BANGKINANG (CAKAPLAH) - Meskipun pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Indonesia (KNPI) Kabupaten Kampar periode 2015-2018 dibawah pimpinan Rahmat Jevary Juniardo, telah mengklaim masa kepengurusannya diperpanjang dan baru saja bersuara lantang agar musyawarah daerah (Musda) KNPI Kabupaten Kampar XII digelar setelah pelaksanaan Musda ditingkat provinsi tanggal 29 Februari hingga 1 Maret nanti dan hanya ada satu Musda di Kampar, namun carataker DPD KNPI Kabupaten Kampar dengan pimpinan Haris Pertama di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) telah mantap akan tetap menggelar Musda KNPI Kabupaten Kampar XII pada 25-26 Februari nanti.

Carateker DPD KNPI Kampar Asrizal kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (19/2/2020) mengungkapkan, pelaksanaan Musda KNPI Kampar pada 25-26 Februari nanti sudah clear dan final.

Musda menurut rencana digelar di Balai Bupati Kampar di Jalan Prof. M Yamin,SH, Bangkinang dan akan dihadiri Ketua DPP Haris Pertama dan Ketua DPD KNPI Provinsi Riau. "Dan bupati sudah merespon, sudah memberikan fasilitas," cakap Asrizal.

Dari internal KNPI Kampar, Asrizal mengakui pihaknya telah mengumpulkan pengurus kecamatan (PK) se-Kabupaten Kampar. Bahkan pengurus PK telah membuat pakta integritas mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Musda KNPI Kampar dibawah carateker pada 25-26 Februari nanti.

"Dari dua puluh satu PK, yang hadir delapan belas PK. Pada prinsipnya seluruh PK sudah oke mendukung musda yang digelar di dua belas kabupaten kota dibawah carateker," tegas Asrizal.

Selain dengan PK, konsolidasi carateker Kampar juga telah dilakukan dengan pengurus OKP, baik OKP kemasyarakatan, OKP keagamaan maupun OKP profesi. "Alhamdulillah mereka merespon," ulasnya.

Ia menegaskan, kalau ada gerakan kelompok lain yang berjalan di luar aturan dan petunjuk teknis yang telah dibuat, maka itu diluar tanggungjawab pihaknya.

Sejak Rabu (19/2/2020) undangan sudah mulai disebar. Jumlah peserta Musda diperkirakan sekitar 180-an orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 orang merupakan pengurus OKP dan PK. "Kalau seandainya setiap organisasi mengutus dua orang," katanya.

Terkait adanya hasil kesepakatan dalam rapat pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) tingkat Provinsi Riau dan DPD KNPI kabupaten/kota se-Provinsi Riau di Balai Adat Melalui Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru 31 Januari 2020 lalu yang salah satu poinnya mengatakan bahwa musda KNPI di kabupaten/kota digelar setelah pelaksanaan musda ditingkat provinsi Asrizal mengakui bahwa pertemuan itu memang ada. Hanya saja dalam pertemuan itu tidak ada kesepakatan diantara peserta musyawarah."Dalam pertemuan itu tidak pernah mengadakan kesepakatan," tegasnya.

Pada prinsipnya kepemudaan yang hadir baik KNPI kubu Haris Pertama maupun rivalnya Nur Fajriansyah sepakat melaksanakan musda bersama tapi dengan catatan baik Haris maupun Nur Fajriansyah telah mengeluarkan sk untuk Riau.
"Untuk hal pelaksanaan musda bersama sampai hari ini Haris tidak menyetujui dan mengeluarkan SK begitu juga Nur Fajriansyah. Kalau ada pelaksanaan Musda Riau tanggal 29 berarti itu diluar kesepakatan yang dibuat," terang Asrizal.

Pihak Haris telah mengagendakan pelaksanaan Musda di 12 kabupaten dan kota. "Ini adalah progres awal, Bengkalis, Kampar dan Meranti," katanya.

Sementara untuk jadwal pelaksanaan musda di tingkat provinsi direncanakan pada bulan Maret nanti.

Dengan tegas Asrizal juga mengatakan bahwa pihak Haris atau caretaker provinsi yang ditunjuk Haris tidak pernah menandatangani berita acara kesepakatan dalam rapat pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) tingkat Provinsi Riau dan DPD KNPI kabupaten/kota se-Provinsi Riau di Balai Adat Melalui Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru 31 Januari 2020 lalu.

"Itu kenapa. Itu nama yang dicantumkan untuk mengkomunikasikan bahwa carateker yang hadir adalah orang yang menjadi komunikator ke Haris," tutur Asrizal.

"Berita acara itu tidak ditandatangani kubu Haris maupun Nur Fajriansyah dan itu hanya absen saja yang ditempel di belakang. Kalau Yang namanya kesepakatan itu kan ditandatangani," beber Asrizal.