Selasa, 22 Juni 2021

Breaking News

  • Tahun Ini Pemberangkatan Jamaah Haji Indonesia Kembali Dibatalkan   ●   
  • Truck Terguling di Jalan Sudirman Pekanbaru   ●   
  • Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Soekarno Hatta terjadi kemacetan parah, Jumat (26/3/2021) malam, pukul 20.00 wib, akibat banjir paska hujan deras.   ●   
  • Penembakan Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Minta Polisi Rutin Tes Psikologi   ●   
  • Kepala BPKAD Kuansing Tidak Penuhi Panggilan Jaksa   ●   
  • Kabar Baik, Tunjangan ASN Pemprov Riau segera Cair   ●   
  • Dukung Vaksinasi Covid-19, Pemprov Riau Refocussing Anggaran DAU 8 Persen   ●   
  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker
Yamaha 21 Juni 2021
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya
Sabtu, 14 September 2019 20:00 WIB
ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya
Presiden Joko Widodo

Jakarta (CAKAPLAH) — Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai klaim Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang KPK hanya delusi. 

"Narasi untuk memperkuat dengan revisi UU KPK itu adalah sesuatu yang delusi, tidak benar," kata peneliti ICW Donal Fariz, Sabtu (14/9/2019).

Donal menilai, sikap Presiden Jokowi atas revisi Undang-Undang KPK sebenarnya tak berbeda jauh dari draf yang disusun DPR. Ia menyimpulkan Presiden dan DPR sama-sama ingin merevisi UU untuk melemahkan KPK.

"Kalau DPR itu drafnya sangat melemahkan, presiden kadarnya lebih kecil dari DPR. Itu saja. Poinnya tetap bertemu untuk memperlemah," ucap Donal.

Misalnya, soal keberadaan dewan pengawas KPK. Presiden dan DPR sama-sama setuju KPK harus diawasi dewan pengawas. Namun, Jokowi ingin anggota dewan pengawas KPK dipilih langsung oleh presiden, sementara DPR juga ingin terlibat dalam pemilihannya.

"Dewan pengawas yang diusulkan DPR dan presiden hanya berubah dari sisi mekanisme pemilihan. Eksistensi dan fungsinya tetap sama, menjadi perangkat birokratis izin penyadapan KPK," kata Donal.

Konsekuensinya, kata dia, penyadapan oleh KPK akan menjadi lambat. KPK bisa jadi akan kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap. Penyadapan KPK bisa batal dilakukan jika dewan pengawas tidak memberikan izin.

"Akibatnya, kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis," kata dia.

Kedua, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) juga hanya berubah dari sisi waktu. DPR mengusulkan KPK memiliki jangka waktu satu tahun dalam mengusut suatu kasus sebelum akhirnya bisa menerbitkan SP3. Jokowi hanya meminta waktunya diperpanjang menjadi dua tahun.

Donal menilai waktu pengusutan kasus yang dibatasi ini akan membuat KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks.

"Tapi hanya bisa menangani kasus kecil," tutur dia.

Terakhir, Jokowi juga menyatakan persetujuan bahwa penyelidik dan penyidik KPK berstatus PNS. Tak ada usulan DPR yang diubah dalam substansi ini.

Donal menilai aturan ini juga akan melemahkan KPK. Sebab, faktanya kinerja PPNS yang ada hari ini buruk, tidak dapat menangani kejahatan besar. PPNS di KPK juga harus tunduk pada mekanisme korwas yang dikendalikan oleh kepolisian.

"Alih-alih KPK menjadi lembaga yang menyupervisi dan mengoordinasi penanganan pidana korupsi, penyelidik dan penyidik KPK disupervisi oleh kepolisian," ujar Donal.

Jika memang ingin memperkuat KPK, Donal menilai harusnya bukan UU KPK yang direvisi.

Menurut dia, pemerintah bisa menambah kewenangan KPK lewat revisi UU perampasan aset hingga UU Tipikor.

Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim bahwa revisi yang dilakukan bukan untuk melemahkan KPK.

Ia menyebut revisi itu untuk penyempurnaan karena UU KPK sudah tidak mengalami perubahan selama 17 tahun.

"Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi, yang punya kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Editor : Jef Syahrul
Sumber : Kompas.com
Kategori : Hukum, Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?

Berita Terkait
Sabtu, 03 Oktober 2020 07:34 WIB
KPK Sebut 288 Pegawai Mundur Sejak 2008
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 08 Juni 2021
Pemerintah Diimbau Hentikan Impor Alkes, Bamsoet: Sektor Kesehatan Ini Justru Dinikmati oleh Asing
Senin, 07 Juni 2021
Soal Wawasan Kebangsaan, FPKB MPR RI: Itu Sesuatu yang Fundamental, Penting untuk Indonesia
Jumat, 28 Mei 2021
Ketua MPR RI Luncurkan Buku ke-19 Berjudul ‘Cegah Negara Tanpa Arah’
Selasa, 25 Mei 2021
Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, Achmad: MPR Dorong 4 Pilar Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 22 Juni 2021
Rapat Evaluasi Kinerja Camat, Bupati Rohil Minta Tingkatkan Pelayanan
Selasa, 22 Juni 2021
Kapolsek Ukui Dampingi Wakapolres Pelalawan Tinjau Posko PPKM
Selasa, 22 Juni 2021
Polsek Langgam Kembali Tinjau Program Ketahanan Pangan di Desa Segati
Selasa, 22 Juni 2021
Polsek Pangkalan Kuras Pasang Spanduk Ucapan HUT Bhayangkara Ke-75 di Tempat Pelayanan Publik

Serantau lainnya ...
Senin, 31 Mei 2021
Segera Diluncurkan, Biografi Presiden Penyair Sutardji Calzoum Bachri
Minggu, 30 Mei 2021
UIR dan IAEI Riau Edukasi Pelaku Usaha di Pekanbaru tentang Konsep Laundry Syariah
Selasa, 11 Mei 2021
Tampil Cantik saat Lebaran, Fajar Cosmetic Ramai Pengunjung
Rabu, 05 Mei 2021
7 Cara Gampang Agar Lebih Mudah Bangun untuk Sahur

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi
Kamis, 29 April 2021
Dua Minggu Lagi WhatsApp akan Blokir Kamu
Selasa, 13 April 2021
Bukan Mimpi Lagi, Ini 2 Mobil Terbang yang sudah Dapat Izin Mengudara

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 17 Juni 2021
Bantu Hadapi Dunia Kerja, Fikom UIR Luncurkan Program Magang bagi Mahasiswa
Jumat, 11 Juni 2021
Perdana di Pekanbaru, Santri di Pondok Pesantren Terima Vaksin Covid-19
Rabu, 09 Juni 2021
Tingkatkan SDM Daerah, PCR Lakukan Pertemuan dengan Pemkab Meranti
Selasa, 01 Juni 2021
Alumni di Meranti Dukung Dr Moris Jadi Ketua IKA Unri

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


Unilak 1 Juni 2021
Terpopuler

04

Pelantikan Bupati Siak - Pemkab Siak
Foto
Idul Fitri 1442 Syahrul Aidi
Waisak 26 Mei 2021 - APRIL
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit
Selasa, 13 April 2021
Diungkap Sahabat, Billy Sering Bengong Sulit Lupakan Pesona Amanda Manopo
Rabu, 31 Maret 2021
Aa Gym Cabut Gugatan Cerai ke Teh Ninih
Jumat, 19 Maret 2021
Diduga Terlibat Perdagangan Anak sebagai PSK, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Penjara

Selebriti lainnya ...
Muswil PPP 29 Mei 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Idul Fitri 1442 BRK
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman
Selasa, 18 Mei 2021
Hukum Menggabung Puasa Qada Ramadan dan Syawal
Jumat, 07 Mei 2021
Rilis Lagu Bertema 'Tak Mudik', Azwa Nasyid dan Azam Voice Bikin Sedih Hilang
Rabu, 05 Mei 2021
4 Golongan Manusia Mendapat Kebahagian dan Kesengsaraan

Religi lainnya ...
PKB Kampar - Catur Sugeng
Indeks Berita
Ucapan Ramadan Syahrul AidiPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021APRIL/RAPP - ImlekNyepi 14 Maret 2021 - APRIL RAPPHUT Kampar 2021 - APRIL-RAPP
www www