Ilustrasi/int
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Jagad maya dihebohkan dengan temuan iklan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Bebas Covid-19 yang diperjualbelikan secara online di platform Bukalapak serta di Tokopedia.
Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap serangan Covid-19 gelombang ke dua yang menerpa Indonesia. Karenanya, Mabes Polri diminta bertindak cepat melalukan pemberantasan iklan tersebut.
"Kita tunggu updatenya hari ini, jika Mabes Polri tidak bertindak cepat memberantas peredaran SPPD dan Surat Bebas Covid-19 palsu karena ini pidana ya, maka kita bersiap menghadapi serangan Covid-19 gelombang kedua," tegas Politikus PDI Perjuangan dari Komisi IV DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, Jumat (15/05/2020) dalam keterangan tertulisnya.
Deddy membantah munculnya jual beli SPPD itu karena dampak kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebab kebijakan Kemenhub itu untuk pergerakan terbatas di sektor ekonomi dan pemerintahan.
"Orang kita saja yang demen 'aji mumpung'," ujar Deddy.
Keberadaan SPPD yang dijual secara online itu rentan disalahgunakan oknum tertentu, untuk memuluskan langkah melakukan mudik lebaran atau liburan ke kampung halaman menggunakan transportasi pesawat.
Begitu juga dengan surat bebas Covid-19 yang dijual di dua platform itu, sangat rentan disalahgunakan.
Penulis | : | CK7 |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Peristiwa, Pemerintahan, Serba Serbi |