Senin, 06 Juli 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 1 Juli 2020

Cakap Rakyat
Langkah Mundur Bernegara
Selasa, 20 Agustus 2019 15:30 WIB
Langkah Mundur Bernegara

Peringatan hari konstitusi yang ditetapkan setiap tanggal 18 Agustus merupakan langkah yang tepat untuk memunculkan isu amandemen UUD 1945, namun konsep amandemen biasanya muncul jika ada perbaikan dan ingin menyempurnakan sistem ketatanegaraan dengan mengubah pasal demi pasal dalam batang tubuh UUD 1945, ada pula konsep yang berlainan dengan amandemen itu yakni ingin mengembalikan konstitusi ke naskah UUD 1945 yang asli. Secara peristilahan sebenarnya penulis tidak sependapat dengan sebutan “naskah UUD 1945 yang asli”, sebab jika menyandingkan ada naskah UUD 1945 yang asli maka ada pula naskah UUD 1945 yang palsu, tentu hal semacam ini tidak pernah ditemukan dalam sejarah dokumen ketatanegaraan Indonesia. Namun ada baiknya pendekatan peristilahan itu disebut dengan “naskah UUD 1945 awal kemerdekaan” minimal untuk memperkecil kerancuan peristilahan yang dilabelkan terhadap konstitusi itu sendiri.

Persepsi masyarakat terhadap UUD 1945 ketika munculnya isu amandemen, maka akan terbentuk tiga pola yang selalu konsisten, pertama mereka yang ingin mengamandemen kembali UUD 1945, kedua, mereka yang ingin mempertahankan UUD 1945 yang berlaku saat ini, dan yang ketiga, mereka yang ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah awal kemerdekaan.

Jika ditelisik pola pertama maka secara teoritis dapat dibenarkan karena konstitusi itu sendiri memang menyedikan prosedur perubahan, misalnya dalam UUD 1945 terdapat mekanisme perubahan konstitusi pada pasal 37, meskipun karakter perubahan konstitusi (Indonesia) itu sendiri bersifat rigid (kaku), maka di sini amandemen sangat dimungkinkan karena bisa saja konstitusi yang diniatkan dan dirancang untuk jangka waktu yang lama justru tertinggal dari perkembangan masyarakat itu sendiri.

Bagi mereka yang ingin memertahankan UUD 1945 yang berlaku saat ini juga memiliki alasan yang logis disebabkan konstitusi yang berjalan saat ini sudah memenuhi unsur-unsur hukum dasar negara yang memadai semisal adanya fungsi check and balances pada kekuasaan lembaga negara, adanya badan peradilan yang bebas dan mandiri, dipertegasnya jaminan negara hukum dan HAM, jaminan demokratisasi dalam pemilu, otonomi daerah seluas-luasnya hingga pembatasan kekuasaan pada jabatan Presiden. Dengan demikian ini UUD 1945 yang berlaku saat ini bukanlah sepi pendukung karena masing-masing mereka menyadari UUD 1945 yang berlaku saat ini sudah memenuhi unsur-unsur konstitusi yang baik walaupun ada juga celah ketidaksempurnaan namun masih sangat layak untuk dimaklumi.

Pola ketiga yang menjadi isu sentral amandemen konstitusi, justru ingin mengembalikan UUD 1945 pada naskah awal kemerdekaan, mungkin agak sulit kiranya bagi penulis untuk menerima “logika urgensi” bagi kelompok yang berkeinginan seperti itu, karena jika kita telisik dari pendekatan historical, maka dapat kita jumpai bahwa pembentuk konstitusi justru menyadari bahwa keberadaan UUD 1945 awal kemerdekaan belumlah lengkap dan sempurna.

Dalam pidatonya pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno sebagai Ketua PPKI pernah menyatakan “…ini adalah UUD kilat, nanti kalau kita sudah bernegara dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD 1945 yang lebih lengkap dan lebih sempurna….”,

Soekarno kembali menyiratkan ketidakpercayaan dirinya terhadap keberlakuan konstitusi dengan menyebutkan sifat kesementaraan dari UUD 1945 dalam kesempatan pelantikan anggota Konstituante pada 10 November 1956, dalam pidato tersebut Soekarno menyatakan “….kita sudah mempunyai tiga konstitusi, tapi semua konstitusi itu (UUD 1945, KRIS 1949, UUDS 1945) adalah bersifat sementara…”.

Jika ingin mengulik lebih jauh, tidak lama setelah negara Indonesia mengesahkan UUD pada tanggal 18 Agustus 1945 (sehari setelah kemerdekaan), ada beberapa gerakan yang ingin meniadakan keberlakuan UUD 1945 dengan alasan bahwa pengesahan UUD 1945 akan memunculkan pemerintahan yang otoriterisme dan alasan lain yang muncul adalah UUD 1945 berwatak fasisme.

Jika kita pertentangkan pendapat yang ingin memberlakukan kembali UUD 1945 naskah awal kemerdekaan dengan semangat historical ketika UUD 1945 itu dibentuk maka tidak akan dijumpai titik temu yang dapat meyakinkan kita pentingnya gagasan tersebut. Justru ini merupakan bentuk langkah mundur bernegara yang jika diterapkan akan muncul bentuk pola kekuasaan baru yang jauh dari kata demokratis.

Dalam praktik bernegara, UUD 1945 yang pernah dijalankan oleh Soeharto justru menciptakan kekuasaan yang “arogan” dan menggerogoti HAM, bahkan Soeharto pernah berujar bila perlu menculik anggota MPR dengan maksud agar sidang untuk mengubah UUD 1945 tidak mencapai kuorum. Melihat itu, betapa nyamannya kekuasaan menggunakan perangkat UUD 1945 naskah awal kemerdekaan, maka banyak peneliti Hukum Tata Negara dan politik yang berkesimpulan pada masa orde baru terjadi beberapa penyimpangan dari prinsip negara hukum karena ketiadaan sistem check and balances sehingga menimbulkan eksekutif heafy dan bermuara pada pelaksanaan pemerintahan yang otoriter. Bahkan pandangan Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD bahwa UUD 1945 awal kemerdekaan terbukti selalu menimbulkan sistem politik yang bertentangan dengan prinsip pendirian negara yang demokratis.

Sedikit pembelaan Mahfud MD bahwa UUD 1945 awal kemerdekaan sangatlah bagus karena disusun oleh para faunding people dengan penuh keikhlasan dan ia mampu menggambarkan masa lalu dan masa depan Indonesia yang dicitakan, namun dengan catatan hasil karya konstitusi tersebut bagus untuk ukuran zamannya, seperti kata K.C Wheare, UUD itu tetaplah merupakan resultante atau produk kesepakatan yang terkait dengan keadaan atau situasi politik, sosial, ekonomi dan budaya saat konstitusi itu dibuat.

Dengan demikian kita harus menyadari buah nyata dari reformasi saat bergulirnya amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 setidaknya mampu membuktikan adanya desakralisasi konstitusi, artinya UUD 1945 tidak alergi untuk dilakukan perubahan bahkan itu akan menjadi kebutuhan jika untuk dan atas nama penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun apabila ada gagasan mengembalikan UUD 1945 pada naskah awal kemerdekaan maka yang perlu dipastikan adalah apakah gagasan itu menjamin untuk memperbaiki titik lemah UUD 1945 yang berlaku saat ini? Atau apakah gagasan itu mampu menjawab tantangan perkembangan zaman saat ini? Tentu bagi penulis itu akan sangat sukar untuk dijawab jika kita sandingkan situasi hukum, politik, sosial, ekonomi maupun budaya pada awal kemerdekaan dengan perkembangan saat ini.

