PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dr drh Chaidir MM terpilih sebagai Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) melalui musyawarah besar (Mubes) II di Pekanbaru, Senin (19/8/2019). 

"Alhamdulillah Mubes II FKPMR sudah selesai. Dan Dr drh Chaidir terpilih sebagai ketua," kata Ketua Panitia Mubes II FKPMR, Edyanus Herman Halim kepada CAKAPLAH.COM. 

Dia mengatakan dengan terpilihnya ketua yang baru, ke depan FKPMR ini lebih fokus mengurus masalah sosial politik dan sosialisasi kemasyarakatan. 

"Jadi tugas FKPMR berjuang mempertahankan hak-hak masyarakat Melayu Riau. Tapi ini lebih mengarah ke kajian advokasi untuk kepentingan masyarakat Riau. Misalnya dulu FKPMR merebut CPP Blok dan lainnya," katanya. 

Disamping itu, Edy menyebut dalam Mubes II FKPMR juga mengeluarkan lima rekomendasi, yang kemudian disandingkan dengan program kerja FKPMR oleh tim perumus. 

Kelima rekomendasi itu diantaranya, pertama jangan ada lagi gesekan-gesekan dalam beragama. 

"Terutama tak usah dipersoalkan masalah Ustaz Abdul Somad itu. Itu masalah sudah lama, dan tak usah diungkit-ungkit lagi. Apalagi kita sudah kembali NKRI yang islah. Karena masalah lama kemarin kita terjebak dalam suasana politik yang kurang kondusif," ujarnya. 

"Jadi ke depan perlu kita pikirkan bagaimana cara membangun Indonesia lebih maju di bawah naungan NKRI. Untuk itu kita berharap para ulama tak perlu lagi bicara membahas persoalan itu walaupun sifatnya internal," sambungnya. 

Kedua pihaknya meminta lahan perkebunan ilegal seluas 1,2 hektar di Riau, agar dapat dikembalikan ke masyarakat. 

"Jadi pemerintah harus tegas menyikapi persoalan ini," pintanya. 

Rekomendasi ketiga, kebijakan Gubernur Riau Syamsuar ingin mengkonversi Bank Riau Kepri (BRK) konvensial menjadi BRK Syariah didukung penuh para tokoh masyarakat Riau. 

"Jika perlu unit usaha yang di Riau terutama BUMD supaya orientasinya ke bisnis syariah," cakapnya. 

Rekomendasi ke empat, kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkada pada 2020 supaya mengedepankan anak jati Melayu Riau. 

"Kita harapkan partai-partai agar legowo memikirkan itu. Silahkan dia orang partai, tapi yang diusung adalah anak jati Melayu Riau," harapnya lagi. 

Rekomendasi terakhir, Edy menyampaikan agar bisnis-bisnis non syariah yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning diharapkan tidak terlalu vulgar promosinya. 

"Jadi saya tegaskan bukan dilarang, tapi tidak terlalu vulgar seperti rumah makan BPK. Silahkan saja buka untuk kepentingan sendiri, jangan terlalu vulgar. Tapi bagaimana kita bisa memikirkan negeri ini (Riau) sebagai negeri Melayu yang identik dengan Islam. Maka di wilayah yang Islami, walau tidak dilarang kami berharap jangan terlalu vulgar," tukasnya.

Untuk diketahui dalam Mubes juga dibentuk tim formatur untuk membentuk kepengurusan FKPMR yang terdiri, Edyanus Herman Halim, Said Amir Hamzah, Jony S Mundung, Azliani Agus, Dr drh Chaidir selaku ketua terpilih. 

Lima tim formatur ini akan menyusun formasi kepengurusan dan majelis FKPMR selama satu bulan ke depan. Setelah terbentuk, baru kepengurusan FKPMR dikukuhkan.