Senin, 10 Agustus 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 6 Agustus 2020

Gerindra Sebut Portal Aduan ASN Radikal Mirip Zaman Orde Baru
Selasa, 26 November 2019 07:24 WIB
Gerindra Sebut Portal Aduan ASN Radikal Mirip Zaman Orde Baru
Ilustrasi PNS/ ASN. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

(CAKAPLAH) - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid menilai pembentukan Portal Aduan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Radikal yang dibentuk pemerintah mirip seperti zaman Orde Baru.

Sodik menyebut pembentukan portal itu bentuk represi penguasa di tengah proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia.

"Saya jadi teringat pegawai negeri zaman orde baru. Nanti jangan-jangan, pemilu pun dilaksanakan di kantornya," kata Sodik di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Sodik meminta semua pihak mewaspadai proses kemunduran demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia pun berharap agar semua pihak yang pro terhadap demokrasi untuk bersikap agar portal itu tak menjadi pembatas bagi PNS untuk menyatakan ekspresinya.

Dia setuju pentingnya ASN yang profesional. Namun, dengan pemantauan media sosial, ASN akan merasa sangat dibatasi gerak-geriknya. Dia khawatir pemantauan itu lah yang justru mengganggu profesionalisme ASN.

Sodik menyarankan agar pemerintah memperkuat intelijen ketimbang membentuk portal aduan untuk menyelidiki ASN yang terindikasi radikal.

"Cukup dengan penguatan intelijen, cukup dengan penguatan aparat keamanan tapi intelijennya jangan seperti yang sekarang sekarang," kata dia.

Sebelumnya, 12 kementerian/lembaga meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme bagi ASN.

Kementerian/lembaga yang ikut andil antara lain, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Budaya.

Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara, serta Komisi Aparatur Sipil Negara.

Selain menandatangani SKB tentang penanganan radikalisme ASN, pemerintah melalui Kominfo juga meluncurkan portal aduan ASN, aduanasn.id. Portal tersebut bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan ASN yang menyebarkan konten radikalisme.

Radikalisme yang dimaksud adalah meliputi sikap intoleran, antipancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan dalam aduanasn.id antara lain teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945, salah satu suku, agama, ras dan antar golongan.

Masyarakat juga dapat melaporkan ASN yang menyebarluaskan pemberitaan menyesatkan baik secara langsung maupun lewat media sosial. Atau, ASN yang memberikan tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah SKB tersebut untuk mengekang ASN menyampaikan pendapat atau kritik.

Pramono lantas menyinggung kritik dan ujaran kebencian. Menurutnya, ujaran kebencian tak hanya disampaikan ke pemerintah, namun bisa dilakukan ke semua pihak. Pemerintah, kata Pramono, tak ingin ujaran kebencian menjadi konsumsi sehari-hari.

"Yang kita tidak mau, bagaimana kemudian ujaran kebencian menjadi konsumsi sehari-hari. Kita harus bedakan kritik dengan ujaran kebencian," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pramono menyebut kritik kepada pemerintah itu wajib. Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan kritik merupakan obat sekaligus menjadi penguat pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik.

Untuk ASN, kata Pramono, mereka memiliki mekanisme tersendiri untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun, ia tak merinci mekanisme ASN dalam memberi kritik kepada pemerintah.

"Ooh kritik dari ASN kan ada mekanismenya. ASN beda," ujarnya.

Editor : Ali
Sumber : Cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Pemerintahan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 10 Agustus 2020
Polsek Pangkalan Lesung Berjibaku Padamkan Karhutla di Dusun Batang Kulim
Senin, 10 Agustus 2020
Polsek Ukui Gelar Patroli C3 dan Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru
Minggu, 09 Agustus 2020
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Mahasiswa STIT Al-Kifayah Bagikan 1000 Bibit Ikan Lele
Minggu, 09 Agustus 2020
Bupati Siak Alfedri Resmikan Pembangunan Ponpes Putri Ummul Quro Perawang

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 17 Juli 2020
Teknik Perminyakan Pertama hingga Politeknik Terbaik: Lewat Edukasi, PT CPI Wujudkan Mimpi Anak Negeri
Selasa, 30 Juni 2020
Tips Jadi Pemimpin yang Sukses, VP PT CPI Bagi Ilmu di Seminar Virtual Migas Center
Senin, 29 Juni 2020
DPRD Riau Gelar Paripurna LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Riau Tahun 2019
Senin, 08 Juni 2020
Warga Rumbio Sumringah Didatangi Bupati Kampar dan Terima BLT

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 07 Agustus 2020
Hakikat Evaluasi Standar Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi
Rabu, 05 Agustus 2020
Dosen Unilak Terbanyak Lulus Serdos di LLDIKTI Wilayah X, Jumlahnya 47
Kamis, 30 Juli 2020
Tim KKN Unri Beri Penyuluhan Covid-19 kepada Warga Dumai Barat
Rabu, 29 Juli 2020
UIR Jalin Kerjasama Strategis dengan Pemkab Rokan Hilir

Kampus lainnya ...

AMSI Webinar
Terpopuler
Dapo Kanisya
Foto
BSP Hut Riau ke-63
APRIL RAPP HUT Riau ke-36
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Unilak Juli 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 Ok
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Polres Rohul 27 Juni 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok

Religi lainnya ...
AMPI Riau
Indeks Berita
APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020APRIL HUT KAMPARHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPP
www www