PEKANBARU (CAKAPLAH) - Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Riau tahun 2019 meminta gubernur mengevaluasi seluruh sumber daya manusia di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) miliknya.

"Melakukan evaluasi terhadap seluruh sumber daya manusia seluruh BUMD milik Pemprov Riau dan anak perusahaannya khususnya jajaran direksi dan komisaris," kata Ketua Pansus LKPj, Husaimi Hamidi, saat membacakan laporan pansus pada rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, awal pekan lalu.

Dikatakan Husaimi lagi, hasil evaluasi kinerja direksi dan komisaris tersebut dijadikan pertimbangan untuk melakukan pergantian.

"(evaluasi) Sebagai bahan pertimbangan melakukan pergantian bagi sumber daya manusia yang tidak kapabel (tidak mampu) mengembangkan bisnis masing-masing BUMD," tambah Husaimi.

Masih terkait BUMD, Pansus LKPj menyoroti beberapa hal lainnya. Setidaknya, ada 10 catatan yang dituliskan Pansus dalam laporannya terkait BUMD ini.

Catatan tersebut antara lain, Pansus meminta Pemprov Riau melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja seluruh direksi dan dewan komisaris BUMD dan anak perusahaan BUMD yang sedang menduduki jabatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah direksi dan komisaris BUMD tersebut dapat bekerja memenuhi target atau tidak.

"Bagi direksi dan dewan komisaris yang berhasil memperoleh kinerja yang memuaskan supaya dipertahankan dan diberikan reward, sedangkan yang berkinerja buruk supaya diberikan punishment yaitu mundur atau diberhentikan," papar Husaimi.