Pekanbaru (CAKAPLAH) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi satu-satunya partai yang hadir dalam diskusi "Mendorong Pilkada Berintegritas" yang ditaja oleh Lembaga Penelitian Sosio Politik Kontemporen (LPSPK) dan Fitra Riau di Aula Lembaga Adat Riau, Selasa (3/3/2020).
Dalam diskusi tersebut PKB memberikan tanggapan, bahwa partai tersebut mengklaim dalam mekanisme penjaringan calon kepala daerah cukup ketat namun terbuka, karena melibatkan unsur-unsur profesional baik dari akademisi maupun praktisi.
Hal itu disampaikan utusan PKB Riau, Yusafat Rendra. Ia menjelaskan bahwa PKB sudah melakukan penjaring dan saat ini tahapan sudah berada di DPP PKB.
"Kita sudah melakukan penjaringan dimulai dari proses pendaftaran di tingkat kab/kota, diekspose melalui media mengundang siapa saja yang ingin mencalonkan diri menjadi Cakada. Lalu di tingkat DPW PKB kita lakukan uji kelayakan, melibatkan unsur akademisi dan praktasi, guna mengukur kapasitas, visi dan komitmen calon," terang Wakil Sekretaris Wilayah PKB Riau ini.
Senada juga disampaikan oleh Tata Maulana. Bahwa dalam mengahadapi pilkada di Riau tidak semuanya dilakukan penjaringan untuk mencari calon dari unsur luar non kader.
"Prioritas kita menyiapkan kader untuk dihadirkan kepada masyarakat menghadapi pilkada Riau, prioritas PKB mengutamakan kader, sebab kader sudah ditempa pendidikan kader sejak dari tingkat pertama hingga mengikuti pendidikan Training Politik (Trapolnas) yang menjadi sekolah calon-calon Pemimpin di PKB, lalu diuji secara langsung oleh masyarakat melalui kesempatan turun bersosialisasi, kemudian PKB melihat tingkat penerimaan masyarakat melalui survey untuk mengukur semua indikator kelayakan, jika bagus akan diorbitkan," terang Sekretaris Desk Pilkada PKB Riau tahun 2020 ini.
Lebih lanjut dijelaskan Tata saat ini kader yang disiapkan untuk maju karena tingkat penerimaan masyarakat cukup tinggi, ada di Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti berdasarkan survey. "Di luar dari tiga daerah ini kita lakukan penjaringan, uji kepatutan mulai dari tingkat DPC hingga DPW, melibatkan unsur profesional," jelas Tata.
"Ini upaya kita melibatkan masyarakat agar proses menghadirkan pemimpin untuk pilkada mendatang ini benar-benar baik, lahir calon bersih, berintegritas, visioner dan memiliki komitmen kuat terhadap masyarakat," kata Tata.
Ia mengungkapkan di tengah mencuatnya isu oligarki partai politik di kalangan masyarakat sipil jelang pilkada serentak tahun 2020 mendatang, menjadi momok bagi partai jika tidak menunjukan eksistensi dan komitmennya di tengah-tengah masyarakat terkait bagaimana mekanisme partai politik menjaring calon agar transparan dan melibatkan publik terhadap prosesi menyiapkan calon-calon kepala daerah yang akan mewakili aspirasi masyarakat tersebut.
Terlebih di tengah banyaknya dorongan masyarakat sipil yang mengharapkan pelaksanaan pilkada yang berintegritas, substansif dan menghasilkan pemimpin yang bersih dan visioner, maka harus melibatkan masyarakat sipil proses pengujian itu.