Senin, 26 Juli 2021

Breaking News

  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!   ●   
  • Israel Tawarkan Vaksin yang Nyaris Kedaluwarsa ke Negara Lain   ●   
  • Singkirkan Spanyol Lewat Adu Penalti, Italia Lolos ke Final   ●   
  • Sindikat Vaksin Covid Palsu Ditangkap setelah Suntikkan Air Garam ke 2.000 Warga
Yamaha 17 Juli 2021
Polling
Perlukah Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Menyampaikan Permohonan Maaf atas Meningkatnya Kasus Covid-19 dan Pemberlakuan PPKM Level 4?


Aturan Menaker THR Boleh Ditunda dan Dicicil, Rela?
Jum'at, 08 Mei 2020 07:17 WIB
Aturan Menaker THR Boleh Ditunda dan Dicicil, Rela?
Ida Fauziyah

(CAKAPLAH) - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merilis Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu poin penting dalam SE itu adalah pengusaha dapat menunda pembayaran THR Keagamaan.

"Kepada Gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Ida dalam Surat Edaran tersebut, dikutip Kamis (7/5/2020).

Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR Keagamaan pada waktu yang ditentukan, dapat mencari solusi melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Dialog pun mesti dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.

Namun jika perusahaan memang tidak sanggup membayar THR penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

"Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Kesepakatan akan mencakup waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan," tulis Ida.

Selain itu, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh itu harus dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan setempat.

Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada 2020.

Kemenaker juga meminta kepada gubernur di masing-masing provinsi untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 dengan memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Tujuannya guna mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun ini. Para Gubernur juga diminta menyampaikan SE ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah terkait.

Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan ditembuskan ke presiden dan wakil presiden, menteri, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pimpinan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh.

Wakil Ketua Umum DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani merespons penerbitan SE Menaker tersebut.

"SE ini arahnya mendorong manajemen perusahaan dan pekerja untuk berdialog membahas THR. Jika terdapat kesepakatan dan tertulis maka mengikat pihak-pihak dengan kuat dan hasil kesepakatan tertulis itu dilaporkan ke Kemenaker," kata Shinta kepada CNBC Indonesia, Kamis (7/5/2020).

"Masalahnya kalau tidak ada kesepakatan, maka urusan ke PHI (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial), artinya SE itu akan kalah dengan PP (Peraturan Pemerintah) dan UU (Undang-Undang). Tapi jika pihak-pihak bersepakat, maka dokumen kesepakatan itu derajatnya lebih tinggi," lanjutnya.

SE ini memang sudah lama dinantikan kalangan pengusaha agar ada kejelasan. Pasalnya, proses pembicaraan antara kedua belah pihak, yakni pengusaha dan buruh juga memerlukan waktu, sehingga keluarnya SE itu setidaknya bisa menjadi dasar hukum.

"Selama ini memang perusahaan sudah melakukan upaya untuk kesepakatan secara bilateral, namun ada saja yang menemui kendala karena pekerja mungkin sulit menerima. Nah ini yang perlu di fasilitasi oleh Kemenaker. Harapan kami dengan surat imbauan ini pekerja bisa terdorong untuk mengerti situasi perusahaannya dan mencari titik temu," kata Shinta yang juga CEO Sintesa Group itu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak keras SE itu. Ini karena SE itu bertentangan dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar THR minimal sebesar satu bulan upah tersebut.

Said meminta kepada pemerintah untuk mencabut SE itu dan agar THR harus dibayar 100% kepada buruh yang masuk kerja, buruh yang diliburkan, dan buruh yang dirumahkan, dan buruh yang di-PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran karena adanya dampak Covid-19.

"Jadi isi dari surat edaran Menaker tersebut harus ditolak, dan pengusaha tetap diwajibkan membayar 100%. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah 100%," kata Said dalam rilisnya, Kamis (7/5/2020).

