PASIR PENGARAIAN (CAKAPLAH) - Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Rokan Hulu Kelmi Amri. SH mengkritik Pemkab Rohul yang dinilainya lamban melakukan upaya pencegahan wabah virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu.

Kelmi menegaskan akan mendorong Fraksi Demokrat di DPRD Rohul untuk merekomendasikan beberapa langkah-langkah penanganan dan pencegahan Covid-19 yang jika tidak diindahkan akan ditindaklanjuti dengan penggalangan interplasi Kepada Bupati Rokan Hulu.

“Ini bukan politis, Fraksi Demokrat harus menyuarakan hal ini di kabupaten. maknanya apa? Kita tak boleh lengah dan abai, pemda harus lebih masif lagi mendidik masyarakat dalam pencegahan penyebaran dari pada Covid-19 di Rohul,” cakap Kelmi Amri, Senin (23/3/2020).

Kelmi menyatakan, beberapa hal yang akan didorong F-Partai Demokrat kepada Pemkab Rohul diantaranya terkait sosialisasi pencegahan yang dinilai belum dilakukan secara terstruktur dan masif hingga ke tingkat RT di desa-desa.

“Masyarakat Rohul mayoritas hidup di pedesaan di mana fasilitas kesehatan di sana terbatas, nah apa yang terjadi sekarang di desa. Masyarakat tidak merespon secara serius, dibuktikan masih adanya keramaian di sana, ada pesta pernikahan ini yang membuat kita resah,” keluh Kelmi.

Ironinsnya, saat ini belum terlihat upaya konkrit yang dilakukan Pemkab Rohul dalam memberikan pendidikan pada masyarakat, agar warga lebih antisipatif menghadapi wabah Covid-19 ini.

Pemkab Rohul juga diminta segera melakukan sosialisasi secara masif hingga ke rumah-rumah Warga dengan menyebar brosur tentang bahaya dan langkah pencegahan Covid-19 seperti dengan brosur pencegahan protokoler Covid-19 yang dilakukan secara terstruktur mulai dari bupati, kepala OPD, Camat, Kepala Desa, kepala dusun, Ketua RT, RW dan simpul-simpul organisasi kemasyarakatan.

“Masyarakat tidak boleh panik, pemerintah harus hadir memberikan sosialisasi dan pendidikan pola hidup bersih. Sekarang ini kita lihat banyak orang pesta, maknanya apa, instruksi kapolri saja diabaikan, lalu dimana letak dan peran Pemkab Rohul? Ingat Rokan Hulu ini terletak di antara dua provinsi, arus orang dan barang tidak bisa dikendalikan,“ tegas Kelmi yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Riau itu.

Selain itu, Kelmi juga mendorong F-Demokrat di DPRD Rohul untuk segera menggeser anggaran yang dianggap kurang bermanfaat dan segera mengalokasikan anggaran yang cukup kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka penanganan dan pencegahan meluasnya pandemik Virus Corona, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan
barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

“Saya juga akan dorong F-Demokrat untuk mendorong Pemkab Rohul agar menunda seluruh lelang kegiatan yang bersifat tidak mendesak dan wajib,” tegasnya lagi.

Terhadap utang kepada pihak ketiga, lanjut Kelmi, Fraksi Demokrat diminta untuk mendorong agar tunda bayar kepada pihak ketiga segera dibayarkan mengingat situasi ekonomi yang sulit akibat dari wabah penyakit ini yang menyerang manusia hampir di setiap belahan bumi.

Kelmi juga meminta F-Demokrat mendorong Pemkab segera menghentikan segala bentuk kegiatan bersifat seremonial yang berbau politik, agar febih Fokus terhadap antisipasi dan pencegahan virus Corona yang penyebarannya sangat masiv.

“Jangan lagi berpikir tentang kegiatan yang tidak tidak urgen, fokus anak negeri ini sekarang adalah Covid-19. Bagi kami F-Demokrat tidak ada tawar menawat bagi keselamatan Warga. Maka jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti Bupati Rokan Hulu melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka kita akan ajukan hak interpelasi kepada Bupati Rokan Hulu dan menggalang Fraksi lain,” tegasnya.

Kelmi juga mengapresiasi semangat kepolisian luar biasa yang dinilai lebih aktif dari Pemkab Rohul dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang antisipasi Penularan Wabah Covid-19.

“Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri jika tidak didukung perangkat daerah mulai dari bupati, kepala dinas, camat, kepala desa, RT dan RW, semua harus sinergi, hari ini kita melihat masih ada warnet yang buka, masih ada pasar tradisional masih beroperasi tanpa ada pengaturan jarak (Sosial Distansing)," pungkasnya.