Presiden Joko Widodo saat melakukan acara seremonial replanting kelapa sawit di Riau beberapa waktu lalu
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Program replanting sawit di Provinsi Riau tahun 2019 tidak mencapai target. Dari target 26 ribu hektare, hanya 13 ribu hektare yang terealisasi.
"Peremajaan sawit (replanting) yang ditargetkan 26 ribu hektar pada tahun 2019, tapi sekarang progresnya baru 13 ribu hektare," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat ekspos akhir tahun 2019.
Gubri mengakui, terkait rendahnya program pemerintah pusat di Riau itu sudah dipertanyakan oleh Menteri ATR/BPN RI, Sofyan Djalil saat berkunjung ke Riau menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kampar.
"Kemarin persoalan sawit untuk di Riau pak Menteri ATR mempertanyakan kok bisa seperti itu? Saya sampaikan karena persoalannya karena masyarakat merasa sawit itu masih menghasilkan, walaupun tidak maksimal," katanya.
Kemudian persoalan kedua, sebut Gubri, masyarakat masih tersangkut utang sehingga sertifikat tanahnya masih disimpan di bank.
"Ketiga masyarakat khawatir jika sawit diremajakan apa yang akan membayar utang di bank. Jadi tiga persoalan ini yang selalu menghantui petani sawit kita, sehingga progres replanting tidak sesuai dengan yang diharapkan," terangnya.
Karenanya, lanjut Gubri, Pemprov Riau ke depan akan mencoba menyakinkan masyarakat agar mereka mau sawitnya direplanting.
"Persoalan lain juga masih banyak lahan sawit yang akan direplanting berada di kawasan hutan. Sementara replanting tidak boleh di kawasan hutan. Jadi ini problem program replanting di Riau," tutupnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |