Kamis, 21 Januari 2021

Breaking News

  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker   ●   
  • Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Siap Potong Gaji untuk Korban Bencana Alam   ●   
  • Sekolah di Pekanbaru Dilarang Ambil Kebijakan Sendiri Soal Pembelajaran Tatap Muka   ●   
  • Dispora dan Disdik Riau Bakal Bentuk Sekolah Kejuruan Olahraga   ●   
  • DPR Minta Erick Thohir Pecat Direksi Perusahaan Pupuk Plat Merah   ●   
  • Walhi Nilai Provinsi Riau Rentan Bencana Ekologis   ●   
  • RSUD Arifin Achmad Siapkan Tempat Vaksin untuk Nakes   ●   
  • ASN Setdaprov Belum Gajian karena KPA Tersandung Kasus   ●   
  • Jalan S Parman Pekanbaru Sudah Terapkan One Way
Yamaha 14 Januari 2021

LAMR: Pengakuan Terhadap Wilayah Adat di Riau Tak Jelas
Sabtu, 30 Mei 2020 20:35 WIB
LAMR: Pengakuan Terhadap Wilayah Adat di Riau Tak Jelas
Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri Al Azhar

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati dalam UUD 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35), dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun kenyataannya, amanat konstitusi tersebut tidak selalu dijalankan dengan sepatutnya oleh penyelenggara negara, terutama kalau itu berkaitan dengan hak-hak tradisional masyarakat adat atas ruang kehidupan atau wilayah adat mereka.

Permasalahan tersebut akan dibahas dalam majelis Seminar Virtual Sempena Milad Emas Lembaga Adat Melayu Riau (6 Juni 1970 - 6 Juni 2020), dengan tajuk Kedaulatan Adat Melayu Riau Pasca Pandemi Covid-19.

Seminar virtual diadakan pada hari Rabu, 10 Juni 2020, pukul 09.00-12.00 WIB, dengan tiga narasumber yaitu Purnama Irwansyah (Staf Bappedalitbang Provinsi Riau), Riko Kurniawan (Direktur Eksekutif WALHI Riau), dan M Mardiansyah (Fakultas Pertanian UR/Anggota MKA LAMR).

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri Al Azhar menjelaskan, salah satu dampak dari belum maktubnya wilayah adat di Riau dalam norma hukum negara adalah banyak kelompok masyarakat adat yang berkonflik, terutama dengan perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat mereka.

Dalam konflik-konflik itu, lanjut dia, kelompok maupun individu masyarakat adat berada dalam posisi lemah, karena pemerintah lebih cenderung membiarkan status hukum masyarakat adat atas wilayahnya tetap menggantung.

"Oleh karena itu, kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya mendesak untuk diakui dan dipastikan melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang sudah ada," kata Al Azhar, Sabtu (30/5/2020).

Menurutnya, salah satu aturan yang secara sah dapat dipakai untuk memastikan status hukum wilayah adat itu adalah Permendagri Nomor 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Di dalamnya disebutkan bahwa proses pengakuan itu merupakan kewenangan pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten), dengan membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Untuk Riau, setahu saya panitia pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dimaksud Permendagri Nomor 52 itu, belum ada yang dibentuk. Padahal, konflik antara masyarakat adat dengan berbagai pihak di Riau termasuk yang tertinggi jumlahnya di Indonesia, dan sebagian sudah berlangsung belasan tahun," bebernya.

Dalam setiap kasus konflik itu, kata Al Azhar, kepentingan masyarakat adat sering dikalahkan karena dianggap hanya memiliki dasar kultural yang faktanya belum diakui dalam sistem hukum negara. Bahkan, tidak jarang warga atau pemangku adat menjadi terdakwa di pengadilan.

"Sebagai contoh kasus terkini yang dialami Pak Bongku, seorang warga Suku Sakai Pebatinan Beringin. Dia menebang beberapa batang eukaliptus dan akasia di belukar dekat kampungnya di Suluk Bungkal untuk membuat kebun ubi menggalo, dan lahan itu rupanya bagian dari konsesi PT Arara Abadi. Bongku diputus bersalah dan dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Pengadilan Negeri Bengkalis," terangnya.

"Selain itu, ada pula salah seorang pemangku adat Pebatinan Petalangan Kabupaten Pelalawan yang sekarang sedang menjalani proses hukum. Suasana hidup dalam konflik dan terancam menjadi korban karena ketidakpastian kedudukan hukum wilayah adat tersebut di Riau," sambungnya.

Menurut Al Azhar, berbanding terbalik dengan ‘pesta-pora’ penikmat kebun sawit ilegal di Riau yang jumlahnya mencapai sekitar 1,4 juta hektar. Secara kultural, sebagian besar kebun sawit ilegal tersebut diperkirakan berada di wilayah adat. Oleh karena itu, di berharap Satgas yang dibentuk Gubernur Riau untuk mengurai persoalan ini mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat adat yang dalam sejarah Indonesia sejak Orde Baru selalu terpinggir.

"Saya melihat instrumen-instrumen kebijakan pemerintah pusat seperti Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS), yang membuka peluang bagi pemulihan hak masyarakat adat atas hutan-tanahnya, di Riau juga terkesan berlangsung sangat lamban," ungkapnya.

"Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sektor terdepan, seperti Dinas LHK, selama ini mengurusnya terkesan sambilewa, macam iye tak iye je," cetusnya.

Lebih lanjut Al Azhar menyatakan, dalam tahun-tahun terakhir pemimpin pusat dan daerah sudah memperlihatkan keberpihakan melalui sejumlah kebijakan. Gubernur Riau bahkan sudah mencanangkan “Riau Hijau”, sebuah konsep pembangunan yang memadukan tujuan-tujuan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

"Dalam hati kecil saya, terbetik kekhawatiran, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu mungkin akan terjejas oleh program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam hutan-tanah. Seperti di zaman Orde Baru, menurut beliau, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, hutan-tanah Riau tidak hanya porak-poranda, tapi juga melucuti hak-hak masyarakat adat," tegasnya.

"Untuk itu, kita merindukan pimpinan OPD terkait, seperti Dinas LHK, yang berintegritas tinggi, inklusif-kolaboratif menafsir dengan tepat konsep dan kebijakan Riau Hijau itu, memahami dan memiliki keprihatinan yang sepatutnya terhadap kenyataan keterpinggiran masyarakat adat, memilih jalan progresif untuk mewujudkan keadilan sosial, dan tidak memandang persoalan kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya sebagai business as usual belaka," pungkasnya.

Penulis : Amin
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Peristiwa, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 30 Oktober 2020
Ini 342 Nama Peserta Lulus CPNS 2019 Kota Pekanbaru, Lihat Linknya di Sini
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 20 Januari 2021
Tekan Penyebaran Covid-19, Polsek Pangkalan Kerinci Lakukan Operasi Yustisi Dialogis
Rabu, 20 Januari 2021
Polsek Kuala Kampar Tinjau Hotspot yang Terdeteksi di Dashboard Lancang Kuning
Rabu, 20 Januari 2021
Tekan Angka Kriminal, Polsek Kerumutan Gencar Gelar Patroli
Rabu, 20 Januari 2021
Polsek Langgam Rutin Gelar Patroli C3 dan Sosialisasi Prokes

Serantau lainnya ...
Selasa, 19 Januari 2021
Glowing Treatment Kini Hadir di Isabell's Beauty Treatment
Sabtu, 09 Januari 2021
Pilih Salah Satu Hewan untuk Prediksi Masa Depanmu
Rabu, 06 Januari 2021
Puteri Ekowisata Indonesia Perwakilan Riau Endang Sri Rezki Percayakan Perawatan Kulit ke Klinik Isabells Beauty Treatment
Rabu, 06 Januari 2021
Tak Perlu Susah Payah, Ini Untungnya Pakai Aplikasi Pinjam Uang Online

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Kaget dengan Harga Samsung Galaxy S21 Ultra
Rabu, 30 Desember 2020
Intip Spesifikasi Realme C11, Smartphone Rp1,5 Jutaan dengan Beragam Fitur Menarik
Selasa, 27 Oktober 2020
Tentang Rapid Test Antigen, Pengganti Rapid Test Antibodi
Selasa, 13 Oktober 2020
Tim Umri Serahkan Alat Pengering Buah untuk Masyarakat Desa Kualu Nenas

Tekno dan Sains lainnya ...
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya
Rabu, 06 Januari 2021
Jembatan Siak IV Kerap Jadi Titik Kumpul Pesepeda di Pekanbaru
Selasa, 08 Desember 2020
Miss Interglobal Indonesia 2020 Kunjungi Isabell's Beauty Treatment
Jumat, 16 Oktober 2020
Tips Hindari Covid-19 di Pondok Pesantren

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 20 Januari 2021
Usia 20 Tahun, PCR Komit Beri Kontribusi Besar bagi Kemajuan Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Ini Dia Pemenang Lomba Film Dokumenter dan Fotografi Sempena Milad FIB Unilak
Selasa, 22 Desember 2020
Politeknik Caltex Riau Jalin Kerjasama dengan Universitas Baiturrahmah
Senin, 14 Desember 2020
Di Tangan Dosen Unilak, Urine Ternak Diubah Menjadi Pupuk Cair

Kampus lainnya ...

Telkomsel 7 Desember 2020
Terpopuler
RAPP APRIL NATAL 2020
Foto
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Jumat, 15 Januari 2021
Sempat Menimba Ilmu 3 Tahun di Pesantren, Vicky Prasetyo Ingin Jadi Penceramah
Senin, 11 Januari 2021
Setelah Sebulan Jalani Karantina, Akhirnya Nirina Zubir Negatif Covid-19
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Jumat, 15 Januari 2021
Membuka Pintu Rezeki di Waktu Pagi
Sabtu, 09 Januari 2021
Bersyahadat di Masjid Ar Rahman Pekanbaru, Sampang Ganti Nama Jadi Abdul Aziz
Kamis, 26 November 2020
Ustaz Abdul Somad Launching "SPBU" Bersama YTWU
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www