PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan data pemko terkait jumlah warga terdampak Covid-19 dan akan menerima bantuan dari pemerintah selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu dikatakan Ida Yulita Susanti, kepada CAKAPLAH.COM, Ahad (19/4/2020). Politisi Partai Golkar itu mengatakan saat ini petugas RT dan RW di lapangan masih melakukan pendataan warga yang terdampak Covid-19 saat diberlakukannya PSBB.

"Jadi dari mana sumber data 20 ribu orang itu. RT dan RW di lapangan masih mendata sampai hari ini," tegasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru ini juga menegaskan bahwa di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan. Para Ketua RT dan juga RW hingga saat ini baru mengumpulkan data ke Kantor Lurah.

"Seluruh kantor Lurah di Pekanbaru hari ini buka, tujuannya untuk membuka data laporan dari RT dan RW. Besok mereka melakukan finalisasi untuk menyerahkan data ke Dinas Sosial (Dinsos). Jadi dari mana Walikota bisa menetapkan angka finalisasi 20 ribu yang terdampak di luar data Bansos," tanya Ida lagi.

Lanjut Ida, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan non Bansos tidak bisa dikategorikan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Untuk bantuan masyarakat yang terkena dampak Covid-19, Ida menerangkan bahwa kriterianya sesuai dengan selebaran kertas yang diberikan oleh RT ataupun RW kepada warga yang sudah sesuai dengan Perwako Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB di Kota Pekanbaru.

"Itu baru yang terdampak Covid, kalau Bansos itu baru melihat kriteria miskin, sangat miskin dan rentan miskin. Dan contoh yang terdampak Covid-19 meskipun rumahnya bagus namun terkena PHK dan disertai dengan surat bukti PHK, maka warga tersebut berhak mendapatkan bantuan," jelasnya kembali.

"Di sisi lain Walikota sudah menetapkan 20 ribu yang terdampak, data dari mana? Itu data odong-odong namanya," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemko Pekanbaru mendata ada sekitar 40 ribu Kepala Keluarga (KK) yang bakal mendapat bantuan selama PSBB diberlakukan.

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT mengatakan, ada 15.037 KK masyarakat miskin yang termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian 25 ribu KK yang terdata sebagai keluarga miskin baru yang akan terdampak ekonominya akibat Covid-19.

Walikota menyebut, jika ditotal, ada 40 ribu KK yang bakal diberi bantuan selama PSBB diberlakukan. Ia menjelaskan, 15 KK ini merupakan masyarakat miskin lama yang memang sudah terdata di Kementerian Sosial.

"Kita juga beri bantuan sosial, kurang lebih kepada 25 ribu KK dari masyarakat miskin baru yang akan terdampak ekonominya, di luar yang PKH," kata Walikota, saat konferensi pers, Kamis (16/4/2020).

Lanjutnya, 25 ribu KK yang berpotensi menjadi miskin baru akan diberi bantuan Rp300 ribu per-KK, selama 3 bulan. Anggaran itu berasal dari anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Ini berbagi dengan Pemerintah Provinsi. Dari 25 ribu KK itu, kita beri berapa KK, dan Provinsi Riau berapa KK. Nah ini yang sedang kita hitung," jelasnya.

"Dia kaya atau mampu, kemudian ekonomi terganggu juga bisa mendapat. Yang tahu data ini RW," tambahnya.

Sementara itu, lebih kurang 15 ribu KK yang sudah terdata atau masyarakat miskin lama mendapatkan bantuan uang cash atau tunai sebesar Rp200 ditambah dengan beras senilai Rp100 ribu. Beras itu merupakan bantuan pemerintah pusat sebanyak 100 ton yang disalurkan melalui Bulog.

"Rp200 ribu cash dan beras senilai Rp100 ribu," kata dia.

Walikota menambahkan, bantuan ini akan diberikan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. "Mudah-mudahan ini segera selesai, dan kita akan bagikan sebelum bulan Ramadan," jelasnya.