Taufik
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Selain menyoroti persoalan besaran anggaran untuk mobil dinas pimpinan DPRD Riau, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau juga menyoroti beberapa persoalan lain, salah satunya anggaran tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD Riau.
Peneliti Fitra Riau, Taufik mengatakan, pihaknya mencatat bahwa ada belanja anggaran yang tidak sesuai dengan realitas yaitu pada tunjangan perumahan yang diperuntukan bagi pimpinan DPRD.
"Kalau kita telusuri bahwa pimpinan DPRD Riau juga mendapatkan fasilitas rumah dinas yang terletak di jalan Sumatera 2 unit, jalan Gajah Mada 1 unit, dan jalan Sisingamangaraja 1 unit untuk rumah ketua DPRD Riau. Seharusnya balanja tunjangan perumahan untuk pimpinan tersebut tidak boleh dianggarkan lagi dan dianggarkan untuk tunjangan perumahan anggota dewan saja," kata Taufik, Rabu (11/3/2020).
Fitra, kata Taufik mengkalkulasikan penerimaan tunjangan perumahan, misalnya dari belanja APBD 2020 pada uraian nomeklatur anggaran belanja tunjangan pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp 17.940.000,000, jika dibagi 61 anggota secara rata masing-masing mereka mendapatkan tunjangan pertahun senilai Rp Rp276.000.000, dan jika dibagi 12 bulan masing masing anggota dewan mendapatkan tunjangan perumahan senilai Rp 23.000.000.
"Tapi berdasarkan aturan PP 18 tahun 2017 tentang hak dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD itu diperbolehkan tapi dengan syarat kemampuan dan ketersediaan fasilitas daerah. Poinnya adalah pada pasal 15 ayat (1) dan (2)," kata Taufik
Maka dari itu, kata Taufik, Fitra menegaskan menolak keras pembelian hal-hal yang terjadi di DPRD Riau, antara lain mobil dinas dan anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat, seperti kunker ke luar negeri dan pengadaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan lainnya, karena kondisi anggaran Riau hari ini.
"Dan juga bahwa berdampak juga dengan isu akan ada rasionalisasi anggaran mencapai 20 persen tersebut karena beberapa faktor fiskal daerah yang tidak menentu, akibat harga minyak dunia turun dan terhambatnya ekspor yang menurun karena persoalan virus corona. Sehingga mengharuskan Gubenur Riau Syamsuar untuk membatalkan pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD, kunker luar negeri serta pengadaan perlengkapan rumah tangga dan merealokasikan anggaran boros tersebut untuk kepentingan masyarkat miskin di Riau," tukasnya.
Penulis | : | Herianto Wibowo |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |