PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pimpinan DPRD Riau beserta anggota DPRD Riau menerima kunjungan dari Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Kamis (5/3/2020). Agenda berlangsung di ruang medium DPRD Riau.

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, didampingi beberapa anggota DPRD lainnya, seperti Sunaryo, Abdul Kosim, Eddy M Yatim, Sukarmis, Almainis, Iwandi. OPD Pemprov Riau. Sementara dari Pemko Dumai hadir Walikota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah (AS) beserta rombongan OPD Pemko Dumai.

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyambut baik kunjungan dari Pemko Dumai tersebut, dan ada beberapa hal prinsip yang dibahas. Ditangani oleh APBD Provinsi Riau. Dalam hal ini, Pemprov Riau, dan DPRD Provinsi, ikut membantu membangun, menyelesaikan persoalan-persoalan di Kota Dumai.

"Ada beberapa persoalan-persoalan yang prinsip yang disampaikan Pak Wali. Yang pertama itu berbicara soal kebutuhan infrastruktur. Yaitu infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, seperti jalan berstatus provinsi, maupun jalan-jalan lingkungan yang memang dibutuhkan masyarakat. Termasuk juga kebutuhan air bersih. Tadi kita berbicara SPAM Regional II. Mudah-mudahan tahun ini dari jaringan utama ke busternya sudah selesai dibangun, tinggal nanti mengaliri airnya di 2020 ini melalui jaringan distribusi yang dibangun Pemko Dumai," kata Hardianto.

Selain itu, Hardianto mengatakan, ada persoalan lain, seperti pengembangan RSUD Dumai. "Ini kan karena memang di daerah pesisir itu ada beberapa kabupaten/kota. RSUD Dumai ini kan dijadikan RS rujukan regional. Tentunya itu seharusnya mengenai sarana dan prasarana, Alkes dan segala macamnya harus representatif. Juga kalau berbicara daerah pesisir ini kan masyarakat pesisir ingin mencapai RSUD Arifin Achmad, Petala Bumi, Pemprov Riau ini kan jaraknya jauh. Kalau dalam kondisi-kondisi darurat, tentu harus cepat dilayani di RSUD Dumai saja," cakap Hardianto lagi.

Targetnya, terkait RSUD Dumai tersebut, adanya proyeksi fasilitas penambahan-penambahan gedung, dan fasilitas-fasilitas sarana prasarana untuk RSUD tersebut.

"Ini nanti kita cari polanya, untuk peningkatan-peningkatan baik itu yang bersifat sarana, alkes, fasilitasnya. Mungkin itu nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut antara dinas terkait di Pemko Dumai dengan Diskes Provinsi Riau, nanti juga dikawal oleh kawan-kawan di Komisi V DPRD Provinsi Riau," jelasnya.

Persoalan lain kata Hardianto adalah, Roro Dumai-Malaka juga sempat dibahas dalam pertemuan tersebut. Memang saat ini, kata Hardianto masih dalam proses-proses persiapan.

"Itu nanti andil paling besar ada di pemerintah pusat. Karena ini kan antara negara-negara, Malaysia dan Indonesia. Walaupun lokasinya di Dumai. Walaupun wacana awal itu dari Pemprov Riau, tapi itu kan ketentuan mengatakan karena berbicara negara-negara yang paling punya andil itu adalah pemerintah pusat. Tapi Pemprov Riau diminta untuk proaktif, dan diharapkan selesai pada akhir 2020 ini," kata politisi Gerindra tersebut.

Sementara itu, Walikota Dumai, Zulkifli AS mengaku senang pertemuan tersebut direspon dengan baik oleh DPRD dan OPD Pemprov Riau.

"Kami menyampaikan pembangunan di Dumai yang merupakan kota pelabuhan. Bicara Dumai bicara infrastruktur. Kami sampaikan masalah jalan, lingkungan, drainase dan lainnya. Banjir, dan air minum bersih," kata Zulkifli.

Zulkifli melanjutkan, dengan pertemuan koordinasi tersebut, pihaknya berharap antara Pemko Dumai dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau terjalin sinergi yang sama.

"Kami harap dengan hal ini, koordinasi ini, bisa bersinergi bersama antara Pemko Dumai dengan Pemerintah Provinsi Riau. Kita juga senang tadi banyak hadir anggota DPRD Riau Riau dapil Dumai, Bengkalis, Meranti yang merupakan wakil rakyat," tukasnya. (ADV)