BANGKINANG (CAKAPLAH) - Ada sesuatu yang berbeda pada video conference yang digelar Gubernur Riau dengan sejumlah kepala daerah se-Riau pada Kamis (23/4/2020) sore. Hal itu terjadi ketika giliran Pemerintah Kabupaten Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar H Yusri menyampaikan laporan kepada Gubernur Riau H Syamsuar.

Gubri terlihat bersikap lebih tegas dan memberikan porsi pertanyaan yang lebih banyak kepada Sekda Kampar bila dibandingkan kepala daerah atau yang mewakili kabupaten/kota lainnya.

Seperti diberitakan, sehari sebelumnya Gubri mengatakan bahwa Kampar termasuk zona merah. Pernyataan Gubri Syamsuar ini akhirnya menjadi buah bibir di Kampar.

Diantara yang ditanyakan Gubri adalah mengenai data berkaitan Covid-19 termasuk calon penerima bantuan agar diclearkan. Ia mengakui data dari Kampar belum masuk dan data ini berkaitan bantuan yang akan dibagikan.

"Kalau situasi di Kampar sampai Juli masih ada (corona) apa boleh buat," beber Syamsuar.

Mantan Bupati Siak dua periode itu juga menegaskan bahwa sebenarnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bukanlah hal yang ditakutkan dan tidak akan menguras anggaran yang besar.

"Anggaran dari pusat banyak sekali yang dialokasikan ke warga miskin dan warga terdampak. Yang dikhawatirkan habis biaya. Tak akan habis biaya," tegas Syamsuar.

Mendengar hal itu Sekda Kampar menjelaskan bahwa Pemkab Kampar sebenarnya di tahun 2019 sudah anggarkan dana untuk bantuan tanggap darurat sebesar Rp 2,5 miliar. Dengan adanya wabah Covid-19 maka melalui pergeseran anggaran dianggarkan menjadi Rp 10 miliar. "Itu sudah standby dananya," ucap Yusri.

Ia menjelaskan juga bahwa dana ini sudah dititipkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan disamping itu ada dana bantuan pangan sebanyak Rp 6 miliar. Disamping itu ditambah kegiatan sosial dari dana Pemprov Riau dan pusat.

Dengan demikian kata Yusri ada dana yang standby sebanyak Rp 16 miliar kalau pada bulan Juli dan seterusnya masih terjadi wabah Covid-19 atau situasi ini berkepanjangan.

Jawaban yang diberikan Yusri ini juga berkaitan pertanyaan Gubri tentang kesiapan keuangan Pemkab Kampar jika bulan Juni dan seterusnya masih ada wabah corona. Sementara menurut Gubri, Pemprov Riau tak ada lagi dana untuk itu.

"Kalau kami provinsi jelas tak ada duit lagi. Ini satu triliun lebih yang akan diperbaiki. Kalau bapak mampu tak masalah. Bikin surat pertanggungjawaban sehingga kami tak dipermasalahkan nanti," tegas Syamsuar.

Ia juga minta Pemkab Kampar melakukan perhitungan yang benar sebab pemerintah pusat hanya menyediakan anggaran bulan April, Mei dan Juni. "Kalau terjadi Juli, Agustus mampu tidak Kampar anggarkan sendiri," tanya Syamsuar lagi.

Kemudian Sekda Kampar kembali menjawab bahwa Pemkab Kampar sudah anggarkan bantuan untuk masyarakat, tidak hanya di OPD tetapi juga di pemerintah desa. "Contoh tanggap darurat desa Rp 20 juta. Karena ada covid tambah 100 juta setiap desa. Itu yang standby dititipkan di desa. Dengan total Rp 36 miliar. Kami mengharapkan pengelolaannya bersungguh-sungguh sehingga bisa mengatasi beberapa bulan ke depan," terang mantan pria yang telah memimpin beberapa OPD tersebut.

Berkaitan data, Yusri juga mengungkapkan bahwa di Kampar terdapat 206.000 kepala keluarga dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat sesuai surat Kementerian Sosial dan diakuinya telah diambil bantuan untuk 103.000 KK terdampak Covid-19.

Sikap dan pertanyaan Gubri ini sempat dibahas beberapa orang yang hadir di aula kantor rumah dinas Bupati Kampar. Menurut beberapa sumber, ketika giliran Kampar, Gubri menyampaikan pertanyaan yang cukup tajam dan banyak pertanyaan yang diajukan.

Sementara itu, sebelum Gubri menyampaikan pertanyaan, Sekda Kampar yang didampingi Kapolres Kampar AKBP Mohammad Kholid melalui, Dandim 0301/KPR Letkol Aidil Amin, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Arizon juga menyampaikan mengenai telah finalnya pergeseran anggaran di sejumlah OPD Kampar yang totalnya Rp 41 miliar lebih.

Sekda Kampar juga menyampaikan beberapa hal keputusan Pemkab Kampar terkait tata cara ibadah di bulan Ramadan.