PEKANBARU (CAKAPLAH) - Direktur Scale Up, Rawa El Amady, menyorot kebijakan dan keberpihakan pemerintah provinsi Riau terhadap masyarakat di tengah ekonomi yang terseok-seok. Ia miris melihat penganggaran yang digodok eksekutif dan legislatif.

Setelah menghibahkan bantuan uang puluhan miliar untuk pembangunan gedung instansi vertikal yang notabenenya menjadi tanggung jawab pusat, kini Pemprov Riau akan membelanjakan uang miliaran rupiah untuk membeli mobil dinas pimpinan dewan.

Tak hanya itu saja, belasan miliaran juga akan digelontorkan untuk membeli perlengkapan rumah dinas pimpinan dewan. Mulai dari tempat tidur yang empuk, kipas angin, pendingin ruangan, hingga gorden, karpet serta perlengkapan lainnya.

"Ini sangat miris, anggaran yang akan digunakan untuk pengadaan mobil dinas dan meubeler itu tidak sedikit, di tengah kemiskinan masih 7,08 persen dan jumlah anak yang putus sekolah mencapai 44,36 persen," ujarnya.

Rawa merincikan, menurut data yang diperolehnya, pagu anggaran untuk mobil dinas pimpinan dewan di APBD 2020 sebesar Rp 10,414 miliar. Selain itu ada lagi dana Rp 15,037 miliar untuk rumah jabatan dan gedung DPRD Riau.

Padahal, lanjutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi 2,74% (2019), jumlah angkatan kerja yang tamat dan tidak tamat sekolah dasar 35,18%, dan hanya 4,39 % penduduk di rawat di rumah sakit.

"Harusnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih substansial dalam membangun Riau. Kalau kita liat anggaran pembelian mobil dinas dan meubeler sebesar itu di tengah kondisi masyarakat seperti sekarang, bisa dibayangkan Riau yang memerlukan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditampilkan tersebut justru tidak menjadi perhatian anggota DPRD dan eksekutif," kata Rawa.

Sejak reformasi, sambung Rawa, DPRD menjadi lembaga superbody. Lembaga Pemberdayaan dan Aksi Demokrasi (LPAD) tahun 2002-2003 melakukan monitoring terhadap DPRD provinsi Riau. Ketika itu ia menjadi direktur LPAD.

"Hasil monitoring sangat jelas menggambarkan bahwa DPRD tidak menunjukan kinerja menyehatkan demokrasi dengan orientasi kepentingan sangat individu," cetusnya.