Ade Hartati
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Kota Pekanbaru, Ade Hartati Rahmat angkat bicara terkait kacaunya data pembagian sembako oleh Pemko Pekanbaru untuk warga terdampak Covid-19. Akibatnya banyak RT/RW menolak bantuan tersebut karena tidak sesuai dengan data yang diajukan.
Saat berbincang dengan CAKAPLAH.COM, Ade Hartati mengatakan, seharusnya PSBB ini melalui kajian yang dipersiapkan secara matang. Secara regulasi Pemko harus memenuni kebutuhan masyarakat terdampak terutama yang rentan miskin. Dan harus jelas dulu berapa jumlah warga yang menerima bantuan, apa yang diserahkan dan fasilitas kesehatan yang disiapkan.
"Saya dapat laporan dari pimpinan DPRD Riau, bahwa pada rapat terakhir evaluasi, Pemko Pekanbaru tidak siap melaksanakan PSBB, dan Pemko berharap provinsi yang membantu di tengah jalan. Nah provinsi tidak bisa serta merta masuk di situ karena ada aturan yang harus dilewati, terutama terkait bantuan sosial," kata Ade Hartati, Selasa (28/4/2020).
"Pertama tentu pendataan harus sudah valid. Karena kalau tak valid akan salah dalam penganggaran. Akan bisa jadi masalah di belakang hari. Nah Pemprov Riau harus antisipasi itu, jadi tak serta merta bisa lempar bola begitu saja," kata mantan anggota DPRD Pekanbaru itu.
Politisi PAN ini mengatakan, bahwa Gubernur Syamsuar sudah menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan pemerintah kota dalam penerapan PSBB, dan itu kata Ade Hartati diabaikan, maka jadilah persoalan semacam yang terjadi saat ini dimana banyak warga yang tidak terdapat sebagai penerima bantuan.
"Harusnya kebijakan itu jangan menjebak masyarakat. Penerapan PSBB tapi semakin buat sulit masyarakat. Untuk itu, Pemko harus kaji ulang kebijakannya, tak perlu malu. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan gengsi, kaji ulang, jangan dipaksa terus," tegasnya lagi.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau, Kota Pekanbaru |