ilustrasi
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Penerapan pedoman tentang tatanan kehidupan normal baru atau new normal mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah diminta bersikap hati-hati dan jangan sampai lengah karena bila hal itu terjadi akan berakibat memicu bencana virus corona (Covid-19) yang lebih besar.
Salah satunya tindakan evaluasi berdasar kurva serta indikasi penyebaran dan jumlah korban. Dalam penerapan new normal dianggap sebagai langkah penting yang harus dipersiapkan pemerintah.
"Pemerintah harus terus menerus mengevaluasi kebijakan protokol new normal. Secara periodik harus ada evaluasi berdasar kurva, serta indikasi penyebaran dan jumlah korban. Ini penting agar bisa diambil langkah cepat untuk penanganan Covid-19," ungkap Anggota Komisi IX, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Muchamad Nabil Haroen, saat dikonfirmasi di Jakarta, melalui telepon selulernya, Selasa (26/5/2020).
Disamping itu penerapan new normal tanpa ada pengendalian yang baik akan memicu bencana virus corona (Covid-19) yang lebih besar. Karena penerapan new normal dipandang sebagai upayah pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Akan ada potensi bencana lebih besar tanpa melakukan pengendalian dalam kebijakan ini," tegas Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali yang juga merupakan Anggota Komisi III DPR RI.
Mardani Ali mengatakan, seharusnya pemerintah mengedepankan aspek kesehatan dibanding ekonomi.
Penulis | : | CK7 |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Nasional |