PEKANBARU (CAKAPLAH) - Hari ini, Kamis (20/02/2020), genap setahun Syamsuar-Edy Natar menjadi gubernur dan wakil gubernur Riau. Banyak pandangan dari berbagai pihak terhadap kepemimpinan mereka.

Seperti apa tanggapan pemuka masyarakat Riau tentang kepemimpinan Syamsuar dan Edy Natar? Berikut percakapan redaksi CAKAPLAH.com bersama Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Dr drh Chaidir MM.

Setahun kepemimpinan Syam-Edy, bagaimana FKPMR melihat pemerintahan di Riau?

Ini pandangan pribadi saya, kalau yang diminta pandangan FKPMR tentu harus dibicarakan dalam rapat FKPMR. Kendati ini pandangan pribadi, tentulah tak terlepas sama sekali dari posisi saya sebagai Ketum FKPMR. Artinya tak boleh bertentangan dengan tujuan didirikannya FKPMR sebagaimana tertuang dalam AD/ART.

Secara umum ada garis sejajar antara tujuan FKPMR dengan tujuan Pemerintah Prov Riau yang dipimpin oleh Gubri dan Wagubri. Tujuan itu adalah bersama ingin mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkeadilan. Wajib bagi FKPMR mendukung upaya-upaya baik dan terhormat yang dilakukan oleh Gubri dan Wagubri. Dan wajib pula bagi FKPMR mengingatkan bila kebijakan-kebijakan yang diambil keluar dari rel.

Secara khusus, sesuai dengan misi keberadaan FKPMR, maka FKPMR wajib pula menjulang marwah Melayu agar Melayu tak terpinggirkan. Dalam perspektif itu, kepemimpinan Syam-Edy kami nilai masih berjalan pada rel-nya. Kepemimpinan mereka berjalan dengan wajar. Tidak mudah menggerakkan roda organisasi birokrasi sekaligus sebagai pemimpin masyarakat. Tapi setidaknya pengendalian ke dalam berjalan dengan wajar dan komunikasi ke masyarakat di luar pun berjalan normal.

Setahun ini, apakah Syam-Edy sudah menunaikan janji politik kampanyenya dulu? Bagaimana FKPMR melihat pembangunan dan realisasi janji kampanye itu?

Janji politik Syam-Edy dalam kampanye sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan visi: "Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (RIAU BERSATU). RPJMD itu sudah disetujui oleh DPRD dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Batas pengajuan dan pengesahannya pun masih berada dalam rentang waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

RPJMD itu baru disahkan pada bulan Agustus 2019. Kita belum bisa menilai secara objektif. Sebab kegiatan pembangunan pada tahun 2019 merupakan kegiatan yang dibahas oleh Gubernur Riau sebelumnya dan DPRD Riau perode 2014-2019. Syamsuar-Edy baru utuh melaksanakan kegiatannya di tahun anggaran 2020 yang baru berjalan dua bulan. Apa yang mau kita nilai?

Tapi sekurang-kurangnya komitmen keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat sudah mulai terlihat. Misalnya, dalam penegakan hukum, penegakan disiplin birokrasi dan komitmen terhadap pendidikan gratis.

Apa hal krusial yang sudah dilakukan Syam-Edy untuk Riau?

Pasca MUBES II FKPMR 19 Agustus 2019, Riau sedang mengalami musibah kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan masyarakat Rau terpapar asap selama beberapa bulan. FKPMR bergerak cepat melakukan rapat-rapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang disumbangkan sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk meringankan penderitaan masyarakat yang terpapar asap.

Pokok pikiran FKPMR tersebut disampaikan kepada Gubernur, Forkompimda, DPRD dan instansi pusat (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana). FKPMR mendukung langkah-langkah yang diambil, antara lain menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan baik peorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi.

FKPMR juga minta agar Gubernur segera menetapkan status Riau sebagai daerah bencana. Atas desakan berbagai pihak Gubernur menetapkan status Riau sebagai daerah darurat bencana asap dan telah pula menerbitkan SK pembentukan Satgas penertiban perkebunan ilegal di Riau.

Pada bulan Februari 2020 ini, gubernur telah mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau panjang yang akan menimpa Riau, dengan menetapkan Riau dalam status siaga kebakaran hutan dan lahan. Penetapan status siaga ini diiringi dukungan Panglima TNI dan KAPOLRI yang berkunjung langsung ke Riau.

Kira-kira, apa hal penting yang ditunggu rakyat tapi masih terabaikan Syam-Edy?

Masyarakat menunggu kebijakan Gubernur dalam alih kelola WK Migas Rokan (Block Rokan). Seperti kita ketahui pada bulan Agustus 2021 pengelolaan Block Rokan akan beralih dari PT Chevron ke Pertamina. Masyarakat Riau berharap alih kelola ini memberi kesempatan besar bagi masyarakat Riau untuk ikut serta dalam pengelolaan tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau.

FKPMR telah merumuskan pokok pikiran dalam alih kelola tersebut. Pokok pikiran ini telah diserahkan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Riau.

Masyarakat Riau juga masih resah terhadap masih maraknya perdagangan narkoba, praktik maksiat dan penyakit masyarakat lainnya. Hari demi hari belum ada tanda-tanda berkurang. Masyarakat berharap banyak duet Syam-Edy bisa mencarikan solusi bersama Forkompimda untuk mengatasi masalah ini. Sehingga upaya Syam-Edy untuk menjadikan Riau sebagai tujuan wisata halal dapat terwujud.

FKPMR bersama MUI Riau dan Forum Anti Maksiat, serta Forum Pembela Ulama telah merumuskan beberapa kesepakatan berkenaan dengan narkoba dan penyakit masyarakat ini.

Apa yang perlu diperhatikan Syam-Edy dalam memimpin Riau ke depan?

FKPMR berharap Syam-Edy bisa menegakkan tatakelola pemerintahan yang baik. Karena bila ini berhasil ditegakkan, maka praktik-praktik penyalahgunaan wewenang seperti yang masih sering terjadi di Riau dapat dihilangkan. Kita malu juga, Riau seakan akrab dengan praktik penyalahgunaan wewenang ini, sehingga menyeret kepala daerah berurusan dengan masalah hukum.

FKPMR juga berharap Syam-Edy bisa membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai komponen masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama memikirkan masalah yang dihadapi daerah. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing, ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun.