Pekanbaru (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi Riau sepertinya mulai kehabisan kesabaran terkait tidak kunjung adanya kesepakatan dengan Lippo Karawaci terkait kenaikan bagi hasil Hotel Aryaduta Pekanbaru. Bahkan Pemprov Riau mengancam akan memutuskan kontrak jika tidak menemui kesepakatan hingga malam ini.
Hal tersebut disampaikan Plt Asisten II Pemprov Riau Ely Wardani usai hearing dengan Komisi III DPRD Riau, Senin (3/2/2020).
"Sampai hari ini adendum kontrak belum juga terselesaikan karena dari pihak mereka belum menyebutkan kenaikan. Mmereka (Lippo Karawaci) ada bilang akan menaikkan bagi hasil tapi sampai hari ini belum juga kepastiannya berapa," cakapnya.
Dikatakan Ely Wardani, malam ini merupakan batas waktu yang diberitakan Pemprov Riau. "Jika sampai malam ini tak ada juga kepastian, kita siapkan draft pemutusan kontrak dan kita minta mereka paham untuk itu, hari ini limitnya," jelasnya.
Disinggung mengenai permintaan Komisi III DPRD Riau yang meminta menutup operasional Hotel Aryaduta sementara, Ely mengatakan memang pihaknya tidak setuju.
"Tutup sementara itu kalau mereka buat kesalahan dan perbuatan hukum. Jadi putusan kita akan putus kontrak kalau tak ada kejelasan. Proses pemutusan kontrak hanya butuh waktu sedikit untuk menyiapkan draft. Akan ditandatangani Sekda dan pihak mereka. Keputusan kita jelas, ketika tidak ketemu angkanya hari ini kita putus kontrak," tegasnya.
Sebelumnya DPRD Riau memanggil Pemprov Riau untuk kembali membahas pembagian hasil Hotel Aryaduta Pekanbaru. Ketua komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan bahwa ini merupakan kesekian kalinya pembahasan hotel di jalan Diponegoro itu dilakukan. Ia menilai tidak ada keseriusan dari Lippo Karawaci terhadap permasalahan tersebut.
"Kami dulu sepakat menutup sementara operasional Aryaduta. Tapi dari pihak Pemda (Pemprov Riau) belum sepakat, katanya menunggu hari ini dari Lippo Karawaci," kata Husaimi.
"Beda pendapat kami dengan Pemda. Menurut kami tutup dulu biar mereka turun gunung agar serius Lippo Karawaci. Tapi menurut Pemda langsung putus kontrak saja. Tapi tak masalah menurut kami, karena BUMD kita siap kok untuk ambil alih. Asal Pemda berani," tegas Husaimi lagi.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |