Kamis, 06 Agustus 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 1 Agustus 2020

Bingung Masyarakat di Balik Diksi Perang-Damai Corona Jokowi
Sabtu, 09 Mei 2020 07:02 WIB
Bingung Masyarakat di Balik Diksi Perang-Damai Corona Jokowi
Presiden RI Joko Widodo mengenakan masker di tengah pandemi virus corona (Covid-19). (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

(CAKAPLAH) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan di tengah situasi penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) yang belum lama ini baru genap dua bulan di Indonesia.

Melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5), Jokowi meminta agar masyarakat untuk bisa berdamai dengan Covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan.

Jokowi menyadari perang melawan virus yang telah menjadi pandemi dunia itu harus diikuti dengan roda perekonomian yang berjalan. Oleh sebab itu, dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini, masyarakat pun masih bisa beraktivitas meski ada penyekatan pada beberapa hal.

Pernyataan Jokowi itu pun lantas menjadi sorotan di media sosial, lantaran hal itu bertentangan dengan apa yang disampaikannya dalam pertemuan virtual KTT G20 pada Maret lalu.

Kala itu, Jokowi secara terbuka mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerja sama dalam melawan Covid-19, terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan anti virus dan juga obat Covid-19. Bahasa Jokowi kala itu, 'peperangan' melawan Covid-19.

Menyikapi dua diksi kontradiktif tersebut--damai dan perang--pengamat komunikasi politik, Kunto Adi Wibowo, menilai pesan teranyar dari Jokowi itu adalah pesan tersirat kepada masyarakat Indonesia agar dapat lebih berdisiplin lagi dalam menjaga diri.

Dia berhipotesis bahwa Jokowi menggunakan diksi 'damai' untuk memperlihatkan selama ini pemerintah tidak hanya diam dalam melawan Covid-19. Namun, hal itu kemudian dimaknai berbeda oleh masyarakat.

"Istilah berdamai itu seakan-akan melegitimasi perilaku masyarakat yang tidak patuh PSBB," kata Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (8/5).

"Berdamai di sini seakan-akan, 'Ya sudahlah pemerintah sudah berusaha. Ini saatnya berdamai, fokus ke ekonomi'. Itu persepsi saya yang kedua," ujar pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad tersebut.

Kunto melihat pemerintahan Jokowi memang kerap memilih diksi dan permainan kata yang cenderung membingungkan masyarakat. Selanjutnya, diksi itu kemudian disiratkan dalam kebijakan pemerintahan yang terkesan tak seirama.

Alih-alih membingungkan, Kunto menyarankan agar Jokowi dan jajarannya menggunakan pola komunikasi yang lebih lugas sehingga tidak merepotkan masyarakat di tengah krisis seperti ini. Pasalnya, pernyataan dari pemimpin pemerintahan akan menjadi jalan yang ditempuh masyarakat di bawahnya.

Misalnya, dengan langsung berpesan agar masyarakat hidup normal dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, cuci tangan dengan bersih dan dari air mengalir, pakai masker, dan sebagainya.

"Itu harusnya pesannya seperti itu. Jangan berdamai, jadi ditegaskan langsung ke perilakunya," kata Kunto.

Kunto malah memandang pesan 'damai' dari Jokowi itu bisa memicu potensi berbahaya terkait Covid-19, apalagi jelang Idulfitri 1441 H. Kunto berkaca pada penerapan PSBB saat ini saja, masih banyak masyarakat yang mencoba untuk membandel dengan kebijakan pemerintah. Sehingga dia menilai pemilihan kata 'damai' di tengah situasi saat ini pun menjadi tidak tepat. Masyarakat kini seolah merasa lebih leluasa kembali untuk beraktivitas tanpa memahami maksud ucapan Jokowi itu secara utuh.

"Harusnya statement-nya jangan bilang berdamai, tapi 'Waspada'," kata Kunto.

"Apalagi sebentar lagi lebaran. Risiko yang paling tinggi itu kan ketika lebaran, prediksi para epidemiologis," lanjut dia.

Kunto pun mendorong agar pemerintah yang selama ini mengedepankan pernyataan dengan bermain-main kata itu harus dikurangi. Permasalahan kebijakan yang lalu jadi polemik di tengah masyarakat, kata Kunto, bisa jadi selama ini disebabkan ketidaktegasan pemerintah dalam menyampaikan suatu pesan.

"Terkadang, banyolannya masih keluar saja. Perbedaan pulang kampung-mudik, Menhub-nya bilang itu sama aja, kemudian bahkan mengaktifkan semua angkutan umum. Itu kan jadi, [persepsi masyarakat] 'gimana ini, kok tiba-tiba begini'," kata Kunto.

Sehari usai Jokowi mengeluarkan pernyataan kontroversial itu, memang Istana meluruskan maksud ucapan dari Presiden. Tak jauh berbeda, memang Jokowi bermaksud untuk memberikan pesan agar masyarakat dapat menyesuaikan kehidupannya dan tetap produktif di tengah pandemi.

"Bahwa Covid itu ada dan kita berusaha agar Covid segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif karena Covid, menjadikan ada penyesuaian dalam kehidupan," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Jumat.

Bey menambahkan, penyesuaian dalam kehidupan itu dilakukan dengan upaya mencegah penularan corona. Di antaranya dengan selalu mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak dari kerumunan.

Kebijakan Tak Searah

Terpisah, Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai selama ini penanganan Covid-19 oleh pemerintah itu cenderung lemah dari sisi perencanaan. Hal itu kemudian membuat kesan yang memperlihatkan dalam penerapannya pemerintah sering membuat 'panic policy' untuk menangani Covid-19. Oleh karena itu, Trubus pun melihat pernyataan Jokowi kemarin pun bisa jadi menuju arah tersebut.

Menurut dia, Jokowi sudah terlampau memberi kesan inkosisten dalam membuat kebijakan. Sehingga, hal tersebut malah berisiko memperparah ketidakpercayaan publik (distrust) terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

"Kita lihat memang sekarang ini pemerintah lemah dalam membangun kesadaran masyarakat, loyalitas masyarakat sendiri," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Trubus mencontohkan sejumlah kebijakan penanganan Covid-19 yang bertubrukan satu dengan yang lain. Misalnya, menurut dia, turunan aturan dari penerapan status PSBB dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 hanya sampai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang berisi pedoman penerapan status itu.

Mestinya, kata dia, menteri-menteri lain tidak perlu menerbitkan aturan-aturan lain terkait dengan PSBB yang justru berbeda dari aturan semulanya.

"Tidak perlu ada lagi permenhub, permendagri, permenperin. Jadi kementerian tidak jalan sendiri-sendiri," kata Trubus.

Oleh sebab itu, menurut dia pemerintah harus mulai memperbaiki ketidakkonsistenan tersebut untuk memulihkan kepercayaan publik.

Trubus pun meyakini pada akhirnya, masyarakat harus dipaksa untuk hidup secara normal kembali di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Hanya saja, sejumlah catatan dan protokol kesehatan itu harus dipahami secara betul oleh masyarakat melalui arah kebijakan pemerintah.

"Kita memang harus secara bertahap ke arah sana. Satu kondisi yang nantinya menerima, karena sebenarnya penyakit menular itu kan bukan hanya covid. Ada sars, flu burung, bahkan penyakit-penyakit yang lebih ganas juga lebih banyak," tutur pengajar di Universitas Trisakti, Jakarta itu.

Untuk diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengatakan tengah melakukan kajian skema pembukaan kegiatan ekonomi mulai Juni.

Foto paparan kajian itu sudah beredar di media sosial dan berisi beberapa fase atau tahapan pembukaan kegiatna-kegiatan perekonomi yang akan dilakukan selama Juni hingga Juli. Diprediksikan juga, seluruh kegiatan ekonomi akan dapat berjalan normal pada akhir Juli atau awal Agustus.

Kemenko Perekonomian sendiri telah mengonfirmasi kebenaran kajian tersebut. Namun, ditegaskan itu masih kajian mula dan belum matang.

"Bahwa yang beredar di masyarakat tersebut merupakan Kajian Awal Kemenko Perekonomian, yang selama ini secara intens melakukan kajian dan kebijakan Pemerintah menjelang, selama, dan pascapandemi Covid-19," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (7/5).

Editor : Ali
Sumber : Cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Peristiwa, Pemerintahan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Sabtu, 01 Agustus 2020 06:43 WIB
Kasus Corona di AS Lampaui 4,5 Juta
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 05 Agustus 2020
Antisipasi Penyebaran Covid-19 Polres Siak Lakukan Tes Swab kepada Personel
Rabu, 05 Agustus 2020
Terima Pin Emas, Kapolres Inhu: Bhabinkamtimas Ripal Harus Menjadi Contoh
Selasa, 04 Agustus 2020
Sembelih 317 Hewan Kurban, PTPN V Berbagi dengan Masyarakat Riau
Selasa, 04 Agustus 2020
Sempena HUT Ke-63 Riau, Pemprov Gelar Riau Berzikir di Masjid Raya Annur

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 17 Juli 2020
Teknik Perminyakan Pertama hingga Politeknik Terbaik: Lewat Edukasi, PT CPI Wujudkan Mimpi Anak Negeri
Selasa, 30 Juni 2020
Tips Jadi Pemimpin yang Sukses, VP PT CPI Bagi Ilmu di Seminar Virtual Migas Center
Senin, 29 Juni 2020
DPRD Riau Gelar Paripurna LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Riau Tahun 2019
Senin, 08 Juni 2020
Warga Rumbio Sumringah Didatangi Bupati Kampar dan Terima BLT

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 05 Agustus 2020
Dosen Unilak Terbanyak Lulus Serdos di LLDIKTI Wilayah X, Jumlahnya 47
Kamis, 30 Juli 2020
Tim KKN Unri Beri Penyuluhan Covid-19 kepada Warga Dumai Barat
Rabu, 29 Juli 2020
UIR Jalin Kerjasama Strategis dengan Pemkab Rokan Hilir
Selasa, 28 Juli 2020
YBM Pekanbaru Beri Beasiswa Rp 360 Juta ke Mahasiswa Fakultas Teknik UIR

Kampus lainnya ...

PCR Juni 2020
Terpopuler
Dapo Kanisya
Foto
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 Ok
Unilak Juli 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Polres Rohul 27 Juni 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
AMPI Riau
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok

Religi lainnya ...
APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020
Indeks Berita
HUT Meranti APRILImlek 2019 RAPP
www www