Penulis : Rachmad Oky SH MH, Dosen Hukum Tata Negara FH Unilak/ Direktur Lembaga Peneliti Hukum Tata Negara
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Minggu, 05 Juli 2020 21:02 WIB
Berdayakan Ormas untuk Kepentingan Bangsa
Minggu, 21 Juni 2020 06:33 WIB
Pancasila Sudah final!
Kamis, 28 Mei 2020 13:27 WIB
Setengah New Normal
Jum'at, 08 Mei 2020 18:00 WIB
Stempel Miskin
Sabtu, 02 Mei 2020 10:27 WIB
Refleksi Milad ke-88 Pemuda Muhammadiyah
Sabtu, 30 Mei 2020 19:04 WIB
New Normal Jangan Ngasal
Selasa, 07 April 2020 12:00 WIB
Ayolah, Jangan Gamang
Sabtu, 11 April 2020 08:24 WIB
Kampanye #JanganMudik
Kamis, 20 Februari 2020 19:04 WIB
3 And 1
Rabu, 01 Januari 2020 09:00 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Selasa, 31 Desember 2019 17:01 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Senin, 16 September 2019 15:00 WIB
Darurat Asap dan KPK
Sabtu, 18 April 2020 15:00 WIB
KTT ASEAN dalam Pandemi Covid-19
Jum'at, 17 April 2020 21:05 WIB
Membaca PSBB Pekanbaru
Senin, 05 Agustus 2019 14:48 WIB
Waspada Musim Rawan Korupsi
Senin, 30 Maret 2020 09:34 WIB
Saatnya Politisi Unjuk Gigi
Minggu, 20 Oktober 2019 10:00 WIB
Menanti Kejutan PERPPU
Jum'at, 06 September 2019 14:32 WIB
Menakar Panggung Politik Riau
Selasa, 03 Juli 2018 19:36 WIB
Kesatria Politik
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 06 Juli 2020
Disiplinkan Masyarakat, Babinsa Koramil 07/Kampar Sosialisasi Protokol Kesehatan Cegah Covid-19
Senin, 06 Juli 2020
Sambut HUT RI Ke-75, Koramil 02 Rambah Pasang Umbul-umbul
Minggu, 05 Juli 2020
Peduli Desa Binaan, Babinsa Koramil 11/Tambusai Ajak Warga Perbaiki Lapangan Sepak Bola
Minggu, 05 Juli 2020
Babinsa Koramil 01/Bkn Gelar Komsos dengan Tokoh Masyarakat

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 29 Juni 2020
DPRD Riau Gelar Paripurna LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Riau Tahun 2019
Senin, 08 Juni 2020
Warga Rumbio Sumringah Didatangi Bupati Kampar dan Terima BLT
Selasa, 14 April 2020
Bantu Penanganan Covid-19, Pertamina dan Hiswana Migas Serahkan APD ke Pemprov Riau
Kamis, 27 Februari 2020
PGN Rutin Lakukan Pemeliharaan Transmisi dan Jalur Distribusi

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 03 Juli 2020
Prodi Ilmu Komunikasi Univrab Gelar Penyuluhan Covid-19 di Pekanbaru
Senin, 29 Juni 2020
Tim PKM Dosen Fekon Unilak Bantu Manajemen Bank Sampah di Rumpes
Senin, 29 Juni 2020
Tanggap Covid-19, Tim Kukerta Unri Semprot Disinfektan dan Bagi-bagi Hand Sanitiser Di Sungai Beringin
Jumat, 26 Juni 2020
Layanan PMB Unilak Sesuai Proktokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Kampus lainnya ...

PCR Juni 2020
Terpopuler

05

Polres Rohul 27 Juni 2020
Foto
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 Ok
Unilak Juli 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
AMPI Riau
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok

Religi lainnya ...
APRIL HUT KAMPAR
Indeks Berita
Imlek 2019 RAPP
www www