Selasa, 31 Maret 2020

Breaking News

  • Waspada Wabah Covid-19, Masjid Raya Annur Riau Tiadakan Salat Jumat   ●   
  • Pemprov Riau akan Bagi-bagi Sembako ke Warga Miskin Terdampak Corona   ●   
  • Pemda Pelalawan Alokasikan Rp 9 Miliar untuk Penanganan Covid-19   ●   
  • Asri Auzar Anjurkan Kader Demokrat yang Ikut Kongres Lakukan Rapid Test   ●   
  • Cegah Virus Corona, PKB Riau Kembali Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Masjid   ●   
  • Kondisi Pasien Suspect Corona di Dumai Membaik   ●   
  • Ade Fitra Terpilih Jadi Ketua Karang Taruna Pekanbaru 2020-2025   ●   
  • Tahun Ini 50 Mahasiswa UIN Suska Riau Terima Beasiswa dari Bank Indonesia   ●   
  • Polair Polda Riau Gagalkan Penyelundupan Baby Lobster Senilai Rp 5,3 Miliar   ●   
  • Kadisdik Riau Larang Sekolah Pungut Uang Perpisahan Siswa
Yamaha 25022020
Polling
4 Bakal Calon Bupati Siak, Siapa Pilihan Anda?


Opini:
Sayonara KPK
Kamis, 03 Oktober 2019 14:06 WIB
Sayonara KPK
DR. drh. H. Chaidir. MM

LUPAKAN kabut asap. Dinamika politik pemerintahan di tanah air sebulan terakhir ini menyadarkan kita terhadap banyak hal. Kita seperti berkawan dengan musuh dalam selimut, tak berwujud, sebuah pola pikir aneh yang membuat siapa saja bisa terkecoh di siang bolong.

Negara memiliki kepala negara dan alat negara, tapi mereka berada nun di sana tak terbaca apa maunya oleh rakyat. Mereka juga seperti tak cukup memiliki literasi untuk membaca apa mau rakyatnya. Parlemen pula, beranggota wakil rakyat dipilih oleh rakyat, tapi tak mendengar suara rakyat. Negara dan parlemen mengakal-akali rakyatnya, mengecoh rakyatnya.

Betapa tidak. Lima buah RUU dipaksakan oleh DPR untuk disahkan di bulan September, di akhir masa jabatan. Di sisi lain, Presiden pula yang punya pedang kekuasaan, kali ini tak jelas sikapnya, dalam geleng ada angguk, dalam angguk ada gelengnya, tak terbaca.

Terkecoh

Presiden Jokowi minta DPR untuk menunda pengesahan empat RUU karena beberapa klausulnya kontroversial, yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan (PAS). Permintaan Presiden direspon oleh DPR. Pengesahan RUU itu ditunda. Kita bisa tarik nafas untuk mendalami pasal-pasal yang dinilai bermasalah itu.

Namun sayangnya, Presiden tidak keberatan RUU revisi UU KPK disahkan dengan alasan RUU revisi UU KPK ini merupakan inisiatif DPR. Sebuah alasan yang sebenarnya bukan alasan substantive. Maka, RUU revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau populer dengan UU KPK, telah diketok palu pengesahannya oleh DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 17 September 2019.

Masyarakat dibuat sibuk oleh pasal-pasal RUU KUHP yang mengatur ayam, bebek, kambing, kumpul kebo, dan ketawa-ketiwi jengkel membaca meme di grup WA. Tanpa disadari, diam-diam RUU revisi UU KPK ketok palu. Terkecoh. Dalam bahasa gaulnya, kecian dech lu.. Apa boleh buat, dalam tempo 30 hari sejak pengesahan, revisi UU KPK tersebut otomatis berlaku, diteken atau tidak diteken oleh Presiden, nggak ngaruh.

DPR dan Pemerintah sepakat menyebut revisi UU KPK itu untuk penguatan KPK, padahal sebenarnya memperlemah KPK. Terkecoh lagi. RUU revisi UU KPK ini oleh DPR dibahas diam-diam dalam tempo 15 hari, dan dibahas kilat bersama Pemerintah dalam tiga kali rapat sahaja. Bahkan, anehnya, lembaga KPK itu sendiri yang katanya akan diberi “penguatan”, sama sekali tidak pernah dihadirkan oleh DPR untuk didengar pendapatnya.

Pengesahan secepat kilat itu tentu saja menimbulkan pertanyaan dan memancarkan aroma bau sangit menyengat hidung, ada agenda tersembunyi. Ada apa? Aspirasi rakyat mana yang diagregasi dan diartikulasikan oleh DPR? Konstitusi mana yang dipakai sebagai landasan? Gerangan kebutuhan mendesak seperti apakah sehingga perlu “penguatan KPK”? Sebab, UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan beberapa kewenangan KPK yang melekat terkait penyidikan, penuntutan dan juga penyadapan sudah membuat lembaga superbody itu kuat. Tak perlu ada penguatan baru. Tapi sekarang justru kewenangan itu dilucuti.

Dendam Lama

Untuk mengintip agenda tersembunyi dibalik pengesahan RUU revisi UU KPK itu, eloklah sejenak kita lihat lintasan perjalanan KPK. Suka atau tidak suka, kita mencatat perseteruan KPK dan Polri pertama kali terjadi pada 2009. Kabareskrim Mabes Polri saat itu, Komjen Polisi Susno Duadji, menyebut “cicak vs buaya”, setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi. Komjen Susno Duadji menyebut KPK sebagai cicak melawan Polri yang diumpamakan sebagai buaya (Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009).

Pada Juli 2012, perseteruan KPK vs Polri kembali terbuka, setelah KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi di proyeksi mulator ujian SIM. Kasus ini terkenal dengan “cicak vs buaya jilid 2”. Pada Januari 2015 perseteruan kembali terjadi (jilid 3) ketika KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Dramatisnya, Komisi III DPR secara aklamasi menerima Budi Gunawan sebagai calon kepala kepolisian RI setelah dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan. Bila cicak vs buaya jilid 1 dan 2, Presiden SBY menjadi wasit, dalam jilid 3 Presiden Jokowi tidak bisa jadi wasit karena Budi Gunawan adalah calon Kapolri yang diusulkannya.

Front pertempuran lain yang tak kalah serunya adalah antara KPK vs DPR. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, DPR tercatat empat kali mengusulkan revisi UU KPK. Pada 2015 dan 2016 DPR berupaya memasukkan revisi ini dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas. Namun, Presiden Jokowi dan pimpinan DPR saat itu sepakat menunda revisi.

Pada tahun 2017 DPR dan KPK terlibat perseteruan sangat seru ketika DPR menggunakan Hak Angket terhadap KPK. Tapi Hak Angket ini gagal setelah fraksi-fraksi di DPR tidak satu suara. Kesempatan yang keempat, DPR diam-diam berhasil menyetujui RUU revisi UU KPK. Sebagaimana diberitakan berbagai media, 23 Anggota DPR periode 2014-2019 yang tersangkut kasus korupsi menjadi motor penggerak usul revisi tersebut.

Kehilangan Taji

UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terkenal dengan UU KPK itu, dibentuk bersama oleh DPR dan Pemerintah. Sesungguhnya UU KPK ini bermula dari sebuah keinsyafan politik yang mendalam bahwa korupsi di negeri kita sudah sangat akut dan parah. Kejahatan korupsi tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa tapi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Lembaga penegakan hukum biasa yang bersifat umum, tak mampu mengatasinya. Aturan-aturan yang bersifat umum sudah tidak mempan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu lembaga superbody yang dilengkapi dengan “senjata-senjata khusus” yang mangkus berupa aturan-aturan khusus. Itulah alasan mengapa UU KPK dibentuk. Sekarang apa hendak dikata, revisi UU KPK itu sudah disetujui DPR, senjata-senjata khusus bagi sebuah lembaga superbody telah dilucuti. KPK dikerdilkan dan kehilangan taji.

Presiden Jokowi mungkin bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Anggota DPR RI 2019-2024 menyetujui Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Bila skenario ini tidak jalan, masih ada peluang uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal yang melemahkan KPK.

Amankah bila skenario Perppu atau judicial review ini jalan? Belum Tuan dan Puan. Sebab berita sudah bendang ke langit, proses pemilihan pimpinan KPK di Komisi III DPR RI sarat dengan kepentingan sempit kelompok. Pimpinan KPK baru yang terpilih diprediksi tak akan punya nyali. Negeri ini tersandera oleh ulahnya sendiri. Sayonara KPK.***

Penulis : DR. drh. H. Chaidir. MM
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
4 Bakal Calon Bupati Siak, Siapa Pilihan Anda?

Berita Terkait
Rabu, 01 Januari 2020 09:00 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Kamis, 20 Februari 2020 19:04 WIB
3 And 1
Kamis, 20 Februari 2020 13:51 WIB
Menunggu Ketepatan Respon Policy
Selasa, 31 Desember 2019 17:01 WIB
2020, Tahun Para Milenial
Jum'at, 24 Januari 2020 14:26 WIB
Pilkada dan Demokrasi Riau
Senin, 16 September 2019 15:00 WIB
Darurat Asap dan KPK
Senin, 05 Agustus 2019 14:48 WIB
Waspada Musim Rawan Korupsi
Jum'at, 06 September 2019 14:32 WIB
Menakar Panggung Politik Riau
Minggu, 20 Oktober 2019 10:00 WIB
Menanti Kejutan PERPPU
Selasa, 03 Juli 2018 19:36 WIB
Kesatria Politik
Jum'at, 12 Januari 2018 20:33 WIB
Ketika Satgas Kebersihan Dikeroyok Massa
Rabu, 14 Agustus 2019 19:44 WIB
Utang Pemprov: Tepuk Dada Tanya Selera
Senin, 05 Agustus 2019 20:44 WIB
Selamat Bertugas Komisioner KPI 2019-2022
Senin, 05 Agustus 2019 12:02 WIB
Menyingkap Lelang Jabatan
Rabu, 23 Oktober 2019 13:25 WIB
Jokowi-Prabowo-Lincoln
Komentar
Berita Pilihan
Rabu, 04 Maret 2020
Walikota Dumai: Kondisi Pasien Suspect Corona Membaik
Rabu, 04 Maret 2020
Jadwal Musda Golkar Riau Masih Misterius
Rabu, 04 Maret 2020
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir pada Malam Hari
Rabu, 04 Maret 2020
Ternyata, Pengembalian SK Pengurus Lama 3 DPD II Golkar di Riau Baru Putusan Sela Mahkamah Partai
Rabu, 04 Maret 2020
Tiga Pembunuh Pengusaha Tepung Ditangkap Polisi, Satu Ditembak
Rabu, 04 Maret 2020
Musim Ini 3 Pemain Asal Papua Bela PSPS Riau
Rabu, 04 Maret 2020
Cegah Virus Corona, DPR Minta Setop Acara Musik dan Seminar
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 30 Maret 2020
Peduli Covid-19, Ikasmansa Pekanbaru Sediakan Fasilitas Cuci Tangan di Pasar
Senin, 30 Maret 2020
PGN Salurkan Bantuan CSR untuk Masyarakat dan Rumah Sakit Untuk Hadapi Covid-19
Senin, 30 Maret 2020
Sempena Harlah ke-74, Muslimat NU Pelalawan Bagikan Hand Sanitizer
Jumat, 27 Maret 2020
Peduli Dampak Wabah Covid-19, Rohul Bicara akan Bagi-bagi Sembako ke Warga Kurang Mampu

Serantau lainnya ...
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas
Minggu, 09 Februari 2020
CAKAPLAH & BENTO

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 27 Februari 2020
PGN Rutin Lakukan Pemeliharaan Transmisi dan Jalur Distribusi
Rabu, 26 Februari 2020
Usai Dilatih Tim Fire Fighter PT RAPP, Ratusan Mahasiswa Unilak Daftar Jadi Relawan Karhutla
Senin, 24 Februari 2020
PGN Jaga Ketahanan Pasok Gas Jawa Timur
Minggu, 23 Februari 2020
RAPP Kampanyekan "Dari Sampah Menjadi Berkah dan Emas"

Advertorial lainnya ...
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan
Kamis, 18 Juli 2019
Xiaomi Resmi Perkenalkan Mi A3, Berapa Harganya?

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?
Sabtu, 01 Februari 2020
Terungkap, Alasan Lelaki Senang dengan Perempuan Bertubuh Mungil
Minggu, 06 Oktober 2019
5 Cara Sederhana Turunkan Kolesterol Jahat Dalam
Selasa, 10 September 2019
Hasil Penelitian, Tingkat Stres Mahasiswi Lebih Tinggi dari Mahasiswa

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 23 Maret 2020
LLDIKTI X: Covid-19 tak Halangi Kegiatan Belajar
Jumat, 20 Maret 2020
Ujian Masuk Mahasiswa Baru Unilak Dilakukan secara Online, Begini Caranya
Senin, 09 Maret 2020
Diskusi Covid-19 Univeristas Abdurrab: Tidak Perlu Panik, Tingkatkan Daya Tahan Tubuh
Sabtu, 07 Maret 2020
Unilak-Kodim Gelar Lomba PBB Tingkat SLTA

Kampus lainnya ...
Polling
4 Bakal Calon Bupati Siak, Siapa Pilihan Anda?


ACT-CAKAPLAH
Terpopuler

04

Pesonna Hotel Pekanbaru
Foto
Labersa Hotel 03 - 2020
UIR
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang
Selasa, 21 Januari 2020
PT Adei Bangun Masjid untuk Masyarakat Desa Kemang Pelalawan
Selasa, 08 Oktober 2019
Kini Warga Bisa Lakukan Setoran Haji di Kantor Kas BRK Syariah Kemenag Rohul

CSR lainnya ...
Diskes Rohul
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia
Jumat, 31 Januari 2020
Cerita Melody Laksani JKT48 Berburu Oleh-Oleh di Pekanbaru
Minggu, 19 Januari 2020
Priyanka Chopra Rawat Rambut dengan Campuran 2 Minyak Ini

Selebriti lainnya ...
DPMPT Pekanbaru Jamil 1
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
DPMPT Pekanbaru Jamil 2
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
APRIL HUT KAMPAR
Indeks Berita
HUT Meranti APRILImlek 2019 RAPPTPP Ucapan Verifikasi CAKAPLAHKUD TANI BAHAGIA INHU VERIFIKASI CAKAPLAHPangeran Hotel
www www