Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Riau, Syahrial Abdi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Pusat mengakui hutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau tahun 2018 sebesar Rp1,047 triliun lebih.
Hal itu tertuang dalam PMK Nomor 20 Tahun 2020. Dimana untuk kurang DBH Pemprov Riau sebesar Rp439 miliar lebih. Sedangkan untuk kurang bayar DBH kabupten/kota sebesar Rp608 miliar, sehingga total Rp1,047 triliun lebih.
"Untuk kurang bayar DBH Provinsi Riau tahun 2018 belum kita terima, namun sudah diakui sesuai permintaan dan akan dibayar penuh," kata Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi kepada CAKAPLAH.com, Jumat (15/5/2020).
Sementara DBH Riau triwulan IV tahun 2019 akan dibayar maksimal 30 persen. Hal ini karena kondisi pendemi Covid-19.
"Pembayaran kurang bayar DBH Pemprov Riau triwulan IV 2019 dilakukan setelah audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Tapi hanya 30 persen yang dibayar, misalnya kurang bayar Rp300 miliar maka 30 persen dari angka itu yang akan dibayar. Kalau yang punya kabupaten/kota sudah dibayar," terangnya.
Sedangkan untuk DBH Riau triwulan I tahun 2020, sebut mantan Penjabat Bupati Kampar ini, juga telah diterima Pemprov Riau dari pusat.
"Kalau DBH Migas kita triwulan I sesuai transfer sudah kita terima, dan nilainya cocok," ucap Pelaksana Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ini.
Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur Riau meminta kurang bayar DBH triwulan IV tahun 2018 Pemprov Riau dan Kabupaten/Kota se-Riau.
Permintaan tersebut disampaikan ke Menteri Keuangan dan telah direspon dengan dikeluarkan PMKNomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2019 dalam rangka penanganan Covid-19.
Dalam PMK itu terdapat rincian sementara, karena di pusat sendiri terus dinamis untuk melakukan penyesuaian terhadap APBN. Dengan dikeluarkan PMK tersebut maka masing-masing kabupaten/kota sudah bisa melihat rincian DBH, yang nanti akan menjadi kewajiban pusat untuk transfer ke daerah.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |