(CAKAPLAH) - Presiden Jokowi Widodo memberikan grasi kepada terpidana korupsi mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dengan pengurangan hukuman 1 tahun penjara. Fitra Riau menilai, pemberian grasi kepada Koruptor menambah bukti komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi semakin kendor di priode kedua ini.

Grasi koruptor ini menambah catatan buruk pemberantasan korupsi di Indonesia, sebelumnya presiden Joko widodo mendukung revisi UU KPK yang melemahkan lembaga yang selama ini berkontribusi besar dalam penegakan kasus korupsi khususnya di Provinsi Riau. Bahkan, Presiden juga tidak segera mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menyelamatkan lembaga anti rasuah tersebut.

“Bisa jadi pemberian grasi Annas Maamun ini permulaan, tidak menutup kemungkinan presiden juga akan mengeluarkan grasi kepada koruptor lainnya yang menyengsarakan masyarakat," kata Manager Advokasi Fitra Riau, Taufik, dalam keterangan persnya kepada CAKAPLAH.com, Kamis (28/11/2019).

Dijelaskannya, Annas Ma’amun merupakan terpidana korupsi yang berkaitan dengan alih fungsi lahan. Berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan, Annas Ma’amun terbukti melakukan korupsi menerima suap USD 166,100 dari Gulat Manurung dan Edison Marudut terkait dengan kepentingan alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, Annas Ma’amun juga terbukti menerima Suap 500 juta dari Edison Marudut melalui Gulat Manurung terkait dengan pengerjaan proyek untuk kepentingan perusahaan Edison marudut di dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.
Annas Ma’amun juga didakwa menerima suap Rp3 miliar untuk melicinkan lokasi perkebunan. "Sederet kasus yang mendakwa Annas Ma’amun ini tentu sudah sangat tidak layak koruptor harus menerima grasi meskipun hanya peringanan satu tahun dari hukuman 7 tahun yang diterimanya," jelas Taufik.

Tidak hanya itu, lanjutnya, mantan gubernur Riau itu juga saat ini masih menyisakan kasus yang belum tuntas dan sedang ditangani oleh KPK. Annas Maamun dinyatakan terlibat bahkan telah menjadi tersangka kasus suap pengesahan APBD Riau tahun 2015. Meskipun mandek penanganannya namun kasus tersebut belum dinyatakan pemberhentian penanganan.

Pemberian grasi oleh presiden, atas dasar permohonan oleh Annas Ma’amun itu, menurut Fitra Riau tidak layak diberikan, jika melihat alasan Jokowi yang mengatakan karena faktor usianya yang sering mengalami sakit-sakitan. Fitra Riau memandang alasan tersebut tidak sebanding dengan tindak korupsi yang
dilakukan, karena sudah memberikan dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan di provinsi Riau.

Ia menegaskan, alasan itu tidak jelas dan tidak bisa diterima oleh publik. Presiden Jokowi seharusnya bisa memperhatikan dan medukung apa yang sudah menjadi ketetapan putusan pengadilan. Bukan justru membuat kebijakan yang menudukung koruptor sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada sikap kebijakan Jokowi yang dinilai politis dan tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat riau dan sistem penegakan hukum di Indonesia.

Walaupun demikian, ujar Taufik, kebijakan Jokowi mengeluarkan grasi kepada Annas Maamun merupakan hak konstitusional presiden selaku kepala negara. Namun Fitra Riau menyangkan sikap Presiden mengeluarkan grasi tersebut.

"Presiden seharusnya tidak membuat keputusan saat kondisi provinsi Riau masih
dalam lingkaran korupsi sektor perizinan dan peralihan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan yang membuat riau menjadi pusat bencana ekologis di musim kemarau dan munculnya bencana asap," ujarnya.