"Lebaran adalah waktu yang sangat penting dan penuh kebahagiaan yang dirayakan masyarakat Indonesia termasuk buruh. Jadi sungguh ironis jika THR dicicil atau ditunda, atau nilainya di bawah 100%," lanjutnya.

Oleh karena itu, KSPI akan mengambil langkah tegas terhadap SE itu dengan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena bertentangan dengan PP No. 78 Tahun 2015. KSPI juga membuka pengaduan buruh melalui Posko THR dan Darurat PHK di 30 Provinsi di Indonesia.

Editor : Ali
Sumber : Cnbcindonesia.com
Kategori : Nasional, Ekonomi, Pemerintahan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Perlukah Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Menyampaikan Permohonan Maaf atas Meningkatnya Kasus Covid-19 dan Pemberlakuan PPKM Level 4?

Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Kamis, 22 Juli 2021
MPR Desak Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes Dilakukan Secepatnya
Rabu, 14 Juli 2021
Darurat Covid-19, Pemerintah Telah Tetapkan PPKM Darurat MPR Minta Semua Harus Berdoa
Senin, 12 Juli 2021
MPR: Koperasi Sebagai Panglima Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional
Jumat, 09 Juli 2021
MPR: Penting untuk Hadirkan Kolaborasi dalam Hadapi Covid-19

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Minggu, 25 Juli 2021
Polsek Langgam Kembali Pantau Kampung Tangguh di Desa Segati
Minggu, 25 Juli 2021
Polsek Pangkalan Kuras Kembali Patroli Karhutla dan Sebarkan Maklumat Kapolda Riau
Minggu, 25 Juli 2021
Polsek Ukui Patroli Sambangi Objek Vital untuk Cegah Kejahatan C3
Minggu, 25 Juli 2021
Cegah Kejahatan C3, Polsubsektor Pelalawan Rutin Patroli

Serantau lainnya ...
Rabu, 21 Juli 2021
Anak Didik AMS Juarai Pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2021
Selasa, 13 Juli 2021
Famys Hijab, Pilihan Tepat untuk Tampil Cantik Saat Idul Adha
Jumat, 09 Juli 2021
Berkembang Pesat, Irvan Asmara Sukses Dirikan AMS Modelling School
Kamis, 08 Juli 2021
DRV Beauty Store Jadi Ikon Kosmetik di Sungai Penuh, Produknya Lengkap dan Original

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas

Advertorial lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?
Jumat, 02 Juli 2021
Heboh Bill Gates dan Istrinya Sebenarnya sudah Meninggal Tahun 2013 Lalu
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Minggu, 25 Juli 2021
Abdul Wahid: Tidak Perlu Banyak yang Penting Kompak
Jumat, 23 Juli 2021
Gelar FGD, Unilak Hadirkan Pakar dari Berbagai Disiplin Ilmu
Jumat, 23 Juli 2021
Dorong Terbentuk Presedium IKA UIN Kabupaten/kota, Abdul Wahid Roadshow ke Daerah
Sabtu, 17 Juli 2021
36 Lulusan STIA-I Diwisuda

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Perlukah Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Menyampaikan Permohonan Maaf atas Meningkatnya Kasus Covid-19 dan Pemberlakuan PPKM Level 4?


PCR 15 Juli 2021
Terpopuler

02

Kamis, 22 Juli 2021 16:08 WIB
Ditahan Jaksa, Donna Fitria Menangis
Permata
Foto
Unilak 1 Juni 2021
Pelantikan Bupati Siak - Pemkab Siak
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah
Kamis, 01 Juli 2021
Peramal Mbak You Meninggal Dunia
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit

Selebriti lainnya ...
Bhayangkara 2021 CAKAPLAH
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
UIR 2021
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban
Jumat, 02 Juli 2021
Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Seperti Apa yang Bisa Disebut Syahid?
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman
Selasa, 18 Mei 2021
Hukum Menggabung Puasa Qada Ramadan dan Syawal

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Idul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www