MERANTI (CAKAPLAH) - Memiliki wilayah berpulau dan dekat dengan Malaysia, membuat banyak warga Kepulauan Meranti mengadu nasib di negeri jiran itu. Kondisi ini telah berlangsung sejak lama. Namun, belakangan banyak warga Meranti tak bisa pulang ke tanah air lantaran ada kebijakan Perintah Kendali Pergerakan (PKP) akibat wabah Covid-19.

Antara Riau dengan Malaysia memang mempunyai hubungan yang sangat erat. Ini terjalin sejak zaman kerajaan. Akibat hubungan lama ini, ditambah saling membutuhkan, tak sedikit warga Kota Sagu mengadu nasib ke Malaysia. Selain itu, dulu, perdagangan juga lebih banyak mengarah ke negeri jiran itu, karena memang jaraknya yang sangat dekat dengan Selatpanjang (Kepulauan Meranti). Warga Kepulauan Meranti membawa kayu dan hasil perkebuhan untuk dijual ke Malaysia, sekembalinya ke tanah air, mereka membawa sembako. Selain bahan makanan, terkadang berbelanja pakaian juga di negeri jiran itu.

Meski saat ini telah ada aturan pelarangan membawa baran dagangan ke Malaysia, tak sedikit warga Kota Sagu masih berangkat ke sana. Mereka berangkat untuk mencari rezeki sebagai pekerja kebun ataupun tukang bangunan. Meski berpisah dengan keluarga dan pulang sebulan sekali, pekerjaan itu terus dilakoni mengingat di kampung tak banyak tersedia pekerjaan sebagaimana di negeri jiran itu.

Sebelum ini, aktivitas pekerja asal Kepulauan Meranti ke Malaysia masih lancar, baik pergi maupun pulang. Namun, akibat dari wabah Virus Corona (Covid-19), pertengahan Maret 2020 silam kerajaan Malaysia membuat kebijakan Perintah Kendali Pergerakan (PKP) 2020. Sejak pemberlakuan ini, aktivitas ferri tak lagi seperti biasa. Pekerja asal Indonesia banyak memilih pulang lantaran pekerjaan banyak distop dan belum tau kapan akan dilanjutkan.

Akibat terbatasnya transportasi, banyak TKI yang sebagian besar warga Kepulauan Meranti tak bisa pulang. Selain itu, Pemprov Riau juga menutup pintu masuk dari luar negeri atas perintah Pemerinta Pusat. Mereka yang rata-rata kepala keluarga ini tertahan di Malaysia, sembari berharap bisa pulang supaya kembali berkumpul dengan keluarga di kampung halaman.

Akibat penutupan akses itu, beberapa TKI yang masih berada di Malaysia mulai nekat kembali secara ilegal. Hal ini tentunya sangat tidak kondusif di saat pemerintah daerah berupaya mencegah penyebaran Covid-19, ada warga yang berasal dari Zona Merah masuk tanpa terdata.

Situasi inilah yang membuat pemangku kebijakan di Kepulauan Meranti mencari jalan keluar agar bisa membawa pulang para pekerja itu dari Malaysia ke tanah air.

Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi bersama wakilnya H Said Hasyim menggelar rapat dengan pihak legislatif dan instansi vertikal. Rapat koordinasi dalam rangka mencari jalan keluar untuk menjemput pulan TKI di Malaysia ini digelar di ruang Rapat DPRD Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis (16/4/2020).

Hadir dalam rapat, Ketua DPRD Meranti Ardiansyah, Wakil Ketua DPRD H Khalid Ali, Ketua Komisi B H Muzamil, dan sejumlah legislator lainnya. Kemudian, hadir juga perwakilan Pelindo Selatpanjang, Imigrasi Selatpanjang, Bea Cukai, UPT Karantina Selatpanjang KSOP Selatpanjang dan beberapa pejabat Pemkab Kepulauan Meranti.

Keputusan yang dihasilkan dalam rapat, salah satu langkah yang akan ditempuh untuk pemulangan ribuan TKI Meranti di Malaysia adalah dengan membuka kembali jalur pelayaran Selatpanjang atau Tanjungsamak ke Batu Pahat dan Kukup Pontian. Sebelumnya, jalur ini ditutup KSOP Selatpanjang atas perintah Provinsi Riau sesuai arahan Pemerintah Pusat dengan alasan pencegahan dan pemutuan mata rantai penyebaran Covid-19.

Untuk mempercepat tujuan pemulangan lebih 6.000 warga Meranti di Malaysia ini, Bupati Irwan meminta kepada jajaran OPD terkait bersama DPRD segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Hal ini perlu dilakukan sebab warga yang masih terkatung-katung nasibnya di Malaysia itu ber KTP Indonesia yang wajib diperjuangkan negara.

"Di saat negara lain berusaha keras memulangkan warganya dengan dibiayai negara. Pemerintah kita justru menutup pintu masuk bagi TKI kita yang ingin pulang ke tanah air. Ini tentunya ada yang salah," jelas Bupati.

Lebih jauh diakui bupati dua periode tersebut, masalah ini sudah pernah dibicarakan dengan Gubernur Riau H Syamsuar dan Kapolda Riau. Namun, dengan pertimbangan berbagai hal masalah pembukaan pelayaran tersebut belum dapat dipenuhi, Gubri Syamsuar beralasan penutupan jalur pelayaran itu merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Menurut Muzamil, dari informasi yang diperoleh DPRD Meranti, para TKIyang masih berada di Malaysia saat ini merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung. Sehingga, kepulangannya sangat dinanti-nanti istri dan anak-anak agar mereka dapat menyambung hidup selama kondisi Covid-19 ini dengan bekerja di kampung halaman.

"Dalam beberapa hari ini sudah banyak keluarga para TKI yang melapor ke kita. Mereka berharap kami mencarikan solusi agar para TKI yang masih berada di Malaysia dapat dipulangkan karena sebagian besar merupakan tulang punggung keluarga," kata Muzamil.

Muzamil berharap semua pihak terkait saling bahu membahu untuk mencarikan solusi atas masalah ini. Kata Muzamil, tentu tidak bisa dengan cara biasa, diperlukan kebijakan deskresi untuk mendesak Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat segera membuka kembali sejumlah jalur pelayaran dari negeri Jiran. Selain itu, juga dipandang perlu dilakukan pembicaraan antara Pemerintah Malaysia dengan Indonesia.

Dari rapat, disimpulkan 3 poin sebagai solusi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Diantaranya, solusi jangka pendek adalah mendesak Pemerintah provinsi dan pusat membuka kembali jalur pelayaran Selatpanjang dan Tanjungsamak menuju Batu Pahat Johor Baru dan Kukup Pontian Malaysia.

Solusi jangka menengah, bagaimana Pelabuhan Tanjun Samak menjadi pelabuhan Internasional yang dapat disinggahi kapal dari luar negerisehingga masyarakat yang ingin mengurus paspor untuk bekerja ke luar negeri tidak perlu susah lagi datang ke Selatpanjang. Diakui pihak Imigrasi sangat mendukung dan setuju rencana tersebut hanya saja untuk mengadakan fasilitas itu perlu diadakan ruang dan peralatan IT komunikasi pendukung. Pemkab Meranti dikatakan Bupati siap memfasilitasi hingga UPT Imigrasi Tj. Samak siap beroperasi.

"Dan untuk mengadakan fasilitas ini Pemkab. Meranti telah menyiapkan anggaran sebesar 3 Miliar lebih, kita berharap tahun ini dapat dioperasikan," ujar Bupati Irwan.

Sedangkan solusi jangka panjang agar para TKI Meranti tidak lagi mendapat diskriminasi di negara tetangga Malaysia, Bupati bersama DPRD Meranti akan mengupayakan Balai Pelatihan untuk memberikan skill kepada calon TKI sebelum diberangkatkan bekerja ke Malaysia.

Tiga poin ini akhirnya disepakati oleh semua pihak yang hadir dalam rapat siang itu. (advertorial)