PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota Komisi VIII DPR RI daerah pemilihan Riau, Achmad menggali informasi terkait persoalan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) se-Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya.
"Sebagai mitra kami berkomunikasi secara intensif dengan BPBD dan Dinsos se-Provinsi Riau, dalam rangka mendapat masukan dan informasi tentang kondisi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka," kata Achmad kepada CAKAPLAH.COM di kantor BPBD Riau, Kamis (26/12/2019).
Dengan informasi itu, lanjut Achmad, maka pihaknya di Komisi VIII DPR dapat menggali persoalan dan potensi apa-apa saja yang diperlukan di Provinsi Riau.
"Tentu semua tak lepas dengan kerjasama antara daerah dengan pusat. Tadi kami sudah mendengar semua keluhan daerah. Poinnya bahwa kita harus berjuang bersama untuk mendapatkan APBN ke Riau," ucap mantan Bupati Rokan Hulu tersebut.
Sebab menurutnya cukup banyak bantuan yang bersumber di APBN. Hanya saja sejauh ini Provinsi Riau termasuk yang paling kecil mengusulkan.
"Jadi perlu spirit yang kuat untuk mendapatkan dana APBN. Dan perlu jemput bola, sebab persaingannya cukup ketat, ada 34 provinsi dan ratusan kabupaten/kota,"
Untuk itu, mantan Bupati Rokan Hulu ini meminta kepala BPBD dan Dinsos se-Riau ketika ada usulan kegiatan hendaknya harus dilengkapi perencanaan yang matang, data akurat dan dampaknya harus pas.
"Karena tugas kami membantu dan membackup kalau ada kegiatan daerah yang perlu dukungan DPR RI. Tapi semua kegiatan yang perlu dibiayai APBN harus pas usulannya, dan tetap melalui tahapan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi," tukasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |