatkan. Maka salah satu cara untuk meminimalisir peredaran harus terbukanya lapangan pekerjaan," katanya.

Selain itu, Agung juga menyarankan pemerintah mulai mengantisipasi narkoba di sekolah-sekolah, untuk memberikan pemahaman agama kepada siswa.

"Karena yang bisa merubah orang tidak mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba hanya agama. Maka perlu dilakukan pendekatan agama kepada generasi muda, agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba," terangnya.

Sedangkan Rawa melihat persoalan narkoba ini tak lepas peranan oknum. Maka untuk memberantas narkoba tidak hanya peran pemerintah daerah, tapi juga pusat.

"Saya senang melihat oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba, mudah-mudah ini menjadi trand bagus," katanya.

Tak hanya itu, Rawa juga menyarankan agar semua pelayanan kepada masyarakat bisa mengisyaratkan bebas dari narkoba, bukan hanya rumah sakit, tapi sekolah.

"Pemerintah memberi tanggung jawab kepada keluarga, ketika anak terlibat narkoba orang tuanya juga harus ada sanksi. Karena kuncinya ada di keluarga, karena tidak membangun anaknya dengan baik. Kita sangat setuju dengan adanya wacana tes narkoba sebagai syarat nikah," tegasnya.

Topik hangat yang menjadi pembahasan CCL yakni masalah korupsi. Apakah korupsi ini sudah menjadi budaya di Bumi Lancang Kuning?

Aidil Haris melihat persoalan korupsi ini perlu adanya revolusi mental, sehingga ada pemahaman tersendiri bagi ASN.

"Karena secara tak langsung ASN belum bisa membatasi dengan persoalan politis. Ketika sudah masuk ranah itu, tak bisa membatasi maka masuk ke jalan yang salah," katanya.

"Kondisi ini bisa diantisipasi dengan revolusi mental yang dilakukan kepala daerah. Sehingga ASN tak besentuhan langsung dengan masalah politis, sehingga korupsi merajalela. Kalau boleh kita katakan korupsi ini seperti lingkaran setan, karena berputar ke situ-situ juga. Wajar saja Riau menjadi kasus terkorupsi tertinggi 3 berdasarkan data KPK," cakapnya.

Berbeda dengan Agung Nugroho, dia menilai korupsi bukan sebuah budaya, tapi ini lebih ke personal, sehingga ini perlu pencegahan.

"Kalau sarankan ini perlu pembimbing kepada kepala daerah seperti DKI. Mereka berani terbuka, jika maju berkompetensi pilkada murni untuk menjalankan amanah, bukan membeli suara rakyat," cetusnya.

Kemudian untuk masalah Karhutla, Agung menyatakan asap sudah menjadi pandangan jelek. Apalagi posisi Riau yang berdekatan Malaysia

"Siapa yang salah? Karhutla ini terjadi karena kontur lahan Riau merupakan gambut, sehingga ketika terbakar menimbulkan asap,"

Karena itu, Agung meminta Kementerian LHK bisa membuat kajian ulang dan menghentikan izin perkebunan.

"Mana lahan akan rentan dibakar, cari solusinya. Hentikan perizinan perkebunan, kalau dibuka terus akan menyebabkan masalah baru," ujarnya.

Soal Karhutla, Aidil Haris melihat persoalan Karhutla sama dengan korupsi. "Selama penegak hukum hanya mengadili orang yang bakar tapi aktornya tidak, maka kebakaran akan terjadi setiap tahunnya," katanya.

Untuk itu, menurut Aidil penegak hukum harus bersikap tegas jika ada korporasi membakar lahan dicabut izinnya.

"Kenapa harus ditahan-tahan, seolah-olah penegakan hukum dan pemerintahan bermain disitu. Sehingga stigma itu yang muncul. Padahal belum tentu juga itu benar," sebutnya.

Usai pembahasan, ketiga narasumber CCL menyampaikan harapan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam momentum HUT ke-62 Riau.

"Harapan kami gubernur bisa bina anak bangsa, jangan hanya bicara retorika. Kemudian pemerintah harus menyediakan tempat untuk anak bisa berkreasi, ini merupakan pencegahan untuk narkoba," ungkap Agung.

"Kami minta gubernur harus fokus dengan visi misi. Komitmen itu menjadi penting untk membangun Riau lebih baik," pesan Aidil Haris.

"Riau hijau bermartabat saya harap tidak hanya simbolis. Tapi menjadi budaya hidup bagi masyarakat. Untuk itu SDM dan kesehatan harus menjadi fokus Riau ke depan," pinta Rawa.

Dialog dalam program Cakap Cakap Lepas episode selanjutnya adalah mengangkat tema, "Perlukah Riau Berutang untuk Pembangunan?", dengan menghadirkan berbagai narasumber berkompeten.