Rabu, 22 September 2021

Breaking News

  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!
Yamaha 21-25 September 2021

DLHK Disebut Melanggar Wewenang Eksekusi Perkebunan Sawit Gondai
Rabu, 01 April 2020 09:01 WIB
DLHK Disebut Melanggar Wewenang Eksekusi Perkebunan Sawit Gondai
Sidang gugatan Surat Perintah Tugas Nomor 096/PPLHK/082 DLHK Provinsi Riau dalam eksekusi itu di PTUN Pekanbaru, Selasa (31/3/2020) petang.

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dinilai tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi ribuan hektare perkebunan kelapa sawit di desa Gondai, kabupaten Pelalawan, provinsi Riau.

Hal itu disampaikan saksi ahli dari Universitas Tarumanegara, Dr Ahmad Redi, dalam sidang gugatan Surat Perintah Tugas Nomor 096/PPLHK/082 yang menjadi landasan DLHK Provinsi Riau dalam eksekusi itu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Selasa (31/3/2020) petang.

Dia menyatakan, berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan, eksekusi itu merupakan penyalahgunaan wewenang. "Instansi tersebut tidak memiliki wewenang dalam melakukan eksekusi merupakan penyalahgunaan wewenang kategori mencampuradukkan kewenangan dan kategori sewenang-wenang," kata Ahmad.

Ahmad berpedoman pada sejumlah pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dipaparkannya, jika melanggar wewenang berarti sama dengan menyalahi ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan, seperti yang tertera pada Pasal 7 terkait kewajiban pejabat pemerintahan membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian Pasal 8 terkait pengaturan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang, termasuk badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan AUPB.

Ahmad juga menyinggung jika penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan asas legalitas asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. "Yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelas Rahmad.

Menurut Ahmad, hak pihak ketiga yang oleh hukum diakui sebagai hak, misalnya hak atas tanah, hak pengusahaan hutan yang masih berlaku sesuai jangka waktu pembebanan hak serta belum dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan, maka suatu instansi tidak dapat melakukan tindakan tertentu yang tidak memenuhi syarat sah sebuah keputusan. Hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa syarat sahnya keputusan.

Persoalan eksekusi perkebunan sawit masyarakat yang bernaung kepada PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan perusahaan hutan tanaman industri PT Nusa Wana Raya (NWR) di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, Riau berlangsung cukup lama. Tak jarang, persoalan itu berbuntut pada aksi anarkis dan bentrokan.

DLHK bersama PT NWR berada di lapangan untuk menumbangkan paksa perkebunan sawit yang tengah tumbuh subur dan dalam puncak produksinya itu. Eksekusi itu dilakukan DLHK itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, Desember 2018.

Dalam putusan disebutkan luas lahan yang dieksekusi mencapai 3.323 hektare. Menurut putusan juga disebutkan lahan itu dirampas untuk dikembalikan ke Negara melalui Dinas LHK Riau cq PT NWR. Rinciannya luasan lahan, milik petani sekitar 1.280 hektare sementara sisanya milik PT PSJ.

Namun, masyarakat terus berupaya melakukan perlawanan meski eksekusi tetap berjalan. Salah satunya menggugat DLHK yang sejatinya mereka nilai tidak berwenang melalui PTUN Pekanbaru.

Kuasa hukum petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Gondai Bersatu, Asep Ruhiyat, mengatakan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 tersebut tidak tepat.

"Kita optimis bahwa DLHK dalam penerbitan surat tersebut cacat hukum penyalahgunaan wewenang seperti yang dikuatkan oleh ahli hukum Dr Ahmad," ujarnya.

Asep juga yakin bahwa PTUN akan membatalkan Surat Perintah Tugas Nomor: 096/PPLHK/082 tanggal 10 Januari 2020 tentang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pengamanan penertiban dan pemulihan kawasan hutan atas lelaksanaan eksekusi pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/PID.SUS.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018 di Wilayah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Sebelumnya, DLHK Riau membantah melakukan eksekusi perkebunan sawit di Desa Gondai. Kepala Seksi Penegakan Hukum Agus mengatakan bahwa eksekusi dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan. Sementara DLHK hanya melaksanakan upaya penertiban.

"Saya ingin luruskan, ini bukan eksekusi, tapi pemulihan dan penertiban kawasan hutan. Lahan ini masuk dalam kawasan konsesi PT NWR. Itulah makanya kita tertibkan, kita pulihkan menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), lantaran kawasan ini memang Kawasan Hutan Produksi," kata Agus.

Sementara itu, meski ada penolakan masyarakat, dia mengatakan aksi eksekusi tetap akan dilakukan. Walupun, saat ini ada upaya peninjauan kembali (PK) ditingkat MA. "Putusan mahkamah agung tetap kita laksanakan. Upaya PK juga tidak menghalangi upaya ini," cakap dia.

Penulis : CK2
Editor : Ali
Kategori : Pemerintahan, Lingkungan, Hukum, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Senin, 20 September 2021
Wakil Ketua MPR Ingatkan Publik Tak Mengklaim Diri sebagai Kelompok Pancasilais
Senin, 13 September 2021
Kata NasDem Jika Amandemen Terbatas UUD 1945 Dilakukan, Malah Akan Buka Kontak Pandora
Kamis, 19 Agustus 2021
Tak Ingin Partainya dan MKD Dianggap Disfungsi, Junimart Pastikan Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Etik Arteria
Selasa, 17 Agustus 2021
Ajak Rakyat Merdeka Dari Pandemi, Aboebakar: Selalu Ada yang Berkhianat Seperti Korupsi Bansos

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 21 September 2021
Wabup Siak Hadiri Peresmian Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Riau
Selasa, 21 September 2021
Wabup Siak Salurkan BantuanĀ  untuk Korban Kebakaran di Tualang
Selasa, 21 September 2021
PT RAPP dan PT APR Dorong Vaksinasi Capai 'Herd Immunity'
Selasa, 21 September 2021
Berjamaah, UAS Gandeng Lembaga Dakwah Bangun MTs di Bagan Benio

Serantau lainnya ...
Senin, 20 September 2021
Kabar Gembira, Mulai Hari Ini Sudah Bisa Sarapan di Warung Koffie Batavia Lagi
Jumat, 17 September 2021
Cara Pakai Aplikasi PeduliLindungi untuk Masuk Bioskop
Jumat, 10 September 2021
Pemuda Pancasila Turunkan 22 Kadernya untuk Bantu Pemerintah Tangani Covid-19
Selasa, 07 September 2021
Binatang Kesepian di Jerman Pakai Aplikasi Kencan Tinder Temukan Pemilik Baru

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional

Advertorial lainnya ...
Selasa, 07 September 2021
Apple Tunda Peluncuran Fitur Perlindungan Anak Gara-gara Ini...
Kamis, 26 Agustus 2021
Mau Investasi Kripto? Ini Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin dan Ethereum yang Perlu Diketahui
Selasa, 17 Agustus 2021
PT CDI Siap Koneksikan Jaringan Internet Seluruh Kecamatan di Pelalawan
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 26 Agustus 2021
Agar Paru-Paru Kuat saat Terserang Covid-19, Rajin Konsumsi 4 Bahan Makanan Ini
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 20 September 2021
Dosen Unri Beri Pelatihan Warga Desa Sungai Masjid Membuat Kain Motif Ecoprint dari Tumbuhan dan Gulma
Sabtu, 18 September 2021
Fekonsos UIN Suska Riau Teken MoA dengan Fekon Unilak
Rabu, 15 September 2021
Inovatif, Mahasiswa KKN Unri Buat Handsanitizer Touchless untuk Masyarakat
Selasa, 14 September 2021
Tim PTDM UMRI Diseminasikan Dehydrator Betel Nut kepada Petani Desa Tanjung Alai Kampar

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

HUT TNI AL 10 September 2021 - DPRD Riau
Terpopuler

05

Kamis, 16 September 2021 23:38 WIB
PSPS Riau Tunjuk Jafri Sastra Sebagai Pelatih
HUT RI Ke-76 - APRIL
Foto
DPRD 1
DPRD 2
Jumat, 17 September 2021
Rizky Billar Jawab Isu Lesti Kejora Hamil Duluan, Muncul Isu Nikah Siri
Kamis, 26 Agustus 2021
Istri Buka Suara Soal Kabar Epy Kusnandar Pindah Agama
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah

Selebriti lainnya ...
DPRD 3
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Permata
Kamis, 26 Agustus 2021
Ampuh Sembuhkan Penyakit, Ini Obat yang Dianjurkan Rasulullah
Selasa, 24 Agustus 2021
Rumah Yatim Salurkan Ratusan Paket Alquran dan Kitab ke Berbagai Ponpes di Pekanbaru dan Kampar Riau
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban

Religi lainnya ...
PCR 3 Agustus 2021
Indeks Berita
HUT Riau 9 Agustus 2021 - SitiBhayangkara 2021 CAKAPLAHPelantikan Bupati Siak - Pemkab SiakUIR 2021HUT Pekanbaru ke-237Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRDIdul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www