PEKANBARU (CAKAPLAH) - Persoalan obligasi Bank Riau Kepri pada tahun 2011 yang dianggap merugikan nasabah saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Rencana BRK yang juga akan menjual obligasi dalam jumlah besar tahun ini, pun menjadi banyak sorotan. Termasuk dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau.

Ketua Fitra Riau, Usman, menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum mendalami persoalan obligasi tersebut. Namun menurutnya kebijakan obligasi BRK tersebut sangat rawan terjadi tindak korupsi.

"Tahun 2016 lalu BRK juga mengeluarkan obligasi, ditambah di tahun 2017 BRK akan meningkatkan pelepasan obligasi sebesar Rp1,5 triliun," sebut Usman pada Kamis (11/5/2017).

Menurut Usman, sebelum BRK kembali  menerbitkan obligasi, harus ada pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan tersebut dilakukan menyeluruh hingga tahun 2016 lalu.

"Oleh sebab itu kita meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) untuk mengaudit secara menyeluruh kebijakan obligasi ini," sebut Usman.

Sebelumnya Bank Riau Kepri (BRK) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun. Hal ini mendapat kritik tajam dari Direktur Eksekutif Indonesia Monitoring Development (IMD), R Adnan.

Adnan menyatakan penerbitan obligasi tersebut sangat rawan penyimpangan dan akan menjadi persoalan baru nantinya. Pasalnya, penerbitan obligasi sebelumnya pernah menjadi kasus yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Riau, karena diduga terjadi penyimpangan hingga nilai kerugian ditaksir mencapai Rp24,5 miliar.

"Kami sudah pernah melaporkan kasus obligasi sebelumnya ke Kejaksaan dan sampai sekarang masih berjalan. Kok sekarang malah mau menerbitkan obligasi lagi yang nilainya lebih besar," cetus Adnan, baru-baru ini.

Dipaparkan Adnan, tahun 2011 lalu Bank Riau Kepri (BRK) pernah menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar yang berjangka waktu lima tahun yang bertujuan ekspansi kredit perseroan. Seiring berjalannya waktu, penerbitan obligasi itu diduga diselewengkan, hingga nilai kerugian ditaksir mencapai Rp24,5 miliar.

Indikasi penyimpangan disebabkan penerbitan obligasi dengan menetapkan suku bunga kredit dibawah suku bunga dana (cost of fund) merupakan tindakan pelanggaran atas SEBI no.6/15/DPN/tgl 31 Maret 2014 dan dicabut dengan SEBI no.13/8/DPNP/2011 tgl.28 Maret 2011 dan SEBI No.13/26/DPNP/tgl30 November 2011 perihal perubahan SEBI No.13/8/DPNP/tgl 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

"Disini terjadi persoalannya. Obligasi itu diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun dengan suku bunga 10,4 persen atau Rp52 miliar pertahun. Pada saat yang sama, bunga ini sudah jatuh tempo senilai Rp260 miliar, sedangkan (Bunga, red) yang sudah dibayar Rp156 miliar dengan 12 kali yang sudah dibayar,"pungkasnya.

Sebab itu, ia meminta pemerintah sebagai pemegang saham BRK untuk menganulir rencana ini, lantaran sangat berisiko tinggi, bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. "Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Pemerintah harus menghentikan ini, kalau tidak apa yang terjadi di Bank Century bisa menimpa BRK," tegasnya.

Sebelumnya, rencana penerbitan obligasi ini disampaikan langsung Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari. Disebutkannya, langkah ini dilakukan sebagai langkah menjadi perusahaan Go Public, bank di tahun 2017 akan menerbitkan obligasi sebagai pembiayaan jangka panjang.

"Obligasi yang akan kami tawarkan tahun ini senilai Rp 1,5 triliunan dengan periode 5 tahun," tuturnya seraya mengatakan dengan penerbitan ini akan menjaga kondisi keuangan perusahaan.