Selasa, 03 Agustus 2021

Breaking News

  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!   ●   
  • Israel Tawarkan Vaksin yang Nyaris Kedaluwarsa ke Negara Lain   ●   
  • Singkirkan Spanyol Lewat Adu Penalti, Italia Lolos ke Final   ●   
  • Sindikat Vaksin Covid Palsu Ditangkap setelah Suntikkan Air Garam ke 2.000 Warga
Yamaha 1 Agustus 2021

Pengamat Pertanyakan Gelar Negara Maju dari AS Untuk RI
Jum'at, 28 Februari 2020 07:18 WIB
Pengamat Pertanyakan Gelar Negara Maju dari AS Untuk RI
Pengamat ekonomi menyebut Indonesia belum memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam kelompok negara maju. (CNNIndonesia/Safir Makki).

(CAKAPLAH) - Pengamat Indef mempertanyakan gelar negara maju yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) kepada RI beberapa waktu lalu. Mereka menilai Indonesia belum memenuhi parameter penentu negara maju.

Ekonom Indef Aviliani menyayangkan sikap Presiden AS Donald Trump yang emoh menanggapi parameter pembangunan sosial yang disyaratkan untuk memasukkan sebuah negara ke dalam negara maju, seperti tingkat kemiskinan, angka kematian bayi, tingkat melek huruf orang dewasa, dan tingkat harapan hidup.

Menurutnya, dari berbagai parameter tersebut, Indonesia belum dapat disebut negara maju. "Pertanian kita masih tradisional tapi di negara maju sudah pakai teknologi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pendidikan di Indonesia juga masih rendah, paling banyak masih SMP," katanya pada Kamis (27/2).

Trump kata Aviliani hanya menggunakan ekspor Indonesia yang melebihi 0,5 persen di dunia dan keanggotaannya di dalam G-20 sebagai parameter. Padahal katanya, ekspor Indonesia yang mencapai 0,9 persen di 2018 tak bisa serta membuat Indonesia menjadi negara maju.

Apalagi katanya, jika dilihat dari Pendapatan Bruto Nasional (GNI) per kapita di tahun yang sama, Indonesia berada di kisaran US$3.840 per kapita, jauh dari negara maju yang US$12.055 per kapita.

Lebih lanjut, menurut Indef, pemberian status negara maju kepada Indonesia tersebut dapat berakibat fatal. Konsekuensi dari status tersebut, tarif bea masuk impor atas produk Indonesia ke AS karena perubahan status tersebut berpotensi menekan ekspor sebesar 2,5 persen.

Potensi penurunan, dihitung berdasarkan hasil simulasi Global Trade Analysis Project (GTAP) dengan asumsi kenaikan 5 persen dari posisi tarif saat ini. Penurunan ekspor terbesar diproyeksikan akan menekan beberapa ekspor produk Indonesia. Untuk kelompok produk tekstil ekspor bisa minus 1,56 persen, alas kaki minus 2,2 persen, komoditas karet minus 1,1 persen, komoditas kepala sawit (CPO) minus 1,4 persen, produk mineral dan pertambangan minus 0,3 persen, dan komponen mesin listrik minus 1,2 persen.

"Nanti kalau masuk WTO, kita (Indonesia) diam saja dan tidak memberikan bukti bahwa kita belum bisa dianggap negara maju dan cuma pertumbuhan ekonomi 5 persen, konsekuensi sebagai negara maju maka akan berdampak terhadap Indonesia," katanya.

Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan jika tak mau kehilangan kemudahan seperti fasilitas pinjaman luar negeri atau soft loan dan technical assistance atau bantuan dari negara maju maka pemerintah harus melakukan protes kepada AS.

Dia menilai, pemerintah harus tegas menyampaikan keberatan akan status negara maju tersebut. Protes dalam persidangan WTO bersama negara-negara yang juga dicoret dari daftar negara berkembang dinilainya akan lebih efektif.

"Kalau kita berhadapan dengan negara maju itu perlu amunisi yang banyak dan kuat. Apa saja? Tentu adalah argumentasi yang berlandaskan kajian atau data dan fakta di lapangan yang menunjukkan kita masih negara berkembang," katanya.

Sebelumnya, AS secara sepihak mengumumkan pencoretan 26 negara dari daftar negara berkembang, salah satunya Indonesia. Pencoretan ini dikhawatirkan akan menghapus fasilitas perdagangan ekspor dan impor yang diterima oleh negara-negara berkembang.

Salah satunya, fasilitas pengurangan insentif tarif preferensial umum (GSP). GSP adalah fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara berkembang yang diberikan oleh negara maju demi membantu negara berkembang.

Editor : Ali
Sumber : Cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Ekonomi, Pemerintahan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Senin, 02 Agustus 2021
MPR: Jika Pemerintah Dapat Bantu Kebutuhan Dasar Masyarakat Silahkan PPKM Level 4 Diperpanjang
Sabtu, 31 Juli 2021
MPR Desak Mensos Tindak Lanjuti Temuan Data Ganda Penerima Bansos
Kamis, 22 Juli 2021
MPR Desak Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes Dilakukan Secepatnya
Rabu, 14 Juli 2021
Darurat Covid-19, Pemerintah Telah Tetapkan PPKM Darurat MPR Minta Semua Harus Berdoa

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 02 Agustus 2021
Dapat Nilai Tinggi, Bupati Targetkan Siak Raih Penghargaan KLA Kategori Utama
Senin, 02 Agustus 2021
Polsek Ukui Rutin Himbau Warga Selalu Disiplin Terapkan Prokes
Senin, 02 Agustus 2021
Polsek Kuala Kampar Kawal Vaksinasi Dosis II di Puskesmas
Senin, 02 Agustus 2021
Tekan Penyebaran Covid-19, Polsek Teluk Meranti Ajak Warga Disiplin Terapkan Prokes

Serantau lainnya ...
Rabu, 21 Juli 2021
Anak Didik AMS Juarai Pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2021
Selasa, 13 Juli 2021
Famys Hijab, Pilihan Tepat untuk Tampil Cantik Saat Idul Adha
Jumat, 09 Juli 2021
Berkembang Pesat, Irvan Asmara Sukses Dirikan AMS Modelling School
Kamis, 08 Juli 2021
DRV Beauty Store Jadi Ikon Kosmetik di Sungai Penuh, Produknya Lengkap dan Original

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas

Advertorial lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?
Jumat, 02 Juli 2021
Heboh Bill Gates dan Istrinya Sebenarnya sudah Meninggal Tahun 2013 Lalu
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 02 Agustus 2021
PCR Gandeng APSB Malaysia Kembangkan Aplikasi Pembelajaran Gramatikal Bahasa Arab
Selasa, 27 Juli 2021
Tingkatkan Inovasi Teknologi Terapan Bidang MKG, PCR dan BMKG Jalin Kerja Sama
Selasa, 27 Juli 2021
Tim Kukerta Balek Kampung Unri Sialang Sakti Berikan Spanduk dan Logo
Selasa, 27 Juli 2021
Kukerta Unri Desa Ujung Batu Timur Serahkan 1.000 Batang Bibit Tanaman Buah kepada Masyarakat

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

PCR 15 Juli 2021
Terpopuler
Permata
Foto
Unilak 1 Juni 2021
Pelantikan Bupati Siak - Pemkab Siak
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah
Kamis, 01 Juli 2021
Peramal Mbak You Meninggal Dunia
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit

Selebriti lainnya ...
Bhayangkara 2021 CAKAPLAH
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
UIR 2021
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban
Jumat, 02 Juli 2021
Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Seperti Apa yang Bisa Disebut Syahid?
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Idul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www