Hamdani
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Bantuan yang disalurkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 yang menuai polemik lantaran ada beberapa Ketua RW yang menolaknya.
Penolakan sendiri dikarenakan data yang diberikan oleh Ketua RW ke Pemko Pekanbaru tersebut tidak sebanding dengan bantuan yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru.
"Kita ingin ada ketegasan bagaimana pola pendistribusian dan juga pendataan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 ini," cakap Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani, Senin (27/04/2020).
Hamdani menuturkan jika saat ini Pemko Pekanbaru tidak memiliki uang guna memberikan bantuan yang selayaknya untuk masyarakat yang terdampak, Pemko untuk sementara bisa meminjam uang terlebih dahulu.
"Bisa pinjam ke Bank Riau Kepri atau kesiapalah, atau bisa juga bekerja sama dengan penyedia sembako ini. Kan bisa dibayarkan belakangan, karena anggaran Refocusing inikan pasti. Ada Rp 115 Miliar yang kita ajukan ke pusat," jelasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kesehariannya juga merupakan ketua RW ini menegaskan saat mendatangi Kelurahan Tangkerang Tengah dan bertemu salah satu ketua RW setempat, dirinya menuturkan dari 5000 masyarakat baru sekitar 260 Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan.
"Saya yang sehari-hari menjadi ketua RW terkena imbas kemarahan masyarakat, karena memang yang mendata RT/RW dan saat ini RT/RW yang disalahin oleh masyarakat," tukasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal mengungkapkan cara mudah yang dapat dilakukan oleh Pemko Pekanbaru untuk mendata masyarakat yang terdampak Virus Corona (Covid-19) sehingga tidak terjadi kegaduhan seperti saat ini. Terlebih jika pendataan tersebut menyangkut sektor Informal maka pendataan yang berbasis aplikasi tersebut akan dengan cepat mendata masyarakat yang terdampak Covid-19 tanpa harus takut terjadinya tumpang tindih data.
"Pendatan dari nama, NIK dan juga alamat, selesai semuanya. Sekarang sektor Informal mana yang tidak punya HP dan paham teknologi. Selebihnya berarti sektor non formal seperti pedagang ataupun pengangguran. Maka akan ketemu data sektor informal sekian dan nonfomal sekian," cakapnya, Senin (27/04/2020).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyayangkan bahwa Pemko Pekanbaru lebih cenderung berpatokan masyarakat mendapatkan kartu Prakerja yang merupakan program dari Presiden Jokowi.
"Dari sekian ribu yang mendaftar, ribuan orang juga yang kena tolak. Rata-rata yang mendaftar untuk kartu Prakerja semua ditolak," jelasnya.
Lebih jauh, Nofrizal tidak menampik bawa Pemko Pekanbaru memang memiliki kelemahan terkait dengan database kependudukan. "Kan kelihatan setelah dilakukan pendataan oleh RT/RW data masyarakat sangat lemah, jika dilakukannya pendataan dari jauh hari tidak akan seperti ini," tukasnya.
Penulis | : | Herianto Wibowo |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kota Pekanbaru |