Pekanbaru (CAKAPLAH) - Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan tidak ada data penerima sembako berbeda dengan data yang telah divalidasi oleh RT/RW, termasuk lurah dan kecamatan. Dan Pemko Pekanbaru melalui Dinas Sosial menyerahkan sembako sesuai dengan data penerima sembako yang telah divalidasi.

Walikota Pekanbaru Firdaus MT menegaskan tidak mungkin ada data tidak valid dan tidak sesuai dengan data yang ada di tim Pemko Pekanbaru dibawah Dinas Sosial dan sarjana ahli. Termasuk adanya data Bidan yang ikut menerima Bansos.

“Jadi data kriteria itu kan masuk, tidak mungkin ada data lain masuk selain data dari RT. Sekali lagi tidak mungkin, kita menerima data dari mereka divalidasi oleh tim, jadi yang mendata dikoordinir oleh Dinas Sosial dibantu oleh sarjana pendamping untuk membantu RT/RW, kemudian divalidasi. Apakah acuannya dari Kementerian Sosial, jadi teman-teman yang bekerja tidak membabi-buta,” tegas Wako Pekanbaru Firdaus, Senin (27/4/2020).

Terkait dangan adanya data bidan dalam penerima bantuan Walikota Pekanbaru akan mengeceknya lagi karena data yang masuk merupakan data dari RT/RW dan dilanjutkan ke lurah dan Camat.

“Semua data itu datangnya dari RT dan RW. Maka disupervisi oleh Lurah dan Camat, kemudian dibantu oleh sarjana pembantu PMBRW, ditambah lagi oleh para pemuda kita dari Tagana, Karang Taruna, Pemuda Masjid. Nah sekaligi lagi kami mengupayakan membagikan skala prioritas, kemudian terjadinya miskomunikasi seperti tadi tentunya itu semua bukan dari kesengajaan,” kata Firdaus lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Chairani, saat dikonfirmasi terkait dengan adanya RW 15 di Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir sama sekali tidak menerima sembako dari Pemko, Chairani menegaskan bahwa RT/RW-nya tidak menyerahkan data. “Kalau itu kami tidak tahu, silahkan tanyakan ke RW-nya mengapa tidak dimasukkan datanya,” tegas Chairani.

Terpisah RW 15 Limbungan Baru, Nana Suryana, mengatakan, pihaknya telah menyerahkan data sesuai dengan formulir yang diserahkan oleh Lurah. Selanjutnya RT di RW-nya mendata warga yang berhak menerima bantuan dari Pemko.

“Kalau Pemko pasti patokannya Dinsos, sementara kita diminta memverifikasi data yang dikeluarkan oleh Dinsos. Data yang dari Dinsos itu sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan,” jelas Nana.

“Makanya pada tahap pertama data yang dikeluarkan Dinsos yang dibawa oleh pendamping PMBRW untuk kami verifikasi, banyak data tambahan karena banyak warga yang terdampak Covid-19 di wilayah masing-masing. Kalau untuk RW 15 itu tidak ada sama sekali yang menerima, jadi ya jelas nggak sesuai dengan yang kita masukkan,” kata Nana lagi.