PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Fraksi PKB DPRD Riau Ade Agus Hartanto menilai, setahun menjadi gubernur dan wakil gubernur Riau, kepemimpinan Syamsuar-Edy masih sesuai rel.

Ketua Komisi I DPRD Riau itu melihat, Syamsuar-Edy yang dilantik pada 20 Februari 2019 lalu itu berupaya meletakkan pondasi dasar pembangunan Riau.

Di sisi lain, ia melihat Syamsuar-Edy kurang cepat mempersiapkan perangkat untuk menjalankan pembangunan. 

"Yang kami soroti adalah soal pengangkatan eselon IV, III, dan II, yang terkesan memang agak lambat. Memang secara aturan Pemprov harus berkoordinasi dengan KASN. kita sudah berkali-kali mengingatkan, agar kekosongan-kekosongan ini jangan sampai mengganggu Pemprov," kata Ade Agus saat berbincang dengan CAKAPLAH.com.

Sekretaris DPW PKB Riau ini menambahkan, pengisian kekosongan jabatan ini penting. Karena dari program dan kinerja pejabat tersebut baru bisa dilihat akan dibawa kemana provinsi Riau dan apa target capaiannya.

"Terkait janji politik, ini kan nanti akan berpengaruh pada eksekusinya. Yang mengeksekusi ini kan perpanjangan tangan gubernur, yakni kepada dinas atau kepala OPD. Nah dengan lambatnya assessment eselon II dan III ini, yang kita khawatirkan capaian target gubernur juga akan terlambat," cakapnya lagi.

Harusnya, lanjut anggota DPRD Riau dua periode ini, setelah satu tahun kepemimpinan Syamsuar-Edy, pengisian jabatan eselon di lingkungan Pemprov bisa disegerakan.

"Sehingga tak ada lagi hambatan di pemerintah provinsi Riau. Kami juga tidak mau lagi serapan APBD rendah. Nanti banyak laporan APBD dari kepala dinas itu rendah karena alasan terlambat ini, terlambat itu," tukasnya.