PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau terus berupaya mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di wilayah setempat.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKKBN Riau adalah dengan pengelolaan persediaan alat kontrasepsi yang memang memegang peranan penting dalam terselenggaranya program KKBPK.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BKKBN Riau Agus P Proklamasi di acara workshop "Peningkatan Kinerja Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pengelola Alkon se-Provinsi Riau" di Pekanbaru Kamis (10/10/2019).
Ia mengatakan tanpa persediaan alat kontrasepsi yang cukup maka penyelenggaraan program KKBPK akan terkendala.
"Sebagai Barang Milik Negara maka pengelolaan alat konrasepsi harus dipertanggungjawabkan baik dari tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian serta pencatatan dan pelaporannya," ujar Agus, Kamis (10/10/2019).
Ia menjelaskan saat ini sering ditemui permasalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan persediaan alat kontrasepsi di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang tidak efektif baik dari kualitas data yang kurang valid dan dari waktu penyampaian yang sering terlambat.
"Maka untuk mewujudkan pencatatan dan pelaporan yang efektif dibutuhkan suatu sistem informasi pencatatan dan pelaporan persediaan alkon yang terintegrasi antara yang diIakukan ditingkat kabupaten/kota dengan tingkat provinsi secara online dan di implementasikan pada semua tingkatan," ucapnya.
Untuk itu, ia berharap agar seluruh peserta bisa mengikuti Talkshow Peningkatan Kinerja Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pengelola Alkon se-Provinsi Riau dengan baik sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa diserap dengan sebaik-baiknya.
"Sehingga apa yang menjadi tujuan acara ini bisa dicapai," pungkasnya.
Penulis | : | Unik Susanti |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |