Hamdani
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Selama sepekan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru, DPRD Kota menilai masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perbedaan pendapat antara Pemko Pekanbaru dan intansi vertikal di lapangan.
"Harus ada sinkronisasi, hal ini karena ada perbedaan apa yang disampaikan oleh Walikota dengan teknis-teknis di lapangan. Walikota meminta dosis PSBB ini sedang, namun ada instansi terkait meminta awal pelaksanaan ini langsung 100 persen," cakap Hamdani, Jumat (24/04/2020).
Dalam arti jika PSBB diterapkan 100 persen, maka pertokoan dan tempat usaha yang ada di Pekanbaru akan ditutup oleh tim Gugus Tugas Covid-19.
"Artinya jika 100 persen, kesiapan Pemko harus lebih siap. Namun Walikota kan meminta dosis pelaksanaan PSBB masih sekala sedang, dan ini yang harus segera dilakukan sinkronisasi dengan memikirkan dampak atau efeknya," jelasnya.
Hingga sepekan penerapan PSBB tersebut, masyarakat Pekanbaru yang terdampak Covid-19 hingga hari ini masih belum mendapatkan bantuan dari Pemko Pekanbaru.
Dari itu, politisi PKS ini menyebutkan bahwa kebijakan tegas yang dilakukan selama PSBB ini juga harus turut dibarengi dengan dukungan dari pemerintah untuk masyarakat.
"Kalau mau tegas tapi bantuan tidak ada itukan sulit, bagaimana kehidupan masyarakat yang terdampak. Ini sulit dilakukan jika ingin menegaskan peraturan tapi bantuan belum turun," cakapnya lagi.
Penulis | : | Herianto Wibowo |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kota Pekanbaru |