PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan kajian secara komprehensif terkait pelaksanaan pemilih kapala daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia. Dalam kajian ini pihak Mendagri juga telah mengadakan pertemuan dengan lembaga think tank di Kemendagri, Jakarta.

Plt Kepala BPP Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, pihaknya mengadakan pertemuan dengan lembaga think tank ini, membahas terkait Pilkada yang telah dijalankan sejak tahun 2010 yang lalu, apakah berjalan dengan lancar dan tidak tumpang tindih.

“Kementerian Dalam Negeri mengajak kepada lembaga think tank untuk melakukan evaluasi pilkada secara konperhensif dan obyektif, dengan metodologi yang valid, kuat dan akuntabel. Sehingga hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau lembaga yang terlibat dapat berperan diberbagai aspek namun tidak tumpang tindih,” ujar Fatoni saat dihubungi, Senin (9/3).

Kemendagri tidak ingin mencampuri muatan evaluasi Pilkada yang dilaksanakan lembaga think tank. Kemendagri memberikan dukungan dan fasilitas agar kajian dan evaluasi bisa maksimal. Dan dari hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga think tank tersebut, akan menjadi bahan bagi Kemendagri untuk pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

“Jadi lembaga ini bisa melihat secara objektif apakah ada kekurangan atau ada kelebihan dari segi aspek yang bisa dilakukan. Kami ingin lembaga ini independen, mandiri, silahkan dilakukan kajian dengan benar,” jelasnya.

“Intinya dari pelaksanaan Pilkada yang sudah dijalankan, dilihat dari sistemnya, permasalahnnya dari segala aspeknya. Pilkada serentak yang sudah dijalankan, termasuk biaya di daerah, konflik, korupsi, karir birokrasi, dan budaya masyarakat, banyak aspek yang akan dikaji. Jadi terkait dengan pelaksaaan Pilkada yang sudah berlangsung ini di kaji untuk dijadikan pelaksanaannya ke depan,” tambah Agus Fatoni.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai pelaksanaan Pilkasa asimetris sesuai dengan wacana Mendagri pada tahun 2019 yang lalu, Fatoni mengatakan, hal tersebut sesuai arahan Mendagri masih menunggu hail kajian. Dan hasil kajian itulah pihaknya menggandengn lembaga think thank ini untuk melakukan kajian secara komprehensif.

“Asimetris akan dilakuakn dari hasil kajian, perlu bahan masukan untuk merumuskan Pilkada kedepan itu seperti apa, sebagai bahan masukan. Kita mengambil keputusan berdasarkan data dan penelitian,” ungkapnya.

Pertemuan antara pihak Kemndagri dan lembaga think tank dihadiri oleh Plt Kepala BPP Kemendagri, Dr Drs Agus Fatoni MSi dan Staf Khusus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga. Hadir dari internal Kemendagri adalah Peneliti BPP, Sekretaris dan Kapela Pusat di BPP, Direktur FKDH dan DPRD Ditjen Otda, perwakilan dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta Tim Evaluasi Pilkada BPP.

Dari lembaga think tank dihadiri antara lain Dr Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), BE Satrio Peneliti Utama dan Nurul Fachiati dari Litbang Kompas, Khairunisa Agustyati Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fajar Nursahid Direktur Perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), dan Dr. Philips Vermonte Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS).