PEKANBARU (CAKAPLAH) - Hari ini tepat satu tahun Syamsuar-Edy Natar Nasution menjadi gubernur dan wakil gubernur Riau. Sejak dilantik 20 Februari 2019 lalu di Jakarta, langkah membangun Riau pun dimulai.

Lalu bagaimana kinerja setahun Syamsuar-Edy memimpin Riau?

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau menilai selama satu tahun terakhir, perekonomian Riau memang mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2019, ekonomi Riau tumbuh 2,84 persen. Ini pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2013.

Bila dihitung tanpa migas, maka pada tahun 2019 ekonomi Riau tumbuh 4,87 persen. Lebih tinggi dari capaian tahun 2018 yang hanya 4,00 persen. Capaian tahun 2019 ini juga tertinggi sejak 2015. Artinya harapan ekonomi Riau bertumpu pada kegiatan nonmigas.

"Potensi Riau dengan perkebunan sawit yang terluas se-Indonesia, hutan tanaman industri yang juga luas, industri pengolahan CPO dan produk turunannya termasuk kimia berbahan dasar sawit, serta industri kertas terbesar yang ada di Riau, juga kegiatan ekonomi penting lainnya diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Sehingga dapat mengimbangi penurunan yang terjadi karena efek minyak bumi," ujar Urip Widiyantoro selaku Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Riau, Kamis (20/2/2020).

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan yang cukup masif baik jalan nasional maupun provinsi, juga memiliki andil dalam mengangkat ekonomi Riau.

"Tentu di masa mendatang semoga ada multiplier effect untuk penguatan ekonomi di sektor lainnya, selain juga memperlancar distribusi barang, baik ke dalam Riau maupun ke luar Riau," Cakapnya.

Disampaikan oleh Mantan Kasi Neraca Pertanian BPS Pusat ini, BPS sebagai lembaga pemerintah non kementerian bertugas memotret kondisi sosial ekonomi yang terjadi, termasuk di Provinsi Riau.

Berbagai indikator strategis yang dihasilkan BPS dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah Provinsi Riau. Tentu saja banyak lembaga/institusi di luar BPS yang juga melakulan evaluasi terhadap kinerja Pemprov Riau ini.

"Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2019 Riau mengalami peningkatan dari 72,44 menjadi 73,00. Ada kebijakan pemerintah di bidang pendidikan (seperti membangun ruang kelas baru), kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat yang turut berkontribusi dalam peningkatan IPM ini," ungkapnya.

Dari sisi pengendalian inflasi, pada tahun 2019 laju inflasi di Riau hanya 2,36 persen, lebih lambat dari inflasi di tahun 2018. Inflasi yang terkendali dan relatif rendah ini juga ikut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pada September 2019, tingkat kemiskinan 6,90 persen, turun dibandingkan keadaan September 2018. Penurunan tingkat kemiskinan ini jg disumbang oleh adanya penurunan tingkat pengangguran.

Pada Agustus 2019 tingkat pengangguran di Riau sebesar 5,97 persen. Turun sebesar 0,33 persen dibandingkan Agustus 2018. Gini rasio pada September 2019 sebesar 0,331 turun dari keadaan pada Agustus 2018 yang besarnya 0,347. Artinya ketimpangan pendapatan mengalami penurunan, walau belum begitu signifikan.

"Berbagai capaian di atas tentu merupakan hasil kolaborasi dari Pemprov Riau dan seluruh pemangku kepentingan terkait di Riau ini," ungkapnya.

Hal-hal yang sudah baik tentu harus dipertahankan dan terus dicari berbagai upaya agar lebih baik lagi. "IPM misalnya, bisa ditingkatkan dengan menjaga agar tidak ada yang putus sekolah bagi anak-anak usia sekolah," katanya.

Disinggung mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Riau selama setahun terakhir, Urip menyampaikan nanyak kebijakan yang sudah diambil oleh Pemrov Riau dan tentu ada pengaruh positif terhadap sosial ekonomi di Riau.

"Pengendalian inflasi, penanganan karhutlah, dan kebijakan lainnya, bekerja sama dengan berbagai komponen yang ada di Riau tentu secara makro berpengaruh terhadap perekonomian," ungkapnya.

Memang ada juga faktor lain yang turut berpengaruh terhadap Riau, selain dampak bencana asap, tingginya harga tiket menyebabkan penurunan jumlah penumpang pesawat udara. Akibatnya berpengaruh pada wisata, termasuk perhotelan dan kegiatan bisnis lainnya.

"Kami berharap berbagai indikator strategis yang BPS hasilkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi berbagai kebijakan yang sudah diambil, seraya mempersiapkan kebijakan ke depan yang berdampak positif serta signifikan terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Riau," jelasnya lagi.

Banyaknya industri pengolahan yang ada di Riau seyogyanya mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada tiap tahunnya. Regulasinya seperti apa tentu Pemprov Riau yang lebih mengetahui.

"Selain itu, hilirisasi industri pengolahan semestinya menjadi prioritas. Agar produk yang keluar dari Riau memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan tentu diharapkan dapat lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat di Riau," sebutnya.

Kegiatan wisata di Riau ini masih banyak yang sifatnya event. Sehingga efek ekonominya tidak berlangsung lama dan signifikan. Harapannya ke depan Riau harus fokus pada membangun destinasi wisata. Sehingga banyaknya kunjungan ke destinasi wisata yang masif (tidak hanya saat event tertentu), akan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar maupun usaha-usaha penunjang pariwisata.

"Intinya dengan memberi perhatian yang lebih besar lagi kepada kegiatan nonmigas, maka semoga ke depan ekonomi dapat terus bertumbuh," pungkasnya.