Sabtu, 08 Agustus 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 6 Agustus 2020

Antara Janji Manis Presiden dan Lingkaran Koalisi (Pembubar) KPK
Rabu, 11 September 2019 13:21 WIB
Antara Janji Manis Presiden dan Lingkaran Koalisi (Pembubar) KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang di ujung tanduk. Jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan mengeluarkan surat presiden (Surpres) yang berisikan mendukung DPR dalam merevisi UU KPK akan memperlemah KPK sebagai lembaga yang dipercaya publik. Ini tentu bertentangan dengan visi pemberantasan korupsi Joko Widodo yang ingin ‘memperkuat institusi KPK’, yang diutarakan pada kampanye pemilu Presiden 2019 lalu.

RUU tentang perubahan kedua atas undang-undang no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai insiatif DPR telah diketok palu untuk dibahas di rapat parlemen. Ini membuat publik berang sebab di akhir masa periodenya DPR sama saja mencoreng lembaganya.

Ada beberapa poin yang menjadi kekhawatiran publik jika revisi UU ini telah disetujui berdasarkan Draft RUU yang sudah beredar. Pertama, terkait dengan Ketidakwajiban LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) yang diperiksa oleh KPK sebagai kepatuhan atas pejabat Negara. Kedua, terkait dengan penghapusan kewenangan, penyelidikan internal KPK tidak diperbolehkan lagi dan hanya penyelidikan dari kepolisian yang diperbolehkan. Ketiga, terkait dengan penghapusan pegawai KPK yang tidak lagi tetap dan digantikan dengan kategori PNS atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK). keempat, terkait dengan dibentuknya dewan pengawasan KPK sebagai upaya pemerintah mengawasi kinerja penindakan KPK dengan meminta izin dewan pengawas dalam melakukan penyadapan maupun penyitaan dan pengeledahan. Keenam Tidak ada lagi penyidik Independent dan hanya diperbolehkan berasal dari Kepolisian dan kejaksaan. Ketujuh, penuntutan KPK tidak lagi independen dan harus berkoordinasi dengan kejaksaan agung. Kedelapan kasus suap akan sulit ditangani oleh KPK dikarenakan KPK hanya diperboleh untuk mengani perkara atas kerugian negara sebatas Rp1 miliar.


Masalah tersebut mengerucut kepada penghapusan KPK sebagai lembaga Ad hoc dan lembaga KPK akan beralih di bawah Lembaga Pengawasan Pemerintahan. Artinya KPK sudah tidak diharapkan lagi dan secara berlahan akan mati di tangan wakil rakyat dan pemerintah. Poin tersebut tercantum dalam UU 30 Tahun 2002 yang akan direvisi terkait dengan kewenangan KPK, pada Pasal: Pasal 1 angka 7, pasal 24 ayat 2 dan 3, pasal 12 a,dan 12 b,12 c, pasal 37 b,dan 37 e, pasal 43 dan 43 a, pasal 45, dan pasal 45 a , pasal 11, dan pasal 40.

Wakil Rakyat Bukan Wakil Koruptor

Jika dilihat dari trend korupsi tahun 2014-2019 berdasarkan data tracking website Fitra Riau bahwasannya dari 560 anggota DPR RI sebanyak 22 orang terjaring kasus tindakan korupsi berdasarkan studi OTT sampai kepada perkembangan kasus, Begitu pula dengan DPRD di daerah provinsi maupun kabupaten sekitar 232 harus berurusan kepada penegak hukum karena korupsi.
Jika kita lihat dari persolaan yang terjadi dan mencoba untuk menganalisa bahwasannya KPK sengaja untuk diberendel dengan kekuatan UU yang akan direvisi oleh wakil rakyat yang terlihat buru-buru dan tidak melewati mekanime UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan dugaanya adalah siasat yang tidak baik demi melancarkan aksi wakil rakyat untuk merampok Uang Negara dan bukan semata mata ingin lembaga KPK ini makin kuat dan membenah KPK. Secara logika setiap peraturan berupa undang-undang memang boleh saja dan tidak ada ketentuan untuk merubah atau merevisi agar lebih baik tetapi bukan untuk UU KPK saat ini.

Berdasarkan hasil Survey kepuasan publik tahun 2019 yang dilakukan oleh LSI menujukan bahwa kepercayaan publik atas lembaga KPK lebih kuat dengan persentase 84 persen dibadingkan dengan lembaga DPR dan partai politik dengan tingkat kepercayaan publik atas kinerja presiden sebanyak 79 persen dan, 61 persen percaya dengan DPR dan untuk kepercayaan publik terhadap partai politik 53 persen dengan total sampel responden 1.220 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu juga anggota DPR RI periode ini juga minim prestasi, Jika kita lihat tingkat kepatuhannya dan sebagai bentuk pertanggung-jawasban kepada publik terhadap pengawasan harta kekayaannya bahwa berdasarkan tingkat kepatuhan melaporkan LHKPN sebanyak 552 orang wajib lapor yang telah lapor hanya 362 orang dan belum lapor 190 orang dengan persentase 65,58% per 11 April 2019. Hal serupa juga menjadi sosrotan publik juga pada anggota DPRD di daerah dari 17.810 orang wajib lapor hanya 12.850 orang yang sudah lapor dan sisanya 4.960 orang dinyatakan belum lapor LHKPN dengan persentase 72,13 persen dan tidak sebanding dengan anggota DPD 131 orang yang wajib lapor, 101 orang yang sudah lapor dan belum lapor sebanyak 30 orang dengan persentase 77,10 persen.

Melihat dari indeks kepercayaan publik terhadap wakil rakyat dan partai politik yang bisa publik kategorikan kurang baik, seharusnya wakil rakyat yang duduk merupakan ekspektasi yang lahir dari rahim suara publik bukan suara sponsor dan seharusnya di akhir periodenya harus bisa memperbaiki citra baiknya di depan konstituante dan tidak menjadikan wakil rakyat yang duduk saat ini jadi bualan cibiran rakyat karena ulahnya yang dicab sebagai pembunuh KPK.

Parpol dan Anti Korupsi Simbolik

Politik seyognya merupakan cara-cara yang baik untuk memperjuangkan kepentingan secara terhormat melalui perbincangan publik, pengambilan keputusan sesuai dengan pertimbangan masalah, dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Namun sangat disayangkan bahwa dalam kenyataannya politik lebih banyak tampil pada ajak adu kekuatan dan adu kepentingan sehingga apa yang terjadi pada politik di Indonesia sangat berdampak kepada wadah politik itu sendiri yaitu partai politik yang seharusnya melakukan perekrutan dengan baik sesuai amanat UU partai politik sehingga prodak UU yang dikeluarkan oleh DPR adalah atas dasar aspirasi masyarakat bukan dasar dari kelompok yang disebut penumpang gelap.

Partai Politik pada perhelatan pemilu tahun 2019 kemarin telah menayangkan tontonan kampanye anti korupsi pada ajang kontestasi pemilu 2019 tetapi faktanya partai politik telah berhasil merebut hati masyarakat sebagai pemilihnya dan akibat dari itu rakyat sebagai pemilih kembali diboncengi rasa kekecewaan kesekian kalinya dengan adanya isu pelemahan atas revisi yang dilakukan oleh parlemen dan aneh bin nyata ketua partai sebagai komandan perahu tidak turut adil menghentikan gejolak parlement yang ingin merevisi UU tersebut diakhir masa jabatannya DPR justru ini sangat berbanding lurus dengan komitmen yang disampaikan dalam Kampanye Parpol Anti Korupsi tersebut.

Jika ditelusurin dari data ICW yang dikutip penulis dari tracking website bahwasanya Partai politik yeng memiliki rekam jejak buruk terhadap perilaku koruptif Hampir semua partai politik berurusan di lembaga KPK dan Peneggakan hukum. Berdasarkan data Tracing yang bersumber dari Data ICW bahwasanya Golkar, Demokrat PAN, PDIP, Hanura, Nasdem, PKB, PKS dan PPP menjadi cacatan hitam buruknya internal partai dalam perekrutan dan pendidikan anti korupsi yang menumbang kader di senayan yang harus berurusan dengan lembaga anti rasuah dan makin parahnya ada keterlibatan ketua partai disana. Berdasarkan hal tersebut timbul dugaan bahwa ketua partai politik juga menjadi pintu masuk pelemahan KPK saat ini.

Janji Sang Presiden

Menangih janji sang presiden, Hal ini yang bisa dilakukan oleh Masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan KPK karena apa yang disampaikan oleh Joko Widodo dalam Nawacita dan perhelatan Pemilu 2019 kemarin menujukan sikap yang positif bagi perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu di akhir periode Joko Widodo justru timbul polemik ras kepercayaan publik yang mulai pudar karena presiden belum bersikap dan seolah-olah mendiamkan diri melihat kegonjangan yang terjadi terkait isu pansel dan capim yang bermasalah dan sampai kepada DPR yang mennginkan revisi UU KPK.

Sikap presiden sangat diperlukan dalam hal ini, melihat bahwasanya program stranas Pencegahan korupsi yang digemborkan Presiden yang berada dibawah kesekretaraiatan KPK merupakan wujud komitemen presiden ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan 3 misi utama, perizinan tata niaga, keuangan Negara dan penegakan hukum tetapi nyatanya ini berbalik Stranas yang digemborkan oleh Presiden hanya bentuk hiburan angin segar bukan bentuk keseriusan presiden untuk membenah jika peran KPK dilumpuhkan seperti ini. Presiden selaku kepala negara harus bersikap untuk tidak mengeluarkan surpres yang menguatkan parlemen dalam melancarkan aksinya untuk merevisi UU KPK dan presiden harus segera mengevalausi kinerja pansel dengan mencoret nama nama bermasalah jika presiden tidak menginginkan rakyat untuk meminta presiden Mundur dari kursi kepala Negara dan pemerintahan karena ras ketidakpercayaan tersebut.

Penulis : Taufik S.ip Manager Advokasi FITRA Riau dan calon kadidat Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana UIR
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Jum'at, 17 April 2020 21:05 WIB
Membaca PSBB Pekanbaru
Rabu, 01 Januari 2020 18:25 WIB
Antara Bulan dan Matahari
Senin, 16 Oktober 2017 21:05 WIB
Pilkada 2018: Duel Mahal dan Paling Akbar
Kamis, 06 Juli 2017 16:45 WIB
Salah 1 Menit, Tekor 10 Tahun
Senin, 22 Mei 2017 13:16 WIB
Peluang Menang Kalah Petahana
Selasa, 02 Mei 2017 14:12 WIB
Demografi dan Pilkada
Jum'at, 30 Juni 2017 20:03 WIB
Membangun Fly Over dengan Dana CSR
Senin, 09 Oktober 2017 18:29 WIB
Konstelasi Politik Pilgub Riau 2018
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 08 Agustus 2020
Cegah Dini Karhutla, Polsek Pangkalan Kerinci Rutin Patroli
Jumat, 07 Agustus 2020
Pendukung Kasmarni Bentang Spanduk di Puncak Gunung Marapi
Jumat, 07 Agustus 2020
ACT Masifkan Lumbung Sedekah Pangan sebagai Gerakan Nasional
Jumat, 07 Agustus 2020
Kasmarni Panen Padi Bersama Petani di Kecamatan Pinggir

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 17 Juli 2020
Teknik Perminyakan Pertama hingga Politeknik Terbaik: Lewat Edukasi, PT CPI Wujudkan Mimpi Anak Negeri
Selasa, 30 Juni 2020
Tips Jadi Pemimpin yang Sukses, VP PT CPI Bagi Ilmu di Seminar Virtual Migas Center
Senin, 29 Juni 2020
DPRD Riau Gelar Paripurna LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Riau Tahun 2019
Senin, 08 Juni 2020
Warga Rumbio Sumringah Didatangi Bupati Kampar dan Terima BLT

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 07 Agustus 2020
Hakikat Evaluasi Standar Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi
Rabu, 05 Agustus 2020
Dosen Unilak Terbanyak Lulus Serdos di LLDIKTI Wilayah X, Jumlahnya 47
Kamis, 30 Juli 2020
Tim KKN Unri Beri Penyuluhan Covid-19 kepada Warga Dumai Barat
Rabu, 29 Juli 2020
UIR Jalin Kerjasama Strategis dengan Pemkab Rokan Hilir

Kampus lainnya ...

PCR Juni 2020
Terpopuler
Dapo Kanisya
Foto
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 Ok
Unilak Juli 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Polres Rohul 27 Juni 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
AMPI Riau
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok

Religi lainnya ...
APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020
Indeks Berita
HUT Meranti APRILImlek 2019 RAPP
www www