Senin, 06 Juli 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 1 Juli 2020

Cakap Rakyat
Presiden, Mau Dibawa Kemana Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Selasa, 27 Agustus 2019 15:58 WIB
Presiden, Mau Dibawa Kemana Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Tim Pansel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 17 Mei 2019 yang tertuang pada Keputusan Presiden nomor 54/P tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2019-2023. Dalam Penetapan tersebut, terpilih Sembilan nama pansel yang diketuai oleh Dr Yenti Ganarsih SH MH, Wakil Ketua Prof Dr Indriyanto Senoadji SH MH, dengan tujuh anggota diantaranya adalah: Prof Dr Harkristuti Hakrisnowo, Prof Dr Marcus Priyo Gunarto SH MHum, Prof Dr Hamdi Moeloek, Dr Diani Sadiawati SH LLM, Dr Mualimin Abdi SH MH, Hendardi SH, AL Araf SH MT. Sembilan Pansel tersebut mengemban empat tugas salah satunya yaitu: Menyeleksi dan menentukan nama Calon Pimpinan KPK, dan Menyampaikan nama calon Pimpinan KPK kepada Presiden.

Akar Masalah, Ada di Tim Pansel

Penetapan Pansel tersebut penuh dinamika dan kontra, pasalnya karena penetapan pansel tidak sesuai dengan semangat anti korupsi dan bertentangan dengan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mana penetapan pansel harus memenuhi dua unsur keterwakilan yaitu unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Untuk persoalan ini terdapat pansel yang tidak terwakilkan unsur anti korupsi yaitu Dirjend kemenkumham, menurut rekam jejak kesehariannya juga tidak bergelut pada isu anti korupsi, padahal berdasarkan pasal 30 ayat (3) UU KPK, Pansel harus terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat jika presiden mengadopsi unsur pemerintah tentunya harus melihat rekam jejak yang akan dijadikan keterwakilan tim pansel, tetapi faktanya presiden tidak mempertimbangkan hal tersebut. Selain itu juga terdapat penasehat kapolri Tito Karnavian di bidang HAM dalam Struktur Tim Pansel KPK yaitu Hendardi, sebagai anggota pakar tim gabungan kasus teror Novel Baswedan bersama dengan Indriyanto bentukan Kapolri Tito Karnavian.

Persoalan dinamika unsur keterwakilan yang menjadi keributan di publik juga terlihat dari Pansel Mualimin Abdi yang tidak pernah melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) terkait polis asuransi sebesar Rp2,5 Miliar, Selain bermasalah soal kejujuran dan laporan keuangan beliau juga pernah berkonflik dengan jasa laundry dengan menuntut mereka ratusan juta karena masalah jasnya kusut.


Hasil Rekam Jejak Pansel 2019 ditemukan anggota pansel yang diisinyalir tidak berpihak kepada semangat pemberantasan korupsi dan bersikap memperlemah KPK dengan terlibatnya sebagai tim ahli rancangan KUHP yaitu Yenti Ganarsih dan Harkristuti Hakrisnowo. Selain itu, anggota pansel Indriyanto Seno Adji menurut rekam jejak pernah menjadi advokat yang menangani pembelaan kasus korupsi, Kejahatan Perbankan dan Pelanggaran HAM. Indriyanto Seno Adji diantaranya pernah menjadi kuasa hukum terdakwa Abdullah Puteh mantan Gubenur Aceh dalam kasus pengadaan helikopter dengan kerugian Negara Rp13,6 Miliar. Indyanto Seno Adji juga pernah menjadi kuasa hukum orang-orang yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas keuangan yaitu Paul Sutopo dkk, dan juga pernah menjadi kuasa hukum Tomi Soeharto dalam kasus kepemilikan senjata api dan pembunuhan hakim Jaksa Agung Syaifudin Kartasasmita dan beliau juga tercatat sebagai kuasa hukum yayasan Supersemar milik Soeharto dalam kasus gugatan perdata penyalahgunaan uang Negara.

Berdasarkan catatan rekam jejak pansel tersebut, akar persoalannya pertama bermula dari penetapan pansel itu sendiri, walaupun Presiden mempunyai kuasa penuh dan berewenang dalam membentuk pansel namun bukan berarti Presiden dapat sewenang-wenang menunjuk figur pansel tanpa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan dalam UU KPK No 30 tahun 2002.

Persoalan kedua adalah timbul keraguan publik untuk mempercayai bagaimana hasil kinerja pansel dalam melakukan penyeleksian, jika panselnya bermasalah sehingga ini akan berdampak kepada nasib pemberantasan korupsi ke depan. Alhasil kinerja Pansel penuh bayang-bayang kritikan karena penetapan tim pansel yang salah.

Mereviuw Kerja Pansel KPK

Sulit kiranya publik menerima hasil kerja pansel yang terhitung masa kerja sampai terbentuknya pimpinan KPK 2019-2023. Jika dilihat dari kisruh persoalan pada proses penyeleksaian sehingga sampai kepada penetapan 20 nama capim KPK, publik melihat Pansel tidak objektif dalam bekerja dan perlu kiranya dievaluasi segera oleh Presiden sebelum timbul kegaduhan atas sikap ketidapercayaan publik terhadap kinerja pansel yang menimbulkan polemik dan bertentangan dengan UU no 30 tahun 2002.

Awal mulanya terjadi polemik dan kritikan tajam oleh publik karena pansel memilki argumen tersendiri terkait dengan perihal tidak wajibnya capim KPK untuk melaporkan LHKPN. Padahal menurut UU Tidak pidana korupsi Pasal 29 poin 11 UU 30 tahun 2002 yaitu “Mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Tim pansel justru tidak mengindahkan amanat UU tersebut.

Pengumuman 20 capim KPK lolos dalam tes profile asessement tetapi 20 capim yang telah diumumkan oleh tim pansel menimbukan tanda tanya publik, pasalnya terdapat capim yang bermasalah terkait dengan pelanggaran kode etik saat bekerja di KPK, penerimaan gratifikasi, tidak melaporkan LHKPN, serta terlibat dalam penghambatan kerja KPK dan perlemahan institusi KPK.

Diantara 20 Nama Capim tersebut antara lain adalah Irjend Antam Novambar yang diduga mengancam bekas direktur penindakan KPK Kombes Endang Tarsa, Irjend Firli Bahuri yang diduga bertemu terperiksa saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK, M. Jasman Panjaitan selaku jaksa yang diduga menerima duit dari terdakwa pembalakan hutan DL Sitorus.

Penetepan capim tersebut jelas bertentangan dan justru akan menimbulkan persoalan ke depan jika nama tersebut, pansel tidak mereviuw dan mengevaluasi kembali. Tim pansel seharusnya dalam melakukan test profile assessment harus mengedepankan masukan publik dalam penentuan penyeleksian bukan sebaliknya menetapakan 20 nama capim tanpa mengenyampingkan unsur masukan, padahal dalam proses sosialisasi ketua Pansel Yenti Garnarsih menjamin untuk melibatkan masyarakat dalam saring capim KPK, nyatanya tidak.

Jangan Sampai Jatuh Kepada Orang Yang Salah, Sikap Tegas Presiden Dibutuhkan

Pimpinan KPK yang akan ditetapkan oleh presiden jangan sampai jatuh kepada orang yang salah dan mempunyai Misi untuk memperlemah pemberantasan korupsi, jika dilihat dari pasel dan hasil kinerja penjaringan pansel yang belum final menujukan bahwa niat untuk menghancurkan dan memperlemah kewenangan KPK terlihat jelas. Padahal lembaga KPK masih menjadi sebuah lembaga suci dan publik masih berharap banyak untuk nasib negeri dalam pemberatasan korupsi ke depan.

Apa yang dilakukan KPK selama ini sudah menujukan upaya dan tekad yang kuat untuk menjadikan negeri ini bebas dari rasuah, tetapi masih ada segelintir elite yang berupaya untuk memperlemah lembaga KPK dengan segala upaya yang dilakukan termasuk menyerang dari dalam internal KPK.

Proses seleksi Capim KPK, perlu dievaluasi segera pasca-pengumuman 20 nama capim KPK karena akan berdampak kepada masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, Presiden selaku kepala Negara harus berdiri pada lingkaran penyelamat KPK bukan berdiri pada segelintir elite yang mencoba untuk menyusup dengan misi yang tidak baik pada lembaga anti rasuah ini.

Mengevalausi kinerja pansel serta menolak hasil kerja pansel dan mencoret calon pimpinan KPK yang bermasalaah adalah langkah kongkrit presiden dan publik membutuhkan itu, apalagi dalam misi pemberantasan korupsi Presiden Jokowi-Maaruf periode kedua yang dicatat bahwa Pertama presiden akan melaksanakan secara konsisten Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya, Kedua Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Ketiga Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempat Meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi.
Kelima Menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang. Keenam Mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang. Poin ketiga memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi misi presiden Joko Widodo yang dipertanyakan oleh publik dalam persoalan Capim KPK, Tegaskah Presiden, atau Misinya hanya dikategorikan sebagai programatik Presiden belaka.

Penulis : Taufik, Manager Advokasi dan Pengembangan Jaringan FITRA RIAU
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Nasional, Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Minggu, 05 Juli 2020 21:02 WIB
Berdayakan Ormas untuk Kepentingan Bangsa
Minggu, 21 Juni 2020 06:33 WIB
Pancasila Sudah final!
Kamis, 28 Mei 2020 13:27 WIB
Setengah New Normal
Jum'at, 08 Mei 2020 18:00 WIB
Stempel Miskin
Sabtu, 02 Mei 2020 10:27 WIB
Refleksi Milad ke-88 Pemuda Muhammadiyah
Sabtu, 30 Mei 2020 19:04 WIB
New Normal Jangan Ngasal
Selasa, 07 April 2020 12:00 WIB
Ayolah, Jangan Gamang
Sabtu, 11 April 2020 08:24 WIB
Kampanye #JanganMudik
Kamis, 20 Februari 2020 19:04 WIB
3 And 1
Rabu, 01 Januari 2020 09:00 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Selasa, 31 Desember 2019 17:01 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Senin, 16 September 2019 15:00 WIB
Darurat Asap dan KPK
Sabtu, 18 April 2020 15:00 WIB
KTT ASEAN dalam Pandemi Covid-19
Jum'at, 17 April 2020 21:05 WIB
Membaca PSBB Pekanbaru
Senin, 05 Agustus 2019 14:48 WIB
Waspada Musim Rawan Korupsi
Senin, 30 Maret 2020 09:34 WIB
Saatnya Politisi Unjuk Gigi
Minggu, 20 Oktober 2019 10:00 WIB
Menanti Kejutan PERPPU
Jum'at, 06 September 2019 14:32 WIB
Menakar Panggung Politik Riau
Selasa, 03 Juli 2018 19:36 WIB
Kesatria Politik
Kamis, 26 Maret 2020 08:36 WIB
Planning Under Pressure Akibat Covid-19
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 06 Juli 2020
Disiplinkan Masyarakat, Babinsa Koramil 07/Kampar Sosialisasi Protokol Kesehatan Cegah Covid-19
Senin, 06 Juli 2020
Sambut HUT RI Ke-75, Koramil 02 Rambah Pasang Umbul-umbul
Minggu, 05 Juli 2020
Peduli Desa Binaan, Babinsa Koramil 11/Tambusai Ajak Warga Perbaiki Lapangan Sepak Bola
Minggu, 05 Juli 2020
Babinsa Koramil 01/Bkn Gelar Komsos dengan Tokoh Masyarakat

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 29 Juni 2020
DPRD Riau Gelar Paripurna LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Riau Tahun 2019
Senin, 08 Juni 2020
Warga Rumbio Sumringah Didatangi Bupati Kampar dan Terima BLT
Selasa, 14 April 2020
Bantu Penanganan Covid-19, Pertamina dan Hiswana Migas Serahkan APD ke Pemprov Riau
Kamis, 27 Februari 2020
PGN Rutin Lakukan Pemeliharaan Transmisi dan Jalur Distribusi

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 03 Juli 2020
Prodi Ilmu Komunikasi Univrab Gelar Penyuluhan Covid-19 di Pekanbaru
Senin, 29 Juni 2020
Tim PKM Dosen Fekon Unilak Bantu Manajemen Bank Sampah di Rumpes
Senin, 29 Juni 2020
Tanggap Covid-19, Tim Kukerta Unri Semprot Disinfektan dan Bagi-bagi Hand Sanitiser Di Sungai Beringin
Jumat, 26 Juni 2020
Layanan PMB Unilak Sesuai Proktokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Kampus lainnya ...

PCR Juni 2020
Terpopuler

05

Polres Rohul 27 Juni 2020
Foto
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 Ok
Unilak Juli 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
AMPI Riau
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok

Religi lainnya ...
APRIL HUT KAMPAR
Indeks Berita
Imlek 2019 RAPP
www www