Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani mengakui bahwa saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru mengalami 'masalah'. Karena itu, dewan meminta Pemko Pekanbaru selektif dalam menggunakan anggaran.
"Kami sepakat berpendapat bahwa project besar yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat ditunda," cakap Hamdani.
Usulan tersebut, lanjutnya, didengar dan Pemko Pekanbaru menyatakan akan menunda beberapa project tahun 2020 ini.
"Fungsinya adalah uangnya bisa digunakan untuk membayarkan tunda bayar dan juga bisa untuk menyelesaikan project yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," jelasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan, anggaran Pemko Pekanbaru mengalami defisit karena pendapatan tidak mencapai target.
Perolehan APBD tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 800 miliar, namun yang didapatkan oleh Pemko Pekanbaru hanya sekitar Rp 600 miliar.
"Untuk proses pembangunan itu seharusnya dari PAD, kalau diharapkan dana pusat ini sudah tahun ketiga dana semester 4 belum cair. Jumlahnya sekitar lebih kurang Rp 150-200 miliar," jelasnya.
Hamdani meminta Pemko Pekanbaru, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), lebih kreatif dan bekerja keras untuk mencapai target PAD.
Penulis | : | Herianto Wibowo |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Kota Pekanbaru |