PEKANBARU (CAKAPLAH) - Semakin maraknya gelandangan, pengemis dan pemulung (Gepeng), di Kota Pekanbaru dan daerah lainnya, membuat Pemerintah Provinsi Riau berencana menertibkan, dengan pendataan langsung turun ke lapangan melalui Dinas Sosial.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengatakan perlu dilakukan kegiatan pelayanan dan rehabitasi sosial terhadap gelandangan, pengemis dan pemulung di Riau yang mencapai angka 7 persen.

"Mereka ini harus menjadi perhatian kita, kalau perlu kita data langsung melalui by name by addresnya. Jadi para gelandanan, pengemis dan pemulung ini kita layani dan rehabilitasi," kata Sekda, usai menjadi pembicara peran Pemeintah dalam penanganan gelandang dan pemulung, Kamis (4/5/2017) di Hotel Grand Zuri, Pekanbaru.

Dijelaskan Sekda, setelah para gelandangan, pengemis dan pemulung tersebut ditertibkan dan direhabilitasi, selanjutnya menjadi tugas dari Dinas Sosial untuk membinanya dalam bentuk rastra dan bimbingan ketrampilan.

"Jadi mereka ini ada diberikan bimbingan, setelah itu diberikan bantuan modal usaha yang diberikan. Agar mereka itu bisa produktif dan mandiri, sebenarnya macam pengemis itu sebenarnya bukan pengemis, tapi mentalnya, mental pengemis. Ini yang harus dibangun dengan memberikan pencerahan," ungkap Sekda.

"Sekarang ini bagaimana mereka bisa hidup mandiri. Yang cacat saja bisa mandiri dan mereka tidak menjadi pengemis. Kita lihat di negara-negara luar, mereka itu ada yang menjual tisu, menjual air minum, menjual rokok dan lainnya yang bermanfaat bagi orang lain," tambah Sekda.

Lebih jauh dikatakan Sekda, perlu ada harmonisasi dengan Kabupaten Kota, agar penertiban para gelandangan, pengemis dan pemulung bisa ditertibkan. Jangan sampai mereka menjadi preman dan mengganggu ketertiban masyarakat, baik di jalanan dan perumahan.

"Tentu perlu ada harmonisasi, termasuk kerjasama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP menertibkan, supaya mereka bisa tertib di lokasi-lokasi keramaian, di jalan, lampu merah. Nah dari sinilah fungsi penanggulangannya," kata Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Syarifuddin, mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan termasuk meminta data pengemis, pemulung dan gelandangan. Namun sayangnya dari Kabupaten Kota, data yang diserahkan tidak sesuai dan hanya karangan saja.

"Permasalahannya ada di daerah. Ketika kita tanya data, daerah hanya seperti memberikan data yang dikarang-karang saja. Kalau data gepeng konkret, kita bisa bersinergi. Dalam pendataan perlu diassessment, apakah benar-benar gelandangan dan pengemis yang memang dihimpit kemiskinan atau hanya modus saja," urainya.

Dijelaskan Syarifuddin, untuk itulah perlu adanya sinergi antar kabupaten/kota se-Riau, untuk mengatasi persoalan pendataan gepeng di wilayahnya masing-masing dengan segera. Selanjutnya dilakukan rehabilitasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekda.