Husaimi Hamidi
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi menilai, Dana Bagi Hasil (DBH) tunda salur dari pusat ke Riau tidak bisa dijadikan harapan di saat Pemprov Riau membutuhkan anggaran besar menangani Covid-19.
"DBH tunda salur itu tidak bisa terlalu diharapkan. Pemerintah Pusat juga sudah habis-habisan," kata Husaimi Hamidi, Kamis (23/4/2020).
Ia menambahkan, saat ini yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Riau.
"Kalau menggeser anggaran itu mudah, tapi dana itu ada atau tidak. Jadi nanti kita Komisi III akan hearing dengan BPKAD dan dengan Bapenda. Dengan Bapenda kita tanyakan berapa penurunan pendapatan kita. Dengan BPKAD kita tanya kesiapan kita berapa. Yang harus kita kejar hari ini adalah pajak pendapatan daerah," cakapnya lagi.
Baca: Perlu Uang Banyak untuk Penanganan Covid-19, Gubri Tagih DBH 2018 ke Pusat
Husaimi mengatakan, pihaknya akan menanyakan langsung potensi pendapatan tersebut ke dua pihak tersebut, dan salah satunya ia meyakini bisa digenjot dari sektor pajak kendaraaan.
Sebagaimana diketahui, di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Riau membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk menanggulangi dampak di masyarakat.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |