PASIR PENGARAIAN (CAKAPLAH) - Anggota DPR/MPR RI, Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Riau Drs H Achmad Msi, menggelar acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Acara digelar di Convention Hall Masjid Agung Islamic Center, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Sabtu (23/11/2019) serta diikuti ratusan mahasiswa dari Institut Sains Alquran (ISQ) Rokan Hulu.

Dalam pemaparannya, mantan Bupati Rohul dua periode itu mengatakan, kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, 4 pilar merupakan sebuah nilai-nilai jati diri bangsa yang harus terus ditanamkan, sebagai sebuah nilai spirit yang harus dipegang teguh setiap warga Negara guna membentengi bangsa dan Negara dari ancaman perpecahan baik yang datang dari internal maupun eksternal.

“4 Pilar harus terus ditanamkan sebagai nilai spirit, agar warga negara menjadi warga negara yang militan dalam artian tangguh, warga negara yang baik, warga negara yang mengedepankan toleransi, punya rasa tanggung jawab dan cinta kepada tanah air mereka,” cakapnya.

Achmad juga mengaku dirinya sengaja mensosialisasikan 4 pilar ini kepada kalangan milenial sebagai pewaris estafet kepemimpinan di masa depan.

Achmad berharap melalui sosialisasi 4 pilar ini masyarakat di Indonesia semakin menyadari, bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang memiliki toleransi yang tinggi dan sudah dibuktikan para pendahulu bangsa.

“Ada pepetah yang mengatakan, anak dipangku, kemenakan dibimbing, orang negeri dipetenggangkan. Pepatah ini sangat menggambarkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai hak asasi manusia, ada nilai memperhatikan lingkungan sudah ada. Filosifi inilah yang harus kita munculkan kembali,” ujarnya.

Selain itu, Achmad juga menegaskan, demokrasi yang dianut Indonesia bukan produk yang berasal dari imperialis barat, melainkan sudah turun temurun dijalankan bangsa Indonesia.

“Buktinya sejak lama masyarakat kita meyakini ungkapan raja alim raja disembah, raja zalim raja disanggah. Maknanya kalau pemimpin itu baik, adil, memajukan masyarakat pasti masyarakat mendukung. Tetapi apabila pemimpin itu tidak amanah merugikan masyarakat pasti masyarakat menyanggah. Menyanggah itu kan bagian demokrasi. Tapi menyanggahnya kan dengan cara-cara konstitusional,” tegasnya.