PEKANBARU (CAKAPLAH) - Panitia Seleksi (Pansel) sudah menyelesaikan kerjanya menetapkan hasil akhir seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2020. Nama-nama yang lolos, sudah dikirim ke meja Gubernur Riau H. Syamsuar.

Setiap jabatan tinggi pratama, memang ada tiga nama yang diusulkan dan dianggap sudah memenuhi standar yang dibutuhkan, termasuk untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

Untuk jabatan DLHK termasuk strategis, karena persoalan lingkungan dan kehutanan di Riau, termasuk yang sering menjadi sorotan nasional, karena sering menjadi langganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Untuk itu, orang yang akan duduk pada posisi tersebut, harus benar-benar tepat dan sarat pengalaman, serta memiliki jejak rekam bagus. Dengan begitu bisa membantu pekerjaan gubernur dengan baik.

"Kita optimis gubernur akan jeli dan cermat memilih pembantu-pembantunya yang tepat, karena ke depan kerja-kerja berat sudah menunggu, termasuk penanganan Karhutla di Riau yang sering menjadi langganan," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Asri Auzar, SH, Senin (18/5/2020).

Dikatakan, secara umum kompetensi figur pengisi jabatan kepala dinas harus memadai, punya loyalitas tinggi, memahami budaya kerja yang sehat, dan terutama harus memiliki pengalaman yang relevan dengan tugas yang akan diembannya nanti.

“Tak kalah penting juga adalah, seorang kepala dinas harus mampu dan berani mengambil keputusan yang tepat dan terukur, termasuk juga punya rekam jejak keberhasilan dalam mengelola program,” bebernya.

Terkait jabatan Kepala DLHK, Asri Auzar juga mewanti-wanti figur yang akan dipilih. Sebab Riau termasuk daerah langganan Karhutla. Untuk itu, figur yang tepat sesuai kebutuhan, bersih, bermoral dan berintegritas yang tinggi dan tahu tentang alam Riau.

"Di luar itu, ia juga harus punya kemampuan yang baik dalam menterjemahkan keinginan gubernur dengan loyalitas tinggi. Sebab tugas kadis adalah merealisasikan visi misi pasangan kepala daerah untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ditambahkan, sosok Kepala DLHK Provinsi Riau, juga harus menguasai tentang restorasi gambut di Riau, yang pernah dicanangkan seluas 800 ribu ha. Tapi selama ini belum berjalan dengan baik. Sehingga rawan terjadi kebakaran.

Kemudian juga harus punya perhatian tinggi terhadap persoalan hutan di Riau, yang sudah banyak dijadikan perkebunan kelapa sawit, termasuk alihfungsi menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) ilegal seluas 1,4 jt ha.

"Maka menjadi PR besar bagi DLHK ke depan untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Untuk itu, figurnya harus tepat dan memahami fungsi kerjanya dengan baik," tambahnya.

Sementara pansel sudah mengusulkan tiga nama yang siap dipilih oleh Gubernur untuk membantunya di jabatan DLHK Provinsi Riau.

Ia adalah Imam Sukendar (salah satu Kabid di DLHK Provinsi Riau), dan Mamun Murod (Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti) dan M. Edy Afrizal (mantan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti).

"Saya pikir Pak Gubernur sudah punya catatan yang akan menjadi pertimbangannya untuk memilih salah satu di antara mereka. Asli budak Melayu menurut saya, juga akan ikut menjadi pertimbangannya, karena punya kedekatan emosional dalam rangka membangun soliditas," tambah politisi Demokrat ini.