Kamis, 29 Oktober 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 20 Oktober 2020
Polling
Siapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Pilihan Anda?


DLHK Disebut Melanggar Wewenang Eksekusi Perkebunan Sawit Gondai
Rabu, 01 April 2020 09:01 WIB
DLHK Disebut Melanggar Wewenang Eksekusi Perkebunan Sawit Gondai
Sidang gugatan Surat Perintah Tugas Nomor 096/PPLHK/082 DLHK Provinsi Riau dalam eksekusi itu di PTUN Pekanbaru, Selasa (31/3/2020) petang.

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dinilai tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi ribuan hektare perkebunan kelapa sawit di desa Gondai, kabupaten Pelalawan, provinsi Riau.

Hal itu disampaikan saksi ahli dari Universitas Tarumanegara, Dr Ahmad Redi, dalam sidang gugatan Surat Perintah Tugas Nomor 096/PPLHK/082 yang menjadi landasan DLHK Provinsi Riau dalam eksekusi itu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Selasa (31/3/2020) petang.



Dia menyatakan, berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan, eksekusi itu merupakan penyalahgunaan wewenang. "Instansi tersebut tidak memiliki wewenang dalam melakukan eksekusi merupakan penyalahgunaan wewenang kategori mencampuradukkan kewenangan dan kategori sewenang-wenang," kata Ahmad.

Ahmad berpedoman pada sejumlah pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dipaparkannya, jika melanggar wewenang berarti sama dengan menyalahi ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan, seperti yang tertera pada Pasal 7 terkait kewajiban pejabat pemerintahan membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian Pasal 8 terkait pengaturan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang, termasuk badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan AUPB.

Ahmad juga menyinggung jika penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan asas legalitas asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. "Yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelas Rahmad.

Menurut Ahmad, hak pihak ketiga yang oleh hukum diakui sebagai hak, misalnya hak atas tanah, hak pengusahaan hutan yang masih berlaku sesuai jangka waktu pembebanan hak serta belum dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan, maka suatu instansi tidak dapat melakukan tindakan tertentu yang tidak memenuhi syarat sah sebuah keputusan. Hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa syarat sahnya keputusan.

Persoalan eksekusi perkebunan sawit masyarakat yang bernaung kepada PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan perusahaan hutan tanaman industri PT Nusa Wana Raya (NWR) di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, Riau berlangsung cukup lama. Tak jarang, persoalan itu berbuntut pada aksi anarkis dan bentrokan.

DLHK bersama PT NWR berada di lapangan untuk menumbangkan paksa perkebunan sawit yang tengah tumbuh subur dan dalam puncak produksinya itu. Eksekusi itu dilakukan DLHK itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, Desember 2018.

Dalam putusan disebutkan luas lahan yang dieksekusi mencapai 3.323 hektare. Menurut putusan juga disebutkan lahan itu dirampas untuk dikembalikan ke Negara melalui Dinas LHK Riau cq PT NWR. Rinciannya luasan lahan, milik petani sekitar 1.280 hektare sementara sisanya milik PT PSJ.

Namun, masyarakat terus berupaya melakukan perlawanan meski eksekusi tetap berjalan. Salah satunya menggugat DLHK yang sejatinya mereka nilai tidak berwenang melalui PTUN Pekanbaru.

Kuasa hukum petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Gondai Bersatu, Asep Ruhiyat, mengatakan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 tersebut tidak tepat.

"Kita optimis bahwa DLHK dalam penerbitan surat tersebut cacat hukum penyalahgunaan wewenang seperti yang dikuatkan oleh ahli hukum Dr Ahmad," ujarnya.

Asep juga yakin bahwa PTUN akan membatalkan Surat Perintah Tugas Nomor: 096/PPLHK/082 tanggal 10 Januari 2020 tentang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pengamanan penertiban dan pemulihan kawasan hutan atas lelaksanaan eksekusi pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/PID.SUS.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018 di Wilayah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Sebelumnya, DLHK Riau membantah melakukan eksekusi perkebunan sawit di Desa Gondai. Kepala Seksi Penegakan Hukum Agus mengatakan bahwa eksekusi dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan. Sementara DLHK hanya melaksanakan upaya penertiban.

"Saya ingin luruskan, ini bukan eksekusi, tapi pemulihan dan penertiban kawasan hutan. Lahan ini masuk dalam kawasan konsesi PT NWR. Itulah makanya kita tertibkan, kita pulihkan menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), lantaran kawasan ini memang Kawasan Hutan Produksi," kata Agus.

Sementara itu, meski ada penolakan masyarakat, dia mengatakan aksi eksekusi tetap akan dilakukan. Walupun, saat ini ada upaya peninjauan kembali (PK) ditingkat MA. "Putusan mahkamah agung tetap kita laksanakan. Upaya PK juga tidak menghalangi upaya ini," cakap dia.

Penulis : CK2
Editor : Ali
Kategori : Pemerintahan, Lingkungan, Hukum, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Siapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Pilihan Anda?

Berita Terkait
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 28 Oktober 2020
AXA Mandiri Perkuat Proses Bisnis dan Teknologi Informasi
Rabu, 28 Oktober 2020
Jaga Ketahanan Pangan, Kapolsek Kerumutan Kontrol Perkebunan dan Perikanan Progam Jaga Kampung
Rabu, 28 Oktober 2020
Polsek Pangkalan Kerinci Laksanakan Patroli C3
Rabu, 28 Oktober 2020
Kapolsek Teluk Meranti Hadiri Sosialisasi Pencegahan Karlahut

Serantau lainnya ...
Rabu, 23 September 2020
Strategi Mengelola Pinjaman Online Saat Pandemi Corona
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu
Sabtu, 15 Agustus 2020
Optimalkan Portofilio Hilir, PGN Kejar Pengembangan Bisnis Global LNG

Advertorial lainnya ...
Selasa, 27 Oktober 2020
Tentang Rapid Test Antigen, Pengganti Rapid Test Antibodi
Selasa, 13 Oktober 2020
Tim Umri Serahkan Alat Pengering Buah untuk Masyarakat Desa Kualu Nenas
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Oktober 2020
Tips Hindari Covid-19 di Pondok Pesantren
Rabu, 16 September 2020
Yuk Mengenal Langkah-langkah Perawatan Gigi Anak-anak
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 26 Oktober 2020
Rektor Unilak Lantik Pejabatnya Secara Virtual, Ini Nama-nama yang Dilantik
Jumat, 23 Oktober 2020
Didukung Kemenristek/Brin, Dosen UIR Lakukan PKM Sistem Informasi Berbasis Pengaduan Masyarakat
Selasa, 13 Oktober 2020
UNISSA Brunei Gandeng UIR Kerjasama Buka Fakultas Pertanian
Minggu, 11 Oktober 2020
Predatech FST UIN Suska Taja 5 Webinar Nasional Bidang Ilmu Data dan Teknologi

Kampus lainnya ...
Polling
Siapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Pilihan Anda?


Dapo Kanisya September 2020
Terpopuler

05

Sabtu, 24 Oktober 2020 16:09 WIB
Kapolda Riau: Mulai Hari Ini Dia Bukan Anggota!
Hari Jadi Rohul dari Polres Rohul 12 Oktober 2020
Foto
RAPP - APRIL HUT Pelalawan Siak Kuansing 12 Oktober 2020
HUT Siak - BSP 12 Oktober 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
HUT Kabupaten Pelalawan - BSP 12 Oktober 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
HUT Kuansing 8 Oktober 2020
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran

Religi lainnya ...
FunBike New Normal 12 Oktober 2020
Indeks Berita
BSP Hut Riau ke-63APRIL RAPP HUT RI 75BOB PT BSP HUT RI 75APRIL RAPP HUT Riau ke-36Unilak Juli 2020Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 OkPolres Rohul 27 Juni 2020APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020APRIL HUT KAMPARHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPP
www www