Rapat koordinasi eksekutif, legislatif dan instansi vertikal terkait pemulangan TKI yang masih berada di Malaysia
|
MERANTI (CAKAPLAH) - Pihak eksekutif, legislatif, dan instansi vertikal Kepulauan Meranti, menggelar rapat koordinasi terkait pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih berada di Malaysia. Sebagian besar TKI yang masih terkatung-katung di negeri jiran itu berasal dari Kepulauan Meranti.
Rapat digelar di DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (16/4/2020). Hadir saat itu, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, Wabup H Said Hasyim, Sekda Bambang Suprianto, Sekwan DPRD Meranti Eri Suhairy, Kadis Kesehatan dr Misri, Kadishub Meranti DR Aready, Kasatpol PP Helfandi SE MSi dan Kabag Kesra Hery Saputra SH.
Pihak legislatif dihadiri Ketua DPRD Meranti Ardiansyah, Wakil Ketua H Khalid Ali, Ketua Komisi II H Muzamil, Fauzi Hasan, dan sejumlah legislator lainnya. Selain itu, hadir juga perwakilan Pelindo Selatpanjang, Imigrasi Selatpanjang, Bea Cukai, UPT Karantina Selatpanjang dan KSOP Selatpanjang.
Dalam pembahasan rapat siang itu, disepakati untuk pemulangan ribuan TKI Meranti asal Malaysia langkah yang akan dilakukan adalah dengan membuka kembali jalur pelayaran dari Batu Pahat menuju Pelabuhan Tanjung Samak atau Tanjung Harapan Selatpanjang yang telah ditutup oleh KSOP atas perintah dari Pemerintah Provinsi Riau sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dengan dalih mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia khususnya Provinsi Riau.
Dari data Dinas Perhubungan Meranti yang diperoleh dari pihak Imigrasi, saat ini jumlah TKI yang keluar dari pintu Pelabuhan Kukup menuju Tanjung Balai Karimun dan masuk ke Meranti pertanggal 7 Maret 2020, sebanyak 6.338 orang.
Sementara yang masih terkatung-karung di Johor Bahru Malaysia akibat tutupnya jalur pelayaran diperkirakan berjumlah belasan ribu orang dari jumlah itu setidaknya 6.000 orang merupakan warga asli Kabupaten Meranti.
Dari informasi yang diperoleh oleh DPRD Meranti, Bupati Irwan meminta kepada jajaran OPD terkait bersama DPRD Meranti agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat untuk membuka akses pelayaran Kukup - Meranti. Sebab, para TKI Meranti yang masih tertinggal di Malaysia saat ini merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung sehingga kepulangannya sangat dinanti-nanti istri dan anak-anak agar mereka dapat menyambung hidup selama kondisi CoviD-19 ini.
"Negara lain berusaha keras memulangkan warganya dengan dibiayai negara. Pemerintah kita malah menutup pintu masuk bagi TKI kita yang ingin pulang ke tanah air. Ini tentunya ada yang salah," jelas Bupati.
Lebih jauh diakui Bupati Irwan, masalah ini sudah pernah dibicarakan dengan Gubernur Riau H Syamsuar dan Kapolda Riau. Namun, dengan pertimbangan berbagai hal masalah pembukaan pelayaran tersebut belum dapat dipenuhi. Kata Irwan, gubernur beralasan penutupan jalur pelayaran itu merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.
Akibat dari lockdown, TKI memilih pulang lantaran tak lagi bisa bekerja di negeri jiran itu. Bahkan, ada yang nekad pulang 'gelap' tidak melalui pelabuhan resmi.
Penulis | : | Rizal |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Meranti |