Hotel Aryaduta Pekanbaru
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Rendahnya deviden Hotel Aryduta yang diberikan Lippo Karawaci kepada Pemprov Riau menjadi sorotan DPRD Riau. Sebagaimana diketahui, setiap tahun Riau hanya kecipratan Rp200 juta dari hotel bintang empat itu.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengatakan, pihaknya akan fokus membenahi persoalan Pemrov Riau terhadap Aryaduta. Mereka akan membahas masalah ini dengan serius.
"Tahun 2020 kita akan hearing dengan Aryaduta dan Biro Ekonomi. Kita ingin Aryaduta ada kontribusi yang proporsional ke Pemprov. Kalau cuma Rp 200 juta per tahun tak ada harganya," kata Husaimi.
Menurut Husaimi, dalam persoalan ini harus ada tim penilai, tim appraisal, yang menghitung pemasukan dan bagi hasilnya.
"Jangan dikatakan pendapatan mereka Rp1,5 miliar. Nah 10 tahun kedepan kan tak ada lagi nilai 1,5 miliar itu. Harus ada tim appraisal. Misal tahun pertama kedua 1,5 miliar. Nah, 4 dan 5 tahun kedepannya harus naik. Nah hari ini tidak, flat terus. Kita harus punya tim ahli untuk melihat ini. Saya baca kontraknya, bagi hasil 25 persen dari laba, minimal 200 juta. Nah ini dibayar 200 juta terus yang dibayar ke Pemprov. Apa betul tak ada untung dan laba Aryaduta itu tak sampai Rp1 miliar per tahun? Aulanya saja disewa terus kok. Nah ini yang mau kita kaji, auditnya harus kita yang cari," cakapnya lagi.
Untuk itu, Husaimi mendesak agar Pemprov segera melakukan addendum kepada Aryaduta dan melibatkan tim appraisal supaya jelas berapa kenaikan kontrak yang seharusnